Jul Fahmi Salim Selian: Aceh

Tampilkan postingan dengan label Aceh. Tampilkan semua postingan

Kamis, 17 Januari 2019

Aceh Termiskin di Sumatera

Oleh : Jul Fahmi Salim

Melihat beberapa headline berita baik cetak maupun elektronik baik media lokal (serambi indonesia, Kanal Aceh) maupun nasional ( detiknews) cukup membuat hati tergidik dengan headline "Aceh Termiskin di Sumatera". Tentu saja ini bukan isapan jempol belaka, karena berbagai media tersebut mengutip dari sumber yang kredibel dan juga lembaga pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Tentu saja sebagai warga aceh, saya merasa malu, dengan anggaran yang melimpah dan sumber daya yang terbilang lebih dari cukup, ini merupakan hal yang sangat miris.

Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi

Dana Otsus

Sabtu, 06 Januari 2018

Suku Alas

Suku Alas

Sosial Budaya Suku Alas

Suku Alas adalah salah satu suku yang mendiami Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Arti kata “alas” dalam bahasa Alas berarti “tikar”. Ini berkaitan dengan tempat daerah itu yang membentang datar seperti tikar di sela-sela Bukit Barisan. Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu di antaranya adalah sungai Alas.

Desa orang Alas disebut kute yang biasanya dalam suatu kute didiami oleh satu atau beberapa klan, yang disebut merge. Anggota satu merge berasal dari satu nenek moyang yang sama. Mereka menarik garis keturunan patrilineal, artinya garis keturunan laki-laki. Mereka juga menganut adat eksogami merge, artinya jodoh harus dicari di merge lain.

Sejarah

Ukhang Alas atau biasa disebut juga khang Alas atau Kalak Alas telah lama bermukim di lembah Alas, hal ini dibuktikan jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Keadaan penduduk lembah Alas telah tercatat dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Radermacher (1781:8), bila dilihat dari catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas, pada tahun 1325 (Effendy, 1960:26) maka jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme.

Nama Alas diperuntukan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Menurut Kreemer (1922:64) kata “Alas” berasal dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing) keturunan Raja Pandiangan di Tanah Batak. Beliau bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa Batu Mbulan.

Menurut Iwabuchi (1994:10) Raja yang pertama kali bermukim di Tanoh Alas adalah terdapat di Desa Batumbulan yang dikenal dengan nama RAJA LAMBING, keturunan dari Raja Pandiangan di Tanah Batak. Raja Lambing adalah moyang dari merga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Raja Lambing merupakan anak yang paling bungsu dari tiga bersaudara yaitu abangnya tertua adalah Raja Patuha di Dairi, dan nomor dua adalah Raja Enggang yang hijrah ke Kluet Aceh Selatan, keturunan dan pengikutnya adalah merga Pinem atau Pinim.

Mata pencaharian

Mata pencaharian suku Alas adalah pertanian dan peternakan. Pertanian dapat berupa menanam padi, karet, kopi,dan kemiri, serta mencari berbagai hasil hutan, seperti kayu, rotan, damar dan kemenyan. Sedangkan untuk peternakan mereka memelihara kuda, kambing, kerbau, dan sapi.

Agama

Suku Alas menganut ajaran agama Islam. Tetapi masih ada juga yang mempercayai praktik perdukunan misalnya dalam kegiatan pertanian.

Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Alas (Cekhok Alas) Bahasa ini merupakan rumpun bahasa dari Austronesia suku Kluet di kabupaten Aceh Selatan juga menggunakan Bahasa yang hampir sama dengan bahasa suku Alas.

Tolong Menolong Masyarakat Alas

Penelitian yang dilakukan oleh Muliadi Imami (2013) dalam desertasinya yang berjudul Perilaku altruisme di Aceh Tenggara, ia menemukan beberpa ciri khas budaya menolong masyarakat Alas, yaitu:

Bidang Sosial Ekonomi

Jika seorang dari suku Alas baru berumah tangga, secara adat akan dibantu orang tua dari pihak lelaki dan orang tua di pihak perempuan. Budaya bantuan untuk pengantin tersebut dikenal sebagai berikut:

Jawè, artinya pisah rumah. Pengantin yang dianggap telah cukup masa tinggal di rumah ibu bapanya (orang tua pengantin lelaki) harus membentuk rumahtangga yang baik dengan tinggal di rumah lain. Sebagai modal awal, ibu bapanya akan memberikan modal usaha dan beberapa peralatan yang diperlukan.

Pesula’i, bermaksud memberikan ‘hadiah’ sebagai cikal bakal dalam memulai kehidupan yang baru. Pesula’i adalah pemberian dari orang tua pengantin perempuan kepada anaknya dengan maksud membantunya dalam menempuh hidup baru. Barang-barang yang biasanya diberikan adalah perhiasan dari emas dan alat-alat rumah tangga yang diperlukan.

Bidang Pertanian

Pada bidang pertanian ada beberapa istilah tolong menolong yang dilakukan.

Budaya Peleng Akhi, Budaya ini mempunyai arti ‘bergiliran’. Maksudnya, bekerja sama dalam melakukan pekerjaan di bidang pertanian dengan cara bergiliran. Orang yang telah dibantu pekerjaannya oleh orang lain diwajibkan untuk menggantinya dengan bekerja di lahan pertanian orang tersebut di lain waktu.

Nempuhi, Artinya membantu orang lain dalam hal bertani tanpa mengharapkan ganjaran dari pekerjaan itu. Budaya ini biasanya dilakukan kepada orang yang dihormati seperti guru atau pemimpin kampung, serta orang yang mempunyai kelemahan secara fisik. Sebaliknya, bila yang dibantu itu guru atau pemimpin, mereka mempunyai kesadaran untuk menyediakan makanan dan minuman kepada para pekerja tersebut sebagai bentuk penghargaan dan terimakasih.

Acara Adat Istiadat

Upacara adat istiadat yang ada dalam masyarakat suku Alas adalah ‘Turun Mandi’, ‘Sunat Khitan’, ‘Perkawinan’, dan ‘Kematian’. Pada setiap kegiatan ini dikenal beberapa budaya tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya dalam struktur kekerabatan. Ada tiga struktur kekerabatan dalam suku Alas yaitu Wali, Sukut/Senine, dan Pebekhunen/Malu. Adapun bentuk tolong-menolong yang dilakukan adalah:

Pemamanen, yaitu panggilan yang diberikan kepada rombongan yang datang dari pihak Wali yaitu ayah dan saudara lelaki dari perempuan (Malu) yang mempunyai hajatan. Pada setiap acara adat Alas, pemamanen mempunyai peran penting karena mereka adalah tamu yang dimuliakan. Dalam setiap kegiatan mereka akan membawa bantuan kepada tuan rumah dan biasanya bantuan ini dalam bentuk materi atau sejumlah uang. Semakin tinggi nilai bantuan maka semakin tinggi pula prestige yang mereka dapatkan. Begitupula tuan rumah merasa lebih dihormati dan dimuliakan. Slogan yang menjadi failosofi budaya ini adalah Besar wali karena malu, besar malu karena wali.

Tempuh, artinya bantuan yang diberikan oleh saudara dekat atau diistilahkan dengan kelompok sukut artinya orang yang punya kerja (saudara kandung atau masih mempunyai pertalian darah dan marga). Bantuan ini terkadang ditentukan dalam musyawarah keluarga, namun terkadang juga tidak ditentukan, sehingga pemberian didasarkan oleh kesadaran masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuannya, serta bergantung pula pada jauh dekatnya pertalian kekerabatan yang dimiliki.

Nempuhi Wali artinya membantu wali, bantuan ini diberikan oleh Malu yaitu anak perempuan atau saudara perempuan yang sudah kawin dan pebekhunen yaitu suaminya kepada pihak wali yang mempunyai hajatan/acara adat. Dalam setiap kegiatan bantuan yang mereka berikan adalah dalam bentuk tenaga, misalnya bertanggung jawab di dapur dalam menyiapkan hidangan dan membereskannya. Sebenarnya Nempuhi Wali ini merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam budaya suku Alas tidak hanya pada kegiatan yang menyangkut adat-istiadat, tetapi juga pada kegiatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari seperti membantu di sawah dan lain-lain.

Marga

Menurut buku Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas, Dr Thalib Akbar MSC (2004) adapun marga–marga etnis Alas yaitu : Bangko, Deski, Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, dan Selian kemudian hadir lagi marga Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, Menalu, Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sugihen, Sepayung, Sebayang dan marga Teriga

Seni Tari

Tari Mesekat.

Pelabat.

Landok Alun.

Tangis Dilo.

Canang Situ.

Canang Buluh.

Genggong.

Oloi-olio.

Keketuk layakh.

Kerajinan

Nemet (mengayam daun rumbia).

Mbayu amak (tikar pandan).

Bordir pakaian adat.

Pande besi (pisau bekhemu).

Makanan Tradisonal

Manuk labakh.

Ikan labakh.

Puket Megaukh.

Lepat bekhas.

Gelame.

Puket Megaluh.

Buah Khum-khum.

Ikan pacik kule.

Telukh Mandi.

Puket mekuah.

Tumpi.

Godekhr.

Puket sekuning.

Cimpe.

Getuk.

Sumber : http://indonesia.go.id/?p=8528

Sabtu, 22 Juli 2017

Pembangunan Ekonomi Aceh Tenggara

Oleh : Jul Fahmi Salim

Apa sebenarnya pembangunan ekonomi tersebut?

Pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerahnya dengan menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut, baik sumber daya alam, sember daya manusia, hingga sumber daya modal.

Lantas, bagaimana dengan Kabupaten Aceh Tenggara? sudah seberapa jauhkah perkembangan perekonomian di Aceh Tenggara?

Sumber : Google.com

Dari sudut pandang penulis sendiri, Aceh Tenggara bukanlah sebuah daerah yang tertinggal, bukan merupakan daerah miskin sumber daya alam maupun sumber daya modal, sehingga masih bisa melihat beberapa opsi dalam meningkatkan perekonomian Aceh Tenggara.

Sebenarnya terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan Trigger dalam pembangunan di Aceh Tenggara, :

Sumber Daya Alam
Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada (Terutama keterlibatan Akademisi dan Tokoh Muda)
Integrasi sistim informasi dalam Kabupaten
Program / Perencanaan setiap Dinas Harus Sinergi Satu dengan yang lain

1. Sumber Daya Alam

Mendengar Sumber Daya Alam, tentu sempat terfikir oleh kita untuk mengeksploitasi isi perut bumi Sepakat Segenep ini, nah kali ini saya kurang sepakat mengenai itu. Pemanfaatan sumber daya alam tidak harus mengorek isi perutnya, bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan nama besar daerah itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu ?

Siapa yang tidak pernah mendengar nama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ???

Gunung Leuser di sebut-sebut sebagai salah paru-paru Indonesia bahkan Dunia. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa besarkah manfaat perekonomian yang di dapat dari nama besar Gunung Leuser ini?

Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah mampu di hasilkannya?

Seberapa besar kontribusi sektor dan sub sektor yang memanfaatkan Nama Besar Gunung Leuser terhadap PDRB Aceh Tenggara??

Masukan :

a. Memaksimalkan Potensi Wisata Alam,

Bukankan Aceh Tenggara memeiliki banyak daerah pegunungan ? mengapa tidak mencoba menjadikan salah satu daerah atau lokasi yang dapat di gunakan sebagai wadah / penyalur kecintaan alam bagi mahasiswa maupun kegiatan pramuka bagi pelajar seperti Hicking, Tracking, Camping, Outbound, dsb. Lantas, dengan wilayah ini akan menimbulkan efeek ganda ekonomi yang bagus karena akan bermunculan toko peralatan camping kemah, pramuka dll, penginapan sementara pendaki, rumah makan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Tentu saja tantangan terbesarnya adalah harus mampunya para pendatang (lokal / domestik / mancanegara) terhadap segala peraturan adat atau aturan tidak tertulis lainnya di daerah tersebut..

Selain itu, dari sisi ketenaga kerjaan, kegiatan yang termasuk ke dalam sub sektor pariwisata atau mungkin sektor jasa ini akan menampung tenaga kerja yang cukup baik,karena kegiatan ini akan memerlukan guide lokal, pekerja antar barang, mungkin angkutan terbatas sejenis "ojek", serta penjaga di tiap pos pemberhentian dari kaki gunnung hingga mencapai ke puncak / tempat perkemahan / camping tertinggi.

b. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam berjalannya roda perekonomian. Manfaatkan sumber daya manusia yang ada dari kaum professional, akademisi, pengusaha, serta masyarakat yang memiliki skill di bidang tertentu. Bila perlu lakukan pelatihan yang bersifat kewirausahaan dengan perwakilan setiap desa. Ini bertujuan untuk meunjang perekonomian dari dasar terbawah yaitu masyarakat desa.

c. Integrasi Sistem Informasi Dalam Kabupaten

Sistem yang terintegrasi sangat berguna dalam menunjang keberhasilan penerapan kebijakan Pemda. Bagaimana tidak, dalam masalah ketepatan dalam pembagian raskin dan bantuan lainnya, dapat dituju secara jelas siapa saja yang patut menerimanya.

Sebaiknya integrasi sistem informasi antar desa dan dinas harus bisa segera dilaksanakan dan harus mengandeng BPS Kabupaten dalam menentukkan informasi yang sebaiknya di masukkan. Agar Mapping setiap daerah / desa mampu lebih tajam.

(bersambung)

Selasa, 11 Oktober 2016

Mahasiswa Masih Kurang Memanfaatkan Fasilitas BPJS

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fasilitas layanan BPJS Kesehatan ternyata belum banyak dimanfaatkan kalangan mahasiswa. Baik itu di Universitas Syiah Kuala maupun di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Pelayanan Medis RS Prince Nayef Unsyiah, dr Teuku M Yus, dalam acara sosialisasi pemanfaatan BPJS bagi 500-an mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Unsyiah, Senin, 10 Oktober 2016.

Dia menyebutkan, apabila merujuk data BPJS yang menyebutkan bahwa sudah 70 persen penduduk Indonesia terdaftar di BPJS Kesehatan, maka itu berarti, dari 45.000 mahasiswa Unsyiah dan UIN Ar-Raniry, seharusnya ada 31.000 mahasiswa yang sudah memiliki kartu BPJS.

"Tetapi angka tersebut tidak terlihat pada kunjungan mahasiswa yang berobat di RS Prince Nayef Unsyiah yang menggunakan BPJS. Mahasiswa masih belum memahami pemanfaatan fasilitas BPJS," kata dr Teuku M Yus didampingi Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Hewan, Dr drh Razali MSi.

M Yus menekankan akan perlunya kepedulian mahasiswa akan pentingnya layanan kesehatan ini. Apalagi sebagian besar dari mereka berada jauh dari rumah orang tua. Jangan sampai, karena tidak ada uang lantas tidak berobat, terus menelpon orang tua untuk datang. Padahal semua fasilitas dan layanan kesehatan sudah ditanggung oleh BPJS.

"Selama kuliah, mahasiswa bisa memindahkan fasilitas kesehatan BPJS dari daerah asalnya ke Banda Aceh. Di sekitar kampus ada Klinik Athari dan Puskesmas Kopelma Darussalam, yang selanjutnya apabila memerlukan layanan spesialis, bisa dirujuk ke RS Prince Nayef," saran Dr Teuku M Yus. (*)

sumber : klik disini

Kamis, 14 April 2016

Pengelolaan Migas Aceh

Assalamualaikum wr wb..
Selamat Sore...
Copas Berita dari Serambi Aceh..

PERSOALAN pengelolaan minyak dan gas Aceh menjadi salah satu isu sejak ditetapkannya Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumberdaya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Atas dasar itu, terbentuk Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) yang menggantikan SKK Migas di Aceh. Dengan terbentuknya lembaga ini, berarti pemerintah Aceh telah diberikan hak dalam mengelola migas di Aceh. Kesahihan terbentuknya lembaga tersebut ditunjukkan oleh telah dilantiknya Kepala BPMA, Marzuki Daham oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) belum lama ini di Jakarta.

Kita menyambut baik kebijakan ini. Tentu saja dengan harapan semakin meningkatnya geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan pemerintah Aceh di dalam kegiatan ini bukan berarti Pemerintah Aceh dapat mengatur secara politik setiap langkah dan gerak dari BPMA. Memang, itu adalah bagian dari negosiasi politik yang dibicarakan dalam waktu yang relatif lama.

Akan tetapi, bila politik dikedepankan, mungkin tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh hanya akan menjadi mimpi. Barangkali kita bisa lihat kembali Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memajukan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru (New Economic Growth Center) di ujung barat Indonesia. Keikutsertaan tangan-tangan politik yang kental, menyebabkan lembaga tersebut seperti ada dan tiada.

Kita Mampu

BPMA mungkin sebuah keniscayaan di awal mimpi-mimpi kita selaku masyarakat Aceh untuk kemajuan ekonomi Aceh. Puluhan tahun kita memprotes pemerintah pusat karena tidak transparan dalam mengelola migas Aceh. Kita meyakini, kita memiliki sumber daya alam, khususnya migas yang sangat besar di bumi ini. Kita meyakinkan masyarakat, kalau kita mampu mengelola sendiri sumber daya alam itu untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat kita. Hari ini kita harus membuktikan, BPMA itu memang untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk gontok-gontokan, atau memperkaya kelompok kita sendiri. Kita harus memberikan kesempatan untuk mengelola setiap kebijakan BPMA secara profesional, bukan secara politik apalagi politisasi.

Mungkin sebagian masyarakat sering mendengarkan istilah rente (rent). Istilah ini sebenarnya sebuah istilah bermakna positif yang digunakan untuk menghargai atau menilai setiap pemberian Tuhan yang kita dapatkan secara gratis. Akan tetapi, karena adanya orang-orang tertentu yang mendapatkan manfaat (benefit) atau keuntungan (profit) tanpa adanya usaha, maka istilah rente digunakan kepada hal yang demikian. Kegiatan semacam itulah yang disebut sebagai perburuan rente (rent seeking).

Kewenangan yang didapatkan oleh seseorang kecenderungan dimanfaatkan untuk menunjukkan eksistensinya. Baik berupa pengaruh, maupun kesempatan untuk mendapatkan rente. Di sinilah biasanya kehancuran itu akan terjadi. Ketika campur tangan politik untuk kebijakan ekonomi sangat dominan, ditambah lagi untuk kepentingan tertentu (vested interest), maka kepentingan untuk rakyat menjadi terlupakan atau dilupakan? Apabila kemakmuran rakyat menjadi pilihan utama dan mutlak, maka kita harus melupakan ekonomi rente (rent economics).

Semua kebijakan harus benar-benar untuk rakyat, bukan hiasan bibir (lip service) atau janji yang diingkari. Pengelolaan migas oleh BPMA nantinya, jangan sampai menjadi tempat atau markas perburuan rente bagi banyak pihak. Kita kuatir bila itu dilakukan, perjuangan atau apapun namanya yang selama ini telah dilakukan atau dikampanyekan, akan dipandang sinis oleh masyarakat. Pemerintah Aceh jangan merasa mengutangkan budi pada pengelolanya, sehingga budi itu harus dibalasnya dalam bentuk rente.

Aceh pernah jaya dengan minyak dan gasnya. Sampai-sampai kita merasa sombong dengan kekayaan alam yang ada di perut bumi. Seakan tidak pernah habisnya. Negara kita berfoya-foya dengan hasil migas yang dimiliki. Setelah tiga puluhan tahun gemerlapnya Aceh dengan gelar petro dolar, ternyata kita harus kembali ke masa yang hampir suram. Kondisi ini ditunjukkan oleh geliat ekonomi di Aceh, khususnya Aceh Utara dan Lhokseumawe sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam migas (yang tidak dapat diperbarui). Kegemerlapan di masa lalu, telah meninabobokan semua lapisan di bumi Aceh, rakyat hingga pejabat. Seakan kegemerlapan itu akan terus berlangsung hingga usia Aceh berakhir.

Harus bangkit

Hari ini, pengelolaan migas telah diserahkan kepada rakyat Aceh. Memang, blok yang lama telah usai. Mungkinkah kita dapat menemukan atau mengembangkan blok-blok yang baru? Mungkinkah ini awal kejayaan atau kegemerlapan Aceh yang baru? Akankah kondisi ini meninabobokan kembali pejabat dan rakyat Aceh? Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu yang relatif pahit. Jangan bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu. Kalaupun hal ini dapat membangkitkan kembali Aceh menjadi lebih baik dari sebelumnya, namun pemerintah Aceh harus bangkit dan sadar, hal itu akan berakhir suatu masa nanti.

Pemerintah Aceh harus berpikir untuk generasi yang akan datang di dalam jangka panjang. Jangan hanya berpikir untuk jangka lima tahunan. Oleh karenanya, pemerintah Aceh sudah selayaknya memikirkan konsep mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic). Ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang terbarukan. Bagian dari keuntungan pengelolaan migas sepatutnya digunakan untuk tujuan pengembangan ekonomi jangka panjang.

Masyarakat juga jangan lagi dibutakan mata hatinya atau terlena dengan janji-janji yang tak berujung. Masyarakat kita perlu dibangunkan dari buaian-buaian mimpi yang tak terbukti. Dengan adanya pengelolaan migas oleh Pemerintah Aceh, saatnya kita berpikir bersama-sama membangun Aceh yang tanpa terkota-kotak, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya maupun geografis. Pengalaman buruk masa lalu harus menjadi pelajaran berharga untuk masa depan yang lebih maju.

Isu adalah momen. Pilkada di Aceh tidak lama lagi. Para calon pasti sedang mempersiapkan materi untuk kampanye. Berbagai isu dikumpulkan untuk dijadikan bahan pada momen kampanye. Peluang-peluang sekecil apapun akan dimanfaatkan oleh para calon untuk menunjukkan keberhasilannya atau menawarkan sesuatu bila terpilih. Pengelolaan migas oleh pemerintah Aceh adalah isu yang selayaknya masyarakat Aceh tahu.

Akan tetapi, isu ini tidak sepatutnya dijadikan bahan kampanye. Sekali isu ini masuk ke ranah kampanye politik, maka saat berkuasa akan memiliki kecenderungan untuk mengutak-atik lembaga itu. Akhirnya, profesionalitas tidak dapat diwujudkan di sana. Politisasi dapat saja terjadi. Harus diingat, tujuan awal BPMA untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.

* Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si., Dosen/Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh. Email: abdjamal@unsyiah.ac.id

Sumber : Klik disini

Rabu, 30 Maret 2016

Leonardo DiCaprio Terpukau dengan Biodiversitas Taman Nasional Gunung Leuser Aceh Tenggara

Oleh : Jul Fahmi Salim
Asssalamualaikum wr wb..

Copas dari website GunungLeuser..

Minggu (27 Maret 2016), Leonardo DiCaprio, aktor dunia yang terkenal sebagai tokoh Jack Dawson pada film Titanic (1997)menjejakkan kaki di Taman Nasional Gunung Leuser. Dalam kunjungannya, Leo dan rekan aktor lainnya, Adrien Brody (pemeran Jack Driscoll dalam film Kingkong) dan Fisher Stevens beserta kru menyaksikan secara langsung keanekaragaman hayati di Stasiun Penelitian Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Peraih Oscar pada Academy Awards ke-88 ini beruntung bisa bertemu dengan 3 Orangutan Sumatera (Pongo abelii) dewasa di lokasi yang tidak jauh dari camp penelitian. Leo sangat terpukau melihat keindahan hutan Taman Nasional Gunung Leuser di SP Ketambe dan mendengar suara rangkong serta spesies burung lainnya. Selama hampir 2 jam ia habiskan untuk menyaksikan perilaku Orangutan Sumatera (Pongo abelii), satwa liar yang 97% genetikanya mirip dengan manusia.

“Balai Besar TNGL mendukung pihak-pihak yang beritikad baik membantu konservasi Leuser. Kami juga mengapresiasi pegiat lingkungan yang mengkampanyekan kelestarian alam, termasuk Leonardo DiCaprio dan rekan-rekannya ini”, ujar Kepala Balai Besar TNGL, Andi Basrul.

“Yang penting siapapun yang masuk kawasan konservasi tetap mengikuti prosedur dengan mengurus perijinan sesuai peraturan yang berlaku”, lanjutnya.

Leonardo DiCaprio merupakan aktor sekaligus aktivis lingkungan yang gencar mengkampanyekan perubahan iklim. Melalui Leonardo DiCaprio Foundation, ia aktif mendukung kegiatan konservasi di seluruh dunia. Di Indonesia, yayasan ini membantu konservasi di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan hutan Aceh. Indonesia menjadi lokasi penting bagi mereka karena memiliki keragaman hayati yang sangat tinggi. Tak heran jika kebakaran hutan yang menghabiskan sekitar 2 juta hektar lahan tahun lalu membuat ia dan dunia tersentak.

Kedatangan pemeran Hugh Glass dalam film The Revenant ini disambut antusias warga setempat. Helikopter yang membawa Leo dan tim mendarat di lapangan SMA Negeri 1 Ketambe. Leo yang berkunjung ke Indonesia untuk melihat kemajuan program di Aceh Timur sebelumnya tidak punya rencana untuk datang ke Aceh Tenggara, namun ia ingin melihat Stasiun Penelitian Orangutan Sumatera tertua dan melihat Orangutan Sumatera secara langsung di habitatnya yang berada di Taman Nasional Gunung Leuser.

Lebih lanjut Andi Basrul menjelaskan, “Keterlibatan masyarakat lokal, nasional dan internasional dalam pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser sangatlah penting, karena TNGL merupakan salah satu dari 5 TN tertua di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret tahun 1980. Selain itu, Taman Nasional Gunung Leuser juga menyandang gelar Cagar Biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1981. Pada tahun 1984, TNGL ditetapkan sebagai ASEAN Heritage Park (AHP) oleh Asean Center for Biodiversity (ACB) dan tahun 2004 ditetapkan sebagai Warisan Dunia – Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) bersama TN Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan. Pada tahun 2008, TNGL juga ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional”.

Semoga kepedulian masyarakat dunia akan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser juga menular menjadi kepedulian dan kebanggaan bagi masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Leuser dan Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan konservasi.

[Teks & foto © BBTNGL | 28032016 | Agus, Yunita]

Sumber : Klik disini

Jumat, 14 Agustus 2015

Aceh Bergelimang Dana, Tapi Tidak Tahu Kemana ??

Assalamualaikum wr wb....

Selamat Pagii...

Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua, amiiin.

copas berita dari Serambinews.com dengan judul "Aceh Bergelimang Dana, Tapi Tidak Tahu Kemana ??".. Dari Judulnya saja sudah bisa ditebak, intinya adalah pemakaian anggaran yang masih belum sesuai dengan output yang di harapkan... mari kita simak... check this ouuut...

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penggunaan dana otsus yang dinilai tak tepat sasaran itu seakan tak habis diperbincangkan. Bayangkan saja, dana empat puluh triliun yang digelontorkan pusat untuk Aceh, dalam bentuk hibah tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah yang tak memiliki rencana induk. Kok bisa?

Jadi pertanyaan besar, ketika dana otsus yang dihibahkan pusat itu telah mencapai angka 40 triliun, masih saja direalisasikan tanpa rencana induk. Bayangkan saja, masih ada 60 triliun lagi yang belum sampai ke kas daerah, dari total dana 100 triliun. Sungguh, Aceh bergelimang dana, tapi tak tahu ke mana.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Prof Dr Abubakar Karim MS mengatakan, pemanfaatan dana itu tetap sesuai petunjuk, yakni membiayai bidang infrastruktur, ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Saya juga tidak tahu mengapa dulu rencana induk ini tak dibuat. Sekarang kami sedang menggodoknya. Sudah dua tahun kami bahas, tapi belum selesai. Kita targetkan tahun ini tuntas,” kata Prof Abubakar, sebagaimana ditulis Harian Serambi Indonesia hari ini, Kamis (13/8/2015).

Dalam program Cakrawala edisi Kamis, 13 Agustus 2015, tim mengangkat topik Salam Serambi "Tujuh Tahun Dana Otsus Tanpa Arah". Hadir di studio SerambiFM 90,2 Mhz, Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali dipandu host Nico Firza.

Bukhari mengatakan, penggunaan dana sebesar itu layak dipertanyakan, sebab selama ini dicairkan tanpa rencana induk. "Kita melihatnya lucu, penggunaan dana sebesar itu tanpa blueprint, bagaimana bisa?" ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Pemda, bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah ini. "Apa kerja pemerintah daerah? dana tersebut harus jelas rencana induknya, dan tentu dengan pengawalan yang ketat," katanya.

Sebagaimana diketahui, selain tak punya rencana induk, penyaluran dana Otsus ke kabupaten/kota masih harus dipertanyakan. Sebab pada kenyataannya, pemerintah provinsi tak bisa terlalu ikut campur dalam program yang diusulkan kabupaten/kota. Padahal, bisa jadi program-program yang diajukan 'mereka' itu tak efektif dalam membangun ekonomi masyarakat. (*)

sumber klik disini

Senin, 01 Juni 2015

Aceh Gagal Capai Target Ekonomi

Assalamualaikum wr wb...

Berita Analisis Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Aceh...

Oleh : Rustam Effendi

LIPUTAN eksklusif tentang “Aceh Gagal Capai Target RPJM” (Serambi, 23/3/2015) amat memprihatinkan kita semua. Hal ini dikarenakan beberapa target yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 dan telah diqanunkan, terutama di bidang ekonomi, seperti angka pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, termasuk angka kemiskinan, realisasinya tidak sebagaimana diharapkan. Bahkan, yang sangat memiriskan hati, target pertumbuhan ekonomi Aceh yang telah dirancang pihak perencana daerah ini, realisasinya amat jauh dari harapan.

Seperti dirilis harian ini, pertumbuhan ekonomi Aceh (non migas) pada 2013 ditargetkan sebesar 6,5%, 2014 (6,7%), 2015 (6,8%), 2016 (7,2%), dan 2017 sebesar 8,0%. Kenyataannya, pada 2013 pertumbuhan ekonomi hanya mampu dicapai 4,4% (terdapat selisih 2,1%) dan 2014 hanya 4,13% (selisihnya bertambah menjadi 2,57%). Tingkat pengangguran, pada 2013 ditargetkan 7,8%, tapi realisasinya lebih tinggi (10,30%, atau beda 2,5%), 2014 ditargetkan 7,6%, tapi realisasinya pun masih 10,30% (selisihnya makin tinggi, yakni 2,7%).

Untuk tingkat inflasi pun tidak memuaskan, dari target sebesar 4,2% pada 2013, ternyata realisasinya sebesar 7,31%. Pun untuk 2014, realisasinya ternyata 8,09%, sementara targetnya 4,4% (terjadi selisih sekitar 3,69%). Realisasi untuk tingkat kemiskinan juga menunjukkan kecenderungan yang kurang menggembirakan. Kendati pada 2013 realisasinya sudah memperlihatkan kemajuan, yaitu sebesar 17,72% (dari target 18,0%), tapi pada 2014 realisasinya lebih buruk dari yang diharapkan, yakni 16,0% (dari target 15,5%).

Tulisan ini hanya fokus membahas persoalan pertumbuhan ekonomi Aceh. Mengapa? Kendatipun keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditelisik dari dua aspek lain (selain pertumbuhan ekonomi), yakni kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia (human development), namun jelas hanya pertumbuhan ekonomi yang dipandang lebih terukur/objektif penilaiannya (Hae S. Kim, 2014). Ketertarikan penulis untuk fokus pada hal ini juga dikarenakan perbedaan (selisih) antara angka pertumbuhan yang terealisasi dan angka yang ditargetkan dalam RPJMA 2012-2017), tampak semakin melebar dari tahun ke tahun. Dan, dapat dipastikan pelebaran jurang (gap) antara target dan realisasi ini akan semakin menganga pada tahun-tahun mendatang (2015, 2016, dan 2017).

Secara tidak langsung, hal ini pun akan menerangkan kepada publik betapa pihak perencana di daerah ini tidak menggunakan akal sehat (rasionalitas) pada saat membuat target perencanaan pembangunan, jika kita tidak ingin menyebutnya asal-asalan. Pihak perencana lupa, membuat target yang tidak akurat dengan asumsi yang tidak jelas justru akan menjadi bumerang mengingat kedudukan dokumen RPJM Aceh menjadi dasar penilaian kinerja Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Sudah diingatkan

Persis, hampir tiga tahun yang lalu penulis sudah mengingatkan tim penyusun RPJMA 2012-2017 (baca: pihak Bappeda Aceh) agar berhati-hati dalam menetapkan target (sasaran) pertumbuhan ekonomi. Melalui artikel “Menyusun RPJM Realistis” (Serambi, 5/6/2012), penulis sudah sarankan agar dihitung dengan cermat ketersediaan besaran investasi fisik yang dibutuhkan untuk setiap angka pertumbuhan ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh. Ini penting agar angka-angka target yang dituangkan dalam dokumen RPJMA benar-benar realistis, dan lebih penting lagi tidak menjadi “celah” bagi pihak lain untuk melihat kelemahan kinerja eksekutif (baca: Gubernur dan perangkatnya).

Penyusun RPJMA 2012-2017.

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (misalnya, di atas 5%), sulit dicapai Aceh selama ini? Tidak lain karena daerah ini belum mampu menyediakan investasi fisik (bukan non fisik) yang memadai. Investasi fisik adalah investasi yang dilakukan untuk menunjang setiap proses peningkatan produksi. Seperti diterangkan dalam literatur ekonomi, juga pernah diulas Basri (Kompas, 1/6/2009), pertumbuhan ekonomi berhubungan langsung dengan besaran investasi dan berhubungan terbalik dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). ICOR itu sendiri menunjukkan besaran unit investasi fisik yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output. Singkatnya, ICOR menerangkan tingkat efektivitas dari investasi modal.

Penulis memperkirakan, jika digunakan angka ICOR Aceh 2010 sebesar 4,64 (hitungan BPS), maka untuk ekonomi Aceh dapat tumbuh rata-rata 6%, sedikitnya dibutuhkan investasi fisik sebanyak Rp 8,6 - Rp 9,7 triliun tiap tahunnya. Kalau ingin ekonominya tumbuh rata-rata hanya 5% selama 2012-2017, sekurang-kurangnya juga butuh investasi fisik sekitar Rp 7,1-Rp 8,1 triliun per tahunnya (jika didasarkan PDRB Aceh 2011, harga konstan).

Dengan rasio investasi terhadap PDRB Aceh yang rata-rata sekitar 23,0%, kebutuhan itu baru mampu dipenuhi sebanyak Rp 1,6-Rp 1,8 triliun (untuk tumbuh 5%), atau Rp 2-Rp 2,2 triliun (untuk tumbuh 6%). Persoalannya, dari mana ketidakcukupan investasi fisik itu (diperkirakan sekitar Rp 5,5 triliun-Rp 7,5 triliun), mampu dipenuhi oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya dengan kapasitas fiskal yang ada selama ini?

Sejauh ini, pemerintah Aceh tidak pernah menerangkan secara jelas sumber-sumber investasi fisik yang dapat dikerahkan untuk dapat menopang besaran laju pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai seperti dituangkan dalam RPJMA. Dan, tidak dapat dipungkiri, jika investasi fisik yang ada pada tahun-tahun terakhir ini masih sepenuhnya berasal dari belanja pemerintah, baik itu melalui APBA maupun APBK. Keterlibatan pihak swasta masih amat minim/terbatas.

Tidak realistik

Hal inilah sebenarnya yang tidak pernah terpikirkan oleh pihak perencana di daerah ini (baca: Bappeda Aceh). Tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi yang dimaktub dalam RPJMA 2012-2017 itu (sebesar 6-8%) akan dapat dicapai oleh Pemerintah Aceh, jika besaran investasi fisiknya tidak dikalkulasi secara cermat. Bila hal ini tetap dipertahankan, maka target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMA 2012-2017 tidak lebih hanya sekadar (maaf) angka “mistik” karena sama sekali tidak realistik. Inilah juga yang penulis maksudkan, bahwa perencanaan pembangunan Aceh hanya dilakukan di atas meja dan tidak berdasarkan fakta, seperti dimuat harian ini beberapa hari lalu (Serambi, 23/3/2015).

Di pengujung tulisan ini, penulis menyimpulkan dua hal penting yang dapat dipertimbangkan oleh pihak yang terkait dengan persoalan ini. Pertama, pihak Pemerintah Aceh (baca: Bappeda Aceh) harus melakukan revisi angka target pertumbuhan ekonomi yang ada didalam RPJMA 2012-2017. Penetapan target pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan kapasitas daerah, terutama ketersediaan anggaran belanja (APBA plus APBK), termasuk kemungkinan besaran investasi swasta yang akan mengalir ke daerah ini pada masa mendatang (jika ada). Kedua, mengabaikan saran tulisan ini dengan membiarkan dan tidak merevisi target pertumbuhan ekonomi yang ada dalam RPJMA 2012-2017, yaitu 2015 (6,8%), 2016 (7,2%), dan 2017 (8,0%).

Jika langkah kedua ini yang dipilih, maka seluruh SKPA dan SKPK yang ada di daerah ini harus bekerja keras, termasuk mengupayakan agar arus investasi swasta mengalir dalam jumlah memadai ke daerah ini. Bila ini tidak mampu diwujudkan, risikonya target pertumbuhan ekonomi Aceh tidak dapat dipenuhi sesuai harapan. Dan, jika hal ini yang terjadi, tentu akan berisiko menjadi salah satu catatan buruk kinerja bidang ekonomi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh pada akhir masa jabatannya nanti.

* Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Facebook: Rustam Effendi, Email: Email: rust_effendi@yahoo.com

Sumber : klik disini

Dana Otsus vs Kesejahteraan

Assalamualaikum wr wb...

Selamat Pagi...

Mari melihat kondisi Perekonomian Aceh saat ini dari sebuah pandangan Ekonom Aceh Bapak Rustam Effendi media cetak Serambi Indonesia...

Oleh : Rustam Effendi

DANA otonomi khusus (Otsus) yang diterima pemerintah Aceh sejauh ini belum mampu mendorong laju ekonomi daerah ini tumbuh dengan ideal. Bahkan, dibanding jumlah dana Otsus yang terus meningkat secara signifikan sejak 2008 hingga 2015 ini, pertumbuhan ekonomi daerah masih melaju lambat. Tahun 2008, dana Otsus yang diterima Rp 3,59 triliun, lalu naik dua kali lipat pada 2015 menjadi Rp 7,06 triliun. Dengan demikian, selama delapan tahun tempo penerimaan, dana yang diterima tidak kurang dari Rp 41,23 triliun, atau meningkat rata-rata 8,82% per tahunnya.

Selama enam tahun pertama (2008-2013), 60% dananya dikelola pemerintah kabupaten/kota, sisanya (40%) ditangani oleh pemerintah provinsi (Aceh). Untuk dua tahun terakhir ini (2014-2015), proporsinya dibalik, 40% dikelola pemerintah kabupaten/kota dan 60% oleh pemerintah provinsi. Sayangnya, kenaikan penerimaan dana Otsus belum sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Daya dorong dana Otsus terhadap laju ekonomi daerah begitu lemah.

Faktanya, pertumbuhan ekonomi daerah selama delapan tahun terakhir rata-rata masih di bawah 6,0%, jauh dari target RPJMA 2012-2017 (di atas 6,0% hingga 8,0%). Mirisnya lagi, realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh (non migas) dalam dua tahun terakhir (2013 dan 2014) pun masih belum menggembirakan, yakni masing-masing hanya 4,4% dan 4,13%.

Kinerja ekonomi Aceh dalam Triwulan I 2015 (q to q) sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat statistik (BPS) pada 5 Mei 2015 lalu memang amat memprihatinkan. Ekonomi daerah dengan migas dan non-migas tumbuh minus, yakni masing-masing minus 2,83% (migas) dan minus 0,52% (non migas). Kecuali, jika dibanding setahun ke belakang (year on year), pertumbuhan untuk non-migas sebesar 4,61%. Tapi, sebenarnya ini pun masih jauh dari harapan RPJMA 2012-2017.

Kemajuan sektoral dalam bulan-bulan terakhir pun sangat jauh dari harapan. Selama periode q to q (Tw IV 2014 hingga Tw I 2015), sebagian besar lapangan usaha ekonomi dalam PDRB Aceh tumbuh negatif. Kecuali hanya beberapa yang tumbuh positif dengan angka yang relatif rendah seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa keuangan, real estate, dan jasa jasa lainnya.

Paling sulit

Selain minusnya pertumbuhan ekonomi, gambaran sekelumit kehidupan ekonomi masyarakat akhir-akhir ini kondisinya juga masih memiriskan hati. Menurut amatan saya, bulan-bulan terakhir dalam tahun ini menjadi hari-hari paling sulit dirasakan oleh anggota masyarakat kita. Tidak bermaksud mengada-ngada. Publikasi BPS terakhir (Mei 2015) mencerminkan realita ini. Pengeluaran konsumsi rumah tangga turun hampir 1,0%. Padahal dalam struktur PDRB Aceh, lapangan usaha ini terlihat sangat dominan kontribusinya dan terus menguat menjadi satu penentu pertumbuhan ekonomi daerah selama ini.

Konsumsi rumah tangga adalah semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas atau apkiran, termasuk didalamnya pembelian mobil, sepeda motor, meubeler, barang-barang elektronik (TV, komputer, radio), dan lainnya, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya, serta untuk sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon, dan lainnya. Penurunan konsumsi ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat (rumah tangga) dalam bulan-bulan terakhir ini tidak bergerak searah dengan kenaikan anggaran yang ada. Hal yang sama juga dialami dalam pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai minus hampir 40,0%.

Hal lain yang juga patut diriskani adalah lambannya perbaikan kualitas pembangunan manusia ditengah berkah anggaran yang melimpah selama ini. Data BPS (2013) menyajikan indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh masih sebesar 73,05, atau kedua terendah di Sumatera (setelah Lampung: 72,87), dan di bawah rata-rata nasional (73,81). Angka IPM beberapa provinsi lain di Sumatera pada umumnya berada di atas Aceh, seperti Riau (77,25), Kepulauan Riau (76,56), Sumut (75,55), Sumbar (75,01), Bengkulu (74,41), Sumsel (74,36), Jambi (74,35), dan Kepulauan Babel (74,29). Ini berarti, kualitas pembangunan manusia setelah empat tahun dana Otsus diterima (2009-2013) belum mengalami perbaikan yang signifikan dibanding anggaran yang dikucurkan. Di manakah punca kesalahannya?

Hal tersebut perlu dievaluasi kembali oleh Gubernur Aceh dan DPRA selaku mitra kerjanya. Dana Otsus yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga belum mampu membebaskan masyarakat dari persoalan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Aceh masih berputar pada kisaran yang sama, belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2011 (Maret), persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 19,57 persen, lalu pada 2013 (Maret) turun menjadi 17,60 persen, kemudian tahun 2014 (Maret) merangkak lagi ke 18,05 persen.

Di beberapa kabupaten yang selama ini dikucuri dana Otsus dalam jumlah besar pun ternyata masih ditemui persentase penduduk miskin yang tinggi. Aceh Barat, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya (Abdya) adalah antara yang tinggi persentase penduduk miskinnya, berada di atas persentase kemiskinan Aceh dan jauh di atas persentase Nasional (September 2013). Ini artinya, dana melimpah yang ditransfer provinsi ke kabupaten/kota selama ini belum mampu menyejahterakan warganya.

Alternatif pemikiran

Gambaran kinerja ekonomi dan kualitas pembangunan manusia yang masih jauh dari kondisi ideal ini, hendaknya segera disikapi dengan langkah-langkah yang tepat dan taktis oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan seluruh perangkat kerjanya. Pak Gubernur dan perangkat kerjanya harus merancang kembali strategi pembangunan ekonomi Aceh dengan mencermati struktur dan kapasitas ekonomi daerah. Sebelum strategi disusun, perlu didalami dengan cermat struktur ekonomi daerah, sehingga dapat diketahui potret ekonomi daerah berikut kekuatan dan kelemahannya.

Pemberian fokus yang lebih besar bagi pengembangan sektor riil dengan mengarah pada penguatan struktur dan peningkatan nilai tambah (output) sudah saatnya dilakukan. Alokasi anggaran yang lebih besar pada belanja modal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, sepatutnya tidak lagi dipandang sebelah mata, sehingga akan membantu menambah kapasitas produksi (output) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di samping menghindari kebijakan alokasi anggaran untuk hal-hal yang tidak produktif.

Badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada harus direvitalisasi melalui privatisasi dan pembenahan sisi manajerialnya. Diupayakan secara bertahap agar badan usaha ini tidak lagi bergantung pada APBA. Ke depan, badan ini diharapkan dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama guna menambah kekuatan struktur dalam industri pengolahan di daerah, baik di sektor pertanian (sub-sub sektor), pertambangan, dan lainnya.

Alternatif pemikiran

* Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: rust_effendi@yahoo.com

Sumber klik disini

Kamis, 21 Mei 2015

Regional development: Southeast Aceh District

By : Jul Fahmi Salim

In the development of a region must not only spiked on traditional development methods, this is because the traditional concept will naturally must be left with the concept of modern development. This is because the concept of traditional development based solely on the ability to improvise without focusing on the technology. While the concept of modern development will be using a variety of technologies in the development of the area. Due to the use of technology, the development process could be more efficient and more effective in terms of both time and financial terms.

To start a modern building, there are several steps that need to be completely done by the government, namely:

Mapping local or region- specific region based on the existing potential.

This mapping is useful to be able to determine the potential of what is contained in each of these regions,

Coastal areas: areas where the carriageway is built harbor fish including cold storage, which areas are suitable built fish farms both onshore and brackish.

High and low-lying areas, which areas are suitable dijadiakan as barns. Which areas are suitable as freshwater fisheries center. Where appropriate region serve as the center of the estate, such as coffee, rubber, nutmeg, corn, etc.

Construction of access road

Once able to map out the potential of the area, the next step is to build access roads, access roads merupaka one pulse in economic activities. Because matter how large the area and production potential in the overflow area, where there is no road access so do not expect the results of the production of useful capable stout, especially if it is an agricultural product. We all know that agricultural products are so easy to decompose, resulting in agricultural products sensitive to the presence or absence of access roads mengankut agricultural products.

Improved infrastructure

Facilities and infrastructure is needed in a development, because without the means da infrastructures it is not impossible the development of a region can only road in place, there are infrastructure alone is not enough, but the existing ones must be improved, both in terms of quantity and quality ,

Remapped the potential of each area

After mapping and planning, re-mapping should conduct simple, the point is we have to make a priority in the implementation of such development, in order to avoid unequal tindah development process ..

By often I read the news in a variety of electronic and print media, the Aceh economy relies heavily on the neighboring North Sumatra. Is forever be like that? We can imagine the amount of money flowing out of Aceh residents? is corroborated by reports in the foyer which is quite fantastic, the news stated Aceh 75 percent of the money flowing out of Aceh. The amount of funds that flow out of consumptive us as people of Aceh even spin in the outer regions of Aceh

In spite of it all, to improve the situation is better done from the regency / pemko respectively. Let us suppose the Southeast Aceh area (Agara). In Agara biggest economic sector is in agriculture, it is dikarena geographical position which lies in the mountainous areas and lowlands have fairly extensive., So that the agricultural sector is the largest contributor to GDP Southeast Aceh.

The biggest sector contributor to GDP Southeast Aceh dominated by the agricultural sector by 40 percent. This is because the majority of people Agara has agricultural land, both sub-sectors of food crops, fisheries, agriculture and so on. In addition to agriculture, fisheries are also very large, but it is a matter of great is not miilik a handful of people, but in congregation, hehhehe. Maksdnya is, there are many goldfish cultivation is mostly privately owned and spacious pool which tend to be small. Because each family head just pick several fishponds, because most of the fish pond which has run as a sideline, a small and often inconsistent thus resultant output was less than the maximum.

It's good caretaker Government of mapping where there is potential for aquaculture, and then do the integration with related parties eg fisheries department. The role of fisheries department here is very vital, because they are supposed to control the fishing effort, ranging from ensuring the distribution of fish feed in the form of "pellets", information regarding the cultivation of fish fingerlings until the problem is necessary. To issue the last one, if it is able to meet the needs of the region itself, needs to be done in coordination with the trade department of the fishery products to market with neighboring regions and other areas that are considered potential as a trading partner. Of course, we as a manufacturer must be able to meet consumer desires outside and be able to compete with fisheries products from outside the region so that the quantity of sales outside the stable area ..

Can imagine the magnitude of the multiplier effect of strengthening the economy of the fisheries sector this? Ranging from employment, increase incomes of the population, a decrease in the poverty rate to increase PAD districts. It is not impossible, if we are able to maintain / consistent in terms of output, both quality and quantity, could be in the future will form the industry - small industry and if the district government wants, it can be established that carp fish processing industry. The purpose of making this industry is that we obtain value added (value added) from the sale of the fish, we do not just sell it in the form of ordinary fish, but can be processed into fish sale later in containers, can also be used as shredded as possible, with only a plus beberpa workmanship will increase the price of the fish. As a comparison only if it is sold in a state of processed blum price is Rp 25,000 / kg, while when it became a fish sale (smoked fish) selling price reached Rp. 40,000 / kg. For the sale of fish already exist that produce and apparently still on a small scale in the form of a sideline, because it is still quite difficult to find at the weekend (the traditional market for local designation Agara). Supposed to be here was the official role of cooperatives and SMEs is needed to establish seedling entrepreneur sale of this fish. Ranging from the provision of equipment, pouring soft loan, the guidance in the production process and if necessary bring together several businesses for a comparative study to other regions who have been successful in running this business. This serves to add insight and knowledge of the perpetrators of this business in order to grow into the future, is to floss I had never seen himself, perhaps because no one has memulainya..hehehe

Enough raise the price? And that's just simply from the fisheries sector alone, what if the plantation, animal husbandry, tourism and other sectors are also optimized, imagine how big the benefits received by society as well as the perpetrators of economic activity, which in turn will increase local government revenue Agara. By strengthening one of the only sectors that form pertania sector and fisheries sub-sector, it will be able to boost the industrial sector and if it is able to produce greater will also enhance the role of transport and services sectors. It is not impossible Southeast Aceh Regency can be used as one of the areas taken into account both in and outside the scope of Aceh Province ..

Back into question in our minds together is why other areas could while our own area is not? if we are short of funds? whether the lack of coordination between the executive and the legislature? Are we too spoiled and did not want to try? if we do not have adequate human resources? Or indeed WILLINGNESS that does not exist?

Thank you for visiting ....

Please provide criticism and suggestions to improve this article ....

Thank you very much...

Senin, 27 April 2015

Journey to Lageun Aceh Jaya

Oleh : Jul Fahmi Salim

Assalamualaikum wr wb...

Selamat Pagiii yang agak mendung ini..

Mari kita lihat keindahan yang menakjubkan dari Desa Lageun yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya..

Terkadang memang foto/gambar lebih bisa berbicara ..heheheh

Check this out...

Dalam Perjalanan dari Meulaboh Ke Banda Aceh

Jalan Lintas Nasional dengan Background Pinus dan Pantai

Jalan Lintas Nasional di Pinggir Pantai..

Lagiiiiii

dan inilah Lageuun.

Nice...

Nice..

Niceeee

Nah ini dia spot yang paling Aduhaai menurut saya

Untuk melihat videonya klik disini

Indah kan? sesekali datang lah berkunjung..hehehhe

Terimakasih sudah berkunjung......

Minggu, 05 April 2015

Potensi Kemandirian Gas di Aceh Tenggara

Oleh : Jul Fahmi Salim

Assalamualaikum Wr Wb

Sapi..... Sapi...Sapi....

Sapi bukan hanya bisa dimanfaatkan sebagai sapi pedaging, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan energi alternatif. Tentu saja dalam masa memelihara dan masa penggemukan sapi tersebut tentunya terdapat kotoran kan? nah inilah yang akan dijadikan sebagai sumber energi alternatif pengganti gas yang disebut dengan biogas.

Sumber : Google Image

Hampir setiap hari kita mendengar berita yang tidak mengenaknan dari bidang energi dan bahan bakar, mulai dari tidak stabilnya harga BBM, kelangkaan gas elpiji 3kg, hinggga kenaikan harga gas 12 Kg. Tentu saja hal ini mengakibatkan tidak stabilnya roda perekonomian, mulai dari meningkatnya harga barang, meningkatnya ongkos angkutan umum serta berbagai hal lainnya.

Sumber : Google Image

Kelangkaan gas 3 kg dan gas 12kg mengapa tidak disiasati dengan cara mendirikan instalasi biogas, dalam hal ini kita tidak perlu melakukan untuk semua daerah / desa, melainkan membuat sebuah desa percontohan. Dengan adanya sebuah desa yang berhasil mandiri dengan biogasnya, buka tidak mungkin desa-desa lainnya akan tertarik untuk mengikuti jejak tersebut.

Berikut cuplikan pernyataan dari Program Manager Indonesia Domestic Biogas Program Robert De Groot, “**sebanyak 50 kilogram kotoran bisa diproduksi oleh dua atau tiga sapi. Kotoran sebanyak 50 kilogram tersebut pada gilirannya dapat dijadikan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama delapan jam sehari.” Bayangkan dengan hanya 2 ekor sapi mampu menghasilkan kas yang dapat digunakan selama 8 jam sehari.

Sumber : http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php/site/tabel?tid=26&wid=1100000000

Dengan jumlah sapi dan kerbau mencapai 4.034 ekor *** pada tahun 2013, tentu saja ini merupakan potensi yang sangat besar. Dengan potensi sebesar itu maka dengan asumsi 2 sapi menghasilkan 50 kg kotoran dan mampu menghasilkan gas untuk memasak selama 8 jam sehari maka dengan 4.034 ekor sapi maka dapat dihasilkan gas sebanyak 2017 jam. Jika 2017 jam tersebut dibagi menjadi 8 jam perhari, maka kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi selama kurang lebih 252 hari.

Sumber : Google Image

Nah sangat bermanfaatkan, daripada kotorannya hanya terbuang sia-sia. semoga Pemda Aceh Tenggara Memiliki keinginan untuk mewujudkan kamandirian gas ini, di mulai dari daerah sendiri.. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. silahkan berikan masukan agar tulisan ini bisa lebih baik lagi...