Aceh Gagal Capai Target Ekonomi

Assalamualaikum wr wb...

Berita Analisis Pertumbuhan  Perekonomian Provinsi Aceh... 

Oleh : Rustam Effendi

LIPUTAN eksklusif tentang “Aceh Gagal Capai Target RPJM” (Serambi, 23/3/2015) amat memprihatinkan kita semua. Hal ini dikarenakan beberapa target yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 dan telah diqanunkan, terutama di bidang ekonomi, seperti angka pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, termasuk angka kemiskinan, realisasinya tidak sebagaimana diharapkan. Bahkan, yang sangat memiriskan hati, target pertumbuhan ekonomi Aceh yang telah dirancang pihak perencana daerah ini, realisasinya amat jauh dari harapan.

Seperti dirilis harian ini, pertumbuhan ekonomi Aceh (non migas) pada 2013 ditargetkan sebesar 6,5%, 2014 (6,7%), 2015 (6,8%), 2016 (7,2%), dan 2017 sebesar 8,0%. Kenyataannya, pada 2013 pertumbuhan ekonomi hanya mampu dicapai 4,4% (terdapat selisih 2,1%) dan 2014 hanya 4,13% (selisihnya bertambah menjadi 2,57%). Tingkat pengangguran, pada 2013 ditargetkan 7,8%, tapi realisasinya lebih tinggi (10,30%, atau beda 2,5%), 2014 ditargetkan 7,6%, tapi realisasinya pun masih 10,30% (selisihnya makin tinggi, yakni 2,7%).

Untuk tingkat inflasi pun tidak memuaskan, dari target sebesar 4,2% pada 2013, ternyata realisasinya sebesar 7,31%. Pun untuk 2014, realisasinya ternyata 8,09%, sementara targetnya 4,4% (terjadi selisih sekitar 3,69%). Realisasi untuk tingkat kemiskinan juga menunjukkan kecenderungan yang kurang menggembirakan. Kendati pada 2013 realisasinya sudah memperlihatkan kemajuan, yaitu sebesar 17,72% (dari target 18,0%), tapi pada 2014 realisasinya lebih buruk dari yang diharapkan, yakni 16,0% (dari target 15,5%).

Tulisan ini hanya fokus membahas persoalan pertumbuhan ekonomi Aceh. Mengapa? Kendatipun keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditelisik dari dua aspek lain (selain pertumbuhan ekonomi), yakni kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia (human development), namun jelas hanya pertumbuhan ekonomi yang dipandang lebih terukur/objektif penilaiannya (Hae S. Kim, 2014). Ketertarikan penulis untuk fokus pada hal ini juga dikarenakan perbedaan (selisih) antara angka pertumbuhan yang terealisasi dan angka yang ditargetkan dalam RPJMA 2012-2017), tampak semakin melebar dari tahun ke tahun. Dan, dapat dipastikan pelebaran jurang (gap) antara target dan realisasi ini akan semakin menganga pada tahun-tahun mendatang (2015, 2016, dan 2017).

Secara tidak langsung, hal ini pun akan menerangkan kepada publik betapa pihak perencana di daerah ini tidak menggunakan akal sehat (rasionalitas) pada saat membuat target perencanaan pembangunan, jika kita tidak ingin menyebutnya asal-asalan. Pihak perencana lupa, membuat target yang tidak akurat dengan asumsi yang tidak jelas justru akan menjadi bumerang mengingat kedudukan dokumen RPJM Aceh menjadi dasar penilaian kinerja Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Sudah diingatkan

Persis, hampir tiga tahun yang lalu penulis sudah mengingatkan tim penyusun RPJMA 2012-2017 (baca: pihak Bappeda Aceh) agar berhati-hati dalam menetapkan target (sasaran) pertumbuhan ekonomi. Melalui artikel “Menyusun RPJM Realistis” (Serambi, 5/6/2012), penulis sudah sarankan agar dihitung dengan cermat ketersediaan besaran investasi fisik yang dibutuhkan untuk setiap angka pertumbuhan ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh. Ini penting agar angka-angka target yang dituangkan dalam dokumen RPJMA benar-benar realistis, dan lebih penting lagi tidak menjadi “celah” bagi pihak lain untuk melihat kelemahan kinerja eksekutif (baca: Gubernur dan perangkatnya).

Penyusun RPJMA 2012-2017.

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (misalnya, di atas 5%), sulit dicapai Aceh selama ini? Tidak lain karena daerah ini belum mampu menyediakan investasi fisik (bukan non fisik) yang memadai. Investasi fisik adalah investasi yang dilakukan untuk menunjang setiap proses peningkatan produksi. Seperti diterangkan dalam literatur ekonomi, juga pernah diulas Basri (Kompas, 1/6/2009), pertumbuhan ekonomi berhubungan langsung dengan besaran investasi dan berhubungan terbalik dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). ICOR itu sendiri menunjukkan besaran unit investasi fisik yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output. Singkatnya, ICOR menerangkan tingkat efektivitas dari investasi modal.

Penulis memperkirakan, jika digunakan angka ICOR Aceh 2010 sebesar 4,64 (hitungan BPS), maka untuk ekonomi Aceh dapat tumbuh rata-rata 6%, sedikitnya dibutuhkan investasi fisik sebanyak Rp 8,6 - Rp 9,7 triliun tiap tahunnya. Kalau ingin ekonominya tumbuh rata-rata hanya 5% selama 2012-2017, sekurang-kurangnya juga butuh investasi fisik sekitar Rp 7,1-Rp 8,1 triliun per tahunnya (jika didasarkan PDRB Aceh 2011, harga konstan).

Dengan rasio investasi terhadap PDRB Aceh yang rata-rata sekitar 23,0%, kebutuhan itu baru mampu dipenuhi sebanyak Rp 1,6-Rp 1,8 triliun (untuk tumbuh 5%), atau Rp 2-Rp 2,2 triliun (untuk tumbuh 6%). Persoalannya, dari mana ketidakcukupan investasi fisik itu (diperkirakan sekitar Rp 5,5 triliun-Rp 7,5 triliun), mampu dipenuhi oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya dengan kapasitas fiskal yang ada selama ini?

Sejauh ini, pemerintah Aceh tidak pernah menerangkan secara jelas sumber-sumber investasi fisik yang dapat dikerahkan untuk dapat menopang besaran laju pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai seperti dituangkan dalam RPJMA. Dan, tidak dapat dipungkiri, jika investasi fisik yang ada pada tahun-tahun terakhir ini masih sepenuhnya berasal dari belanja pemerintah, baik itu melalui APBA maupun APBK. Keterlibatan pihak swasta masih amat minim/terbatas.

Tidak realistik

Hal inilah sebenarnya yang tidak pernah terpikirkan oleh pihak perencana di daerah ini (baca: Bappeda Aceh). Tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi yang dimaktub dalam RPJMA 2012-2017 itu (sebesar 6-8%) akan dapat dicapai oleh Pemerintah Aceh, jika besaran investasi fisiknya tidak dikalkulasi secara cermat. Bila hal ini tetap dipertahankan, maka target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMA 2012-2017 tidak lebih hanya sekadar (maaf) angka “mistik” karena sama sekali tidak realistik. Inilah juga yang penulis maksudkan, bahwa perencanaan pembangunan Aceh hanya dilakukan di atas meja dan tidak berdasarkan fakta, seperti dimuat harian ini beberapa hari lalu (Serambi, 23/3/2015).

Di pengujung tulisan ini, penulis menyimpulkan dua hal penting yang dapat dipertimbangkan oleh pihak yang terkait dengan persoalan ini. Pertama, pihak Pemerintah Aceh (baca: Bappeda Aceh) harus melakukan revisi angka target pertumbuhan ekonomi yang ada didalam RPJMA 2012-2017. Penetapan target pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan kapasitas daerah, terutama ketersediaan anggaran belanja (APBA plus APBK), termasuk kemungkinan besaran investasi swasta yang akan mengalir ke daerah ini pada masa mendatang (jika ada). Kedua, mengabaikan saran tulisan ini dengan membiarkan dan tidak merevisi target pertumbuhan ekonomi yang ada dalam RPJMA 2012-2017, yaitu 2015 (6,8%), 2016 (7,2%), dan 2017 (8,0%).

Jika langkah kedua ini yang dipilih, maka seluruh SKPA dan SKPK yang ada di daerah ini harus bekerja keras, termasuk mengupayakan agar arus investasi swasta mengalir dalam jumlah memadai ke daerah ini. Bila ini tidak mampu diwujudkan, risikonya target pertumbuhan ekonomi Aceh tidak dapat dipenuhi sesuai harapan. Dan, jika hal ini yang terjadi, tentu akan berisiko menjadi salah satu catatan buruk kinerja bidang ekonomi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh pada akhir masa jabatannya nanti.

* Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Facebook: Rustam Effendi, Email: Email: rust_effendi@yahoo.com

Sumber : klik disini

Rp 40,8 triliun mana jejaknya?

     Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh untuk tahun 2015 mencapai Rp 7 triliun. Dengan demikian, sejak digelontorkan pertama kali tahun 2008, Aceh sudah menerima dana otsus sebanyak Rp 40,8 triiun. Pertanyaannya, sudah optimalkah penggunaan dana itu untuk kepentingan masyarakat seperti diperintah UUPA?

     Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memerintahkan penggunaan dana dimaksud benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pansus DPRA dan Badan Anggaran DPR RI terhadap penggunaan dana Otsus, menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Pemanfaatan dana otsus belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Banyak proyek otsus tidak tepat sasaran, tidak tepat peruntukan, tidak tepat waktu, dan tidak tepat pelaporan.

     Mestinya, pihak eksekutif di provinsi dan kabupaten/kota memahami benar bahwa dana otsus harus dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Kamudian, harus disadari pula bahwa dana otus ini bukan pendapatan yang abadi. Tapi hanya diberikan selama dua puluh tahun. Untuk tahun pertama (2008) sampai tahun ke-15 (2022) besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN). Untuk lima tahun berikutnya (2023-2028) besarnya setara dengan 1% plafon DAUN.

Kini, penerimaan dana itu sudah tahun ke-8 atau dengan jumlah total penerimaan hampir Rp 41 triliun.

     Itu merupakan angka yang luar biasa besarnya. Karenanya, akan sangat kita sesalkna jika uang sebanyak itu tidak meninggalkan “jejaknya” pada daerah dan masyarakat Aceh. Seorang peneliti mengatakan, salah satu cara melihat gagal atau berhasilnya pemanfaatan dana otsus adalah dengan kacamata kesejahteraan.

Makanya, penggunaan dana otsus yang terwujud dalam regulasi daerah tak boleh melenceng dari tujuan meningkatkan kesejahteraan. Pola pola hubungan provinsi dengan kabupaten/kota harus harmonis hingga ke programnya. Jangan sampai seperti selama ini, kabupaten/kota sering tidak tahu atau tidak mau tahu adanya proyek yang dibiayai provinsi dengan dana otsus di daerahnya. Lebih celaka lagi, setelah dikerjakan malah telantar. Kabupaten/kota seolah merasa tak butuh, kenapa dibangun atau diberi?

     Jadi, hal-hal seperti inilah yang terkadang menjadikan dana otsus itu tak tepat sasaran bahkan mubazir. Justru itu pula, si peneliti tadi mengatakan, “Pengelolaan dana otsus Aceh masih dibarengi dengan lemahnya kapasitas ‘memerintah’ Pemerintah Aceh. Ini terlihat dari tingginya anggaran yang tak dipakai setiap tahun. Dalam empat tahun pertama, rata-rata sekitar Rp 1 triliun per tahun tak terpakai akibat buruknya relasi provinsi-kabupaten/kota dalam pengelolaan dana otsus.”

Kita takut, tahun 2029 akan ada anak Aceh yang bertanya: Mana jejak dana otsus?

sumber : klik disini

Cara Jepang Suburkan Tanah

OLEH M ILHAMSYAH SIREGAR,

Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, melaporkan dari Kyoto

    SAYA mendapat kesempatan ikut Diklat ToT Public Policy Planning Program Professional Human Resource Development Project (PHRDP) di Jepang selama dua minggu baru-baru ini. Program ini hasil kerja sama Bappenas RI dengan Ritsumeikan University, Jepang. Ini tahun keempat program PHRDP diselenggarakan, diikuti 25 orang dari Bappenas dan berbagai universitas di Indonesia, termasuk Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pelatihannya dipusatkan di tiga lokasi kampus Ritsumeikan University: Kyoto, Kitakyusu, dan Tokyo.

      Ritsumeikan University memiliki sejarah panjang dan reputasi cemerlang di Jepang. Universitas ini didirikan tahun 1900 dan terus berpacu  menjadi pusat riset perencanaan, teknologi, dan kebudayaan. Saat ini, Ritsumeikan University memiliki lebih dari 42.000 mahasiswa.

Di Kyoto, saya dan peserta diklat lainnya mendapatkan kesempatan mengunjungi Kameoka, kota kecil di sebelah barat daya Kyoto, kira-kira 48 menit perjalanan darat.

      Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan kisah sukses inovasi Cool Vege TM yang digagas Ritsumeikan University dan Pemko Kameoka. Ide Cool Vege bermula dari kerisauan Profesor Akira Shibata, Guru Besar Ritsumeikan University dan Sekretaris Jenderal Japan Biochar Association, akan dampak perubahan iklim dan melihat ada peluang untuk mengimplementasikan teknologi arang biochar yang sederhana dan murah untuk mengikat gas karbon dengan spirit mulia mengurangi dampak perubahan iklim. Teknologi biochar yang dipakai adalah biochar yang dikembangkan oleh sahabatnya, Profesor Makoto Ogawa dari Osaka Institute of Technology tahun 1980.

      Ide inovasinya adalah dengan cara mengikat gas karbon di udara dan disimpan di tanah. Gas yang diikat dari proses fotosintesis tumbuhan yang mendapatkan tambahan biochar itu, tidak hanya mengurangi gas karbon pada udara bebas, tetapi juga dapat menyuburkan tanah.

Arang biochar dibuat dengan cara yang sangat sederhana, yaitu pembakaran biomas dengan teknik miskin oksigen untuk menghasilkan arang biochar yang berkualitas, namun tak menghasilkan banyak asap.

      Profesor Shibata yang menemani kami di Kameoka, menjelaskan bagaimana ia secara sistematis mengembangkan Carbon Minus Scheme Model dengan memanfaatkan teknologi biochar.

      Pertama, kelompok petani diberikan penjelasan yang lengkap tentang skema Carbon Minus serta berbagai manfaat yang akan mereka terima, termasuk manfaat penyelamatan lingkungan. Sebanyak 21 kelompok petani memanfaatkan teknologi biochar dalam proses cocok tanam yang mereka lakukan. Produksi yang mereka hasilkan diberi merek dagang Cool Vege TM dan tercatat secara resmi di Kementerian Perdagangan. Proses ini merupakan kunci keberhasilan seluruh skema yang dijalankan. Profesor Shibata dengan cerdik mengantisipasi potensi kegagalan skemanya dengan cara mempersiapkan kelembagaan kelompok petani dan memperkuat kapasitas mereka, serta memberikan merek dagang sebagai identitas yang berkarakter.

      Kedua, untuk memastikan ketersediaan kompos, Pemko Kameoka dibantu Kementerian Pertanian Jepang membangun pabrik pembuatan kompos di pinggiran Kota Kameoka. Produksi pabrik tersebut 5.000 ton per hari di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektare. Kompos yang dihasilkan dijual kepada kelompok petani yang sukarela mengikuti skema Carbon Minus, dengan harga 5.000 yen per 500 kilogram, atau kira-kira Rp 1.000 rupiah per kilogram. Harga yang sedemikian murah tidak lepas dari efisiensi produksi kompos di pabrik tersebut.

      Ketiga, agar produksi 21 kelompok petani yang terlibat dalam skema ini lebih cepat dikenali, lebih mudah dipasarkan dan memiliki reputasi yang lebih baik, Profesor Shibata mengembangkan aspek pemasaran yang memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Kyoto dan di prefektur lainnya. Tak main-main, perusahaan properti raksasa Jepang Daiwa House dan Bridgestone mengeluarkan uang banyak untuk mendukung Cool Vege TM.

Cool Vege TM dijual di berbagai supermarket di Kyoto dengan harga kompetitif, meskipun diproduksi serbaorganik. Kemampuan bersaing menjadi kata kunci kebersinambungan produksi mereka.

      Selama tahun 20013, total penjualan produk Cool Vege TM telah menyentuh angka hampir 10 juta yen.  Hingga April 2014, angka tersebut meningkat hingga lebih dari 30 juta yen. Meskipun statistik di atas bukan statistik yang fantastis, tetapi carbon minus scheme dan Cool Vege TM merupakan ide yang hebat. Idenya sederhana, tapi dibangun dengan pilar pembangunan yang utuh: membangun social capital petani, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan menyelamatkan lingkungan. Kerja keras Profesor Shibata diganjar Gold Prize Achievement dari Kementerian Lingkungan Jepang pada 17 Februari 2013. Sesaat sebelum Profesor Shibata turun dari bus yang membawa kami ke Kameoka, sambil tersenyum Profesor Shibata berujar, “Use your brain.” Domo sensei, arigatogozaimash. 

[email penulis: ilhamatwork@yahoo.com]

Sumber : klik disini

BPS: Sektor Informal Denyut Nadi Ekonomi Aceh

DENYUT nadi ekonomi Aceh kembang kempis seiring lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Dari semua leading sektor, hanya pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan mikro yang bisa menarik nafas lega. 

Pasalnya, ketiga sektor tersebut merupakan  pemasok kebutuhan dasar sekaligus penggerak perputaran uang sepanjang awal tahun ini. Namun derap sektor informil ini rentan mengalami pasang surut karena bergantung pada permintaan pasar.

Lambannya realisasi APBA sepanjang triwulan pertama ini dituding menjadi dalang dari mandegnya derap sektor informil. Hingga pekan ini, realisasi keuangan APBA sekira 15%. “Pertumbuhan ekonomi di Aceh bergantung pada 63,9% sektor informal dan 36,41 sektor formil. Pengangguran menurun karena terserap usaha padat karya berupa industri pengolahan skala kecil, namun keberadaannya rentan jika tidak ditopang secara struktural dengan menaikkan level skala industri,” papar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Hermanto kepada Serambi, Jumat (22/5).

Meskipun jumlah pengangguran berkurang, namun angka kemiskinan masih fluktuatif  atau naik turun. Maret lalu Aceh mengalami deflasi atau turunnya harga barang yaitu kelompok pangan dan sandang. Teredamnya harga pasar merupakan buah dari panen raya padi dan masih rendahnya permintaan pasar terhadap pakaian.

Kesuksesan pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta meredanya suhu politik, menurut Hermanto, harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi Aceh yang bisa menjadi darah baru bagi perekonomian yaitu konsep wisata islami. Sektor pariwisata yang menjual paket Syariat Islam sebagai komoditi utama mampu menjadi jantung yang menggerakkan sektor lain seperti transportasi, penginapan, hingga industri padat karya berupa sovenir.

“Untuk kebutuhan jangka pendek pemerintah bisa memanfaatkan SDM lokal, namun untuk jangka panjang dan sekiranya membutuhkan investor luar maka tidak ada salahnya ‘menjemput bola’. Investasi memang membutuhkan modal, namun yang penting cost yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang diharapkan,” ulas Hermanto.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pencetak pengangguran terbesar di Aceh adalah lulusan SLTP/SLTA yang mencapai 11,06%, sebaliknya lulusan SMK yang notabenenya mempunyai keahlian khusus hanya 2,7% yang tidak terserap lapangan kerja. Kendala SDM tersebut, menurut Hermanto, membuat langkah pemerintah dalam menggaet investor asing sah-sah saja dilakukan sepanjang hal itu tidak berhenti di penandatanganan MoU melainkan sampai pada realisasinya. 

Proyek jangka panjang yang baru akan membuahkan hasil minimal 2-3 tahun tersebut, kata Hermanto, harus betul betul dikawal dengan melibatkan SKPA terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, ataupun Dinas Perhubungan.

“Hal itu guna memberi rasa aman bagi investor asing yang masuk akan kelangsungan usahanya. Selain konsep wisata Islami, Aceh sebenarnya memiliki banyak potensi baik di sektor pertanian, pertambangan, maupun kelautan yang tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal namun juga bisa untuk diekspor. Aceh malah masuk dalam 10 provinsi ketahanan pangan Nasional,” terang Hermanto.

Dikatakan, usaha padat karya perlu digenjot untuk menurunkan laju pengangguran maupun populasi kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan semua produk yang dijual sudah dalam bentuk komoditas barang jadi dan bukannya bahan mentah, sehingga terjadi perputaran uang di daerah.(*)

sumber : http://aceh.tribunnews.com/2014/05/30/bps-sektor-informal-denyut-nadi-ekonomi-aceh

Kata Aman Masih Elitis

BERDASARKAN data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2012 jumlah pengangguran di Aceh mencapai 9,10%, namun pada 2013 justru naik, menjadi 10,30%. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan. Pada 2012, tingkat kemiskinan mencapai 19,46%, tetapi pada 2013 hanya turun sekira 2%, menjadi 17,72%. Memang pada Februari 2014 jumlah pengangguran mencapai 147 ribu orang, lebih kecil 30.000 orang dibandingkan keadaan Februari 2013 yang mencapai 177 ribu orang. Namun, penurunannya tetap belum sebanding dengan banyaknya uang yang dibelanjakan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Rustam Effendi M.Econ mengatakan, setidaknya ada dua fungsi APBA, yakni fungsi alokasi dan fungsi distribusi. “Anggaran pembangunan harus didistribusikan secara adil, sehingga semua pihak mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama,” kata ekonom senior ini.

Rustam menyebut beberapa strategi untuk menciptakan lapangan kerja, antara lain mendirikan industri pengolahan. Sayangnya, Pemerintah Aceh belum tertarik dengan sektor ini. “Kalau kita lihat data BPS, industri pengolahan tumbuh -5,47% di Semester I tahun ini. Padahal, industri ini sangat potensial menyerap tenaga kerja,” kata alumnus Universiti Kebangsaan Malaysia ini.

Rustam yang pernah 12 tahun menjadi staf ahli  di Bappeda Aceh  ini menyebutkan, sektor yang juga harus mendapatkan perhatian pemerintah Aceh adalah pertanian. Soalnya, kata Rustam yang mengutip data BPS, 47 persen warga Aceh bekerja di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian untuk GDP pun mencapai 30 persen.

Masalahnya, kata Rustam, pemerintah Aceh tidak menjadikan data-data BPS semacam ini sebagai tolok ukur dalam membuat kebijakan. “Selama ini banyak anggaran yang dialokasikan, tidak menjawab persoalan riil masyarakat. Karena proyek-proyek itu dibuat berdasarkan proposal yang masuk, bukan berdasarkan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Yang tumbuh sekarang justru lapangan kerja non-basis, seperti bangunan. Akan  tetapi, untuk sektor ini pun lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar Aceh. “Mulai atap, keramik, hingga besi untuk pondasi di dalam tanah berasal dari Medan. Yang kita punya cuma kerikil, pasir, batu-bata. Yang lain semua dari luar Aceh, bahkan sebagian tenaga kerjanya, sehingga yang sudah masuk pun mengalir ke luar lagi,” katanya.

Kalau kita melihat data perusahaan-perusahaan yang menambah investasinya pada semster pertama tahun 2014, kebanyakan juga bergerak di sektor pertambangan dan energi. Investasi di sektor tambang memang akan meningkatkan GDP, tapi takkan signifikan mengurangi pengangguran. Soalnya, pekerja di sektor ini orang-orang terlatih, yang punya keterampilan khusus.  Paling-paling menambah pendapatan daerah lewat mekanisme pajak. Bahkan berdasarkan data yang dimiliki BKPMD/Bainprom Aceh, tambahan investasi yang katanya sekira Rp 1,5 triliun di Semester I 2014, ternyata cuma menyerap ratusan tenaga kerja baru.

Lalu, bagaimana dengan upaya pemerintah Aceh yang berusaha menarik investor selama ini? “Silakan saja berpromosi, namun tidak cukup dengan hal ini, persoalan riil di lapangan harus dipecahkan,” kata dia.

Persoalan riil di lapangan, menurut Rustam Effendi, adalah banyaknya pengangguran. Sepanjang pemuda-pemuda tanggung di desa-desa belum dapat pekerjaan, sepanjang itulah Aceh belum menjadi negeri yang nyaman berinvestasi.

“Sekarang saya mau tanya, kalau Anda punya uang Rp 500 juta misalnya, mau nggak mendirikan pabrik pengolahan kopi, pabrik pengolahan padi, atau pabrik lain, di desa A misalnya. Pasti Anda akan mikir-mikir, kan? Anda pasti khawatir akan diperas, diminta sumbangan ini-itu. Itulah problema di lapangan,” kata dia.

Perusahaan skala besar pun, yang mungkin mampu menyediakan centeng untuk pengamanan, masih akan berpikir puluhan kali. “Kata aman masih pada tataran elite, sedangkan persepsi orang luar tidak demikian. Persoalan riil belum dipecahkan,” kata dia.

Rustam berharap Pemerintah Aceh tak perlu berpikir muluk-muluk, misal membangun jalan tol, atau mendatangkan investor hebat misalnya dari perusahaan Samsung, atau dari Qatar dengan investasi triliunan rupiah. Dia berharap, uang yang ada dulu digunakan secara benar dan tepat, baik alokasi maupun distribusi.(*)
Sumber : serambinews.comhttp://aceh.tribunnews.com/2014/05/30/kata-aman-masih-elitis

Siapakah Arsitek Keruntuhan Ekonomi?

Michel Chossudovsky

Akankah Administrasi Obama Membalikkan Arus?

Krisis Ekonomi Paling Serius dalam Sejarah Modern

                Keruntuhan finansial pada bulan Oktober 2008 bukanlah hasil dari fenomena siklus ekonomi. Ia merupakan hasil yang sengaja diciptakan oleh kebijakan pemerintah AS yang dilakukan melalui Departemen Bendahara (Treasury) dan Dewan Cadangan Federal AS (US Federal Reserve Board)

Ini adalah krisis ekonomi paling serius dalam sejarah Dunia

                Dana talangan (bailout) yang diusulkan oleh Departemen Bendahara AS bukanlah "solusi" bagi krisis ini. Pada kenyataannya justru sebaliknya: ia merupakan penyebab dari keruntuhan lebih besar. Ia memicu konsentrasi kekayaan yang tidak ada bandingannya, yang kemudian berperan dalam memperluas ketimpangan ekonomi dan sosial baik di dalam maupun antara bangsa-bangsa.

                Tingkat utang telah meroket. Korporasi industrial digiring menuju kebangkrutan, diambil alih oleh institusi finansial global. Kredit, tepatnya persediaan dana pinjaman (the supply of loanable funds), yang menjadi tali nyawa produksi dan investasi, dikontrol oleh segelintir konglomerat finansial.

                Akibat "bailout", utang publik membumbung. Amerika adalah negeri yang paling berutang di bumi. Sebelum "bailout" utang publik AS berada di kisaran 10 trilyun dolar. Utang berdenominasi dolar ini terdiri dari treasury bills dan government bonds berlebih yang dipegang oleh individual, pemerintah asing, korporasi dan institusi finansial.

"The Bailout": Pemerintah AS Mendanai Utangnya Sendiri

                Ironisnya, bank-bank Wall Street -- yang menjadi penerima dana talangan -- adalah juga broker dan penjamin (underwriter) utang publik AS. Walaupun bank hanya memegang sebagian utang publik, mereka mentraksasikan dan memperdagangkan instrumen utang publik denominasi dolar AS di seluruh dunia.

                Dalam lika-liku peristiwa yang pahit, bank menjadi penerima pembagian uang sebesar 700+ milyar dolar dan pada saat bersamaan bertindak sebagai kreditor bagi pemerintah AS. Kita berhadapan dengan hubungan yang sirkular dan absurd: Untuk membiayai bailout, Washington harus meminjam dari bank, yang merupakan penerima bailout.

Pemerintah AS mendanai utangnya sendiri.

                Pemerintah Federal, Negara Bagian dan kotapraja semakin terkungkung di bawah kontrol ketat konglomerat finansial global. Para kreditor ini semakin mengontrol reformasi pemerintah. Bailout tersebut kondusif bagi konsolidasi dan sentralisasi kekuasaan perbankan, yang kemudian memukul aktivitas ekonomi riil, menyebabkan serangkaian kebangkrutan dan pengangguran massal.

Akankah Administrasi Obama Membalikkan Arus?

Krisis finansial adalah akibat dari deregulasi arsitektur finansial.

                Obama telah menyatakan dengan sungguh-sungguh janjinya untuk mengatasi kegagalan kebijakan administrasi Bush dan "mendemokratikkan" sistem finansial AS. Presiden terpilih Barack Obama mengatakan bahwa ia berkomitmen membalikan arus:

                "Marilah kita mengingat kembali bahwa bila krisis finansial ini mengajarkan sesuatu hal kepada kita, itu adalah kita tak dapat memiliki Wall Street yang tumbuh subur sementara Main Street menderita. Di negeri ini, kita bangkit dan jatuh sebagai satu bangsa, sebagai satu rakyat." (Presiden terpilih Barack Obama, 4 November, 2008, ditambahkan penebalan)

Kaum Demokrat biasanya menyalahkan administrasi Bush dalam keruntuhan finansial Oktober ini.

                Obama mengatakan bahwa ia akan memperkenalkan agenda kebijakan yang seluruhnya berbeda yang akan merespon kepentingan Main Street:

                "Besok, Anda dapat meninggalkan lembar kebijakan yang meletakkan keserakahan dan ketakbertanggungjawaban Wall Street di atas kerja keras dan pengorbanan para lelaki dan perempuan di sepanjang Main Street. Besok, Anda akan memilih kebijakan yang berinvestasi pada kelas menengah dan menciptakan pekerjaan baru dan mengembangkan ekonomi ini sehingga semuanya memiliki kesempatan untuk sukses, dari CEO hingga sekretaris dan staf pembersih, dari pemilik pabrik hingga lelaki dan perempuan yang bekerja di lantai pabrik. (Barack Obama, kampanye pemilu, November 3, 2008)

Apakah Obama berkomitmen "menjinakkan Wall Street" dan "melucuti pasar finansial"?

                Ironisnya, adalah di bawah administrasi Clinton lah kebijakan yang "serakah dan tak bertanggungjawab" itu diadopsi.

                Akta Modernisasi Layanan Finansial tahun 1999 (1999 Financial Srvices Modernization Act - FSMA) kondusif terhadap pencabutan Akta Glass-Steagall tahun 1933. Sebagai pilar"New Deal" Presiden Roosevelt, Akta Glass-Steagall diterapkan sebagai jawaban atas iklim korupsi, manipulasi finansial dan "insider trading" yang menyebabkan kegagalan lebih dari 5.000 bank dalam beberapa tahun menyusul keruntuhan Wall Street tahun 1929.

                Di bawah Akta Modernisasi Layanan Finansial 1999, kendali efektif terhadap seluruh industri jasa finansial AS (termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dsb.) telah ditransfer ke tangan segelintir konglomerat finansial dan hedge funds rekanannya.

Para Perekayasa Bencana Finansial

Siapa saja arsitek dari kemelut ini?

                Dalam ironi yang pahit, para perekayasa bencana finansial ini kini sedang dipertimbangkan untuk ditunjuk masuk dalam Tim Transisi Presiden Terpilih Barack Obama untuk posisi Sekretaris Bendahara (Treasury Secretary):

                Lawrence Summers memainkan peran kunci dalam melobi Kongres untuk mencabut Akta Glass Steagall. Penunjukkannya yang tepat waktu oleh Presiden Clinton pada 1999 sebagai Sekretaris Bendahara menjadi ujung tombak diadopsinya Akta Modernisasi Layanan Finansial pada November 1999. Setelah menuntaskan mandatnya di pucuk pimpinan Bendahara AS, ia menjadi presiden Universitas Harvard (2001-2006)

                Paul Volker adalah ketua Jajaran Cadangan Federal pada tahun 1980an pada era Reagan. Ia memainkan peran sentral dalam menerapkan tahap pertama deregulasi finansial, yang kondusif bagi kebangkrutan, merger, dan akuisisi massal yang menggiring pada krisis finansial 1987.

                Timothy Geithner adalah CEO dari Bank Cadangan Federal New York (FRBNY), yang merupakan institusi finansial swasta paling berkuasa di Amerika. Ia juga seorang mantan pejabat Bendahara dalam adminstrasi Clinton. Ia telah bekerja untuk Kissinger Associates dan juga memegang posisi senior dalam IMF. FRBNY memainkan peran di belakang layar dalam membentuk kebijakan finansial. Geithner bertindak atas nama kaum financial yang berkuasa di belakang FRBNY. Ia juga anggota dari Dewan Relasi Luar Negeri(Council on Foreign Relations - CFR)

Jon Corzine saat ini menjabat gubernur New Jersey, mantan CEO Goldman Sachs.

                Pada saat artikel ini ditulis, favorit Obama adalah Larry Summers, yang menjadi terdepan dalam posisi Sekretaris Bendahara.

                Profesor Ekonomi Universitas Harvard, Lawrence Summers, menjabat posisi Ketua Pakar Ekonomi (Chief Economist) bagi World Bank (1991-1993). Ia berkontribusi dalam membentuk reformasi makro-ekonomi yang diterapkan dalam sejumlah negeri-negeri berkembang yang terlilit utang. Dampak sosial dan ekonomi dari reformasi-reformasi ini di bawah Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang disponsori IMF-World Bank begitu menghancurkan dan mengakibatkan kemiskinan massal.

                Masa jabatan Larry Summer di Bank Dunia bertepatan dengan keruntuhan Uni Soviet dan penerapan "obat ekonomi" IMF-World Bank yang mematikan kepada Eropa Timur, mantan republik Soviet dan negeri-negeri Balkan.

                Pada 1993, Summers pindah ke Departemen Bendahara AS. Ia awalnya memegang posisi Sekretaris Pembantu Bendahara untuk urusan internasional dan kemudian Sekretaris Deputi. Dengan bekerjasama dengan mantan koleganya di IMF dan World Bank, ia memainkan peran kunci dalam merekayasa paket reformasi ekonomi "terapi kejut" (shock treatment) yang diterapkan di puncak krisis Asia pada 1996 di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia.

                Kesepakatan bailout yang dinegosiasikan dengan tiga negeri ini dikoordinasikan oleh kantor Summer di Departement Bendahara bekerjasama dengan Bank Cadangan Federal New York dan institusi Bretton Woods tersebut yang bermarkas di Washington. Summer bekerjasama erat dengan Direktur Pengelola Deputi Stanley Fischer, yang kemudian ditunjuk menjadi Gubernur Bank Sentral Israel.

                Larry Summers menjadi Sekretaris Bendahara pada Juli 1999. Ia adalah murid dari David Rockefeller. Ia adalah salah satu arsitek dari Akta Modernisasi Layanan Finansial, yang melegitimasi insider trading dan manipulasi finansial terang-terangan.

"Menugaskan Musang Untuk Menjaga Kandang Ayam"

                Summer saat ini adalah Konsultan di Goldman Sachs dan direktur pengelola Hedge Fund, D.E. Shaw Group. Sebagai pengelola Hedge Fund, kontaknya di Bendahara dan Wall Street memberikannya informasi dari dalam yang berharga tentang pergerakan pasar finansial. Menunjuk pengelola Hedge Fund (dengan koneksi ke bangunan finansial Wall Street) untuk memegang Departemen Bendahara sama saja menugaskan musang untuk menjaga kandang ayam.

Konsensus Washington

                Summer, Geithner, Corzine, Volker, Fischer, Phil Gramm, Bernanke, Hank Paulson, Rubin, dan tak ketinggalan juga Alan Greenspan, al. adalah suatu perkoncoan; mereka bermain golf bersama; mereka punya koneksi dengan Council of Foreign Relations dan Bilderberg; mereka bertindak serempak menurut kepentingan Wall Street; mereka bertemu di balik pintu tertutup; mereka semua memiliki frekuensi yang sama; mereka pengikut Partai Demokrat dan Republik.

                Meskipun bisa saja terdapat ketidak-sepakatan di antara mereka dalam beberapa isu, mereka semua berkomitmen teguh pada Konsensus Washington-Wall Street. Mereka benar-benar tidak menyisakan belas kasihan dalam mengelola proses ekonomi dan finansial. Tindakan mereka didorong oleh profit. Di luar kepentingan sempit mereka terhadap "efisiensi pasar", mereka hanya punya sedikit kepedulian terhadap "kehidupan manusia". Bagaimana kehidupan rakyat dipengaruhi oleh beragam reformasi makro-ekonomi dan finansial yang mematikan, yang memerosokkan seluruh sektor aktivitas ekonomi pada kebangkrutan.

                Alasan ekonomi yang mendasari diskursus ekonomi neoliberal seringkal penuh kesinisan dan penghinaan. Terkait dengan ini, diskursus ekonomi Lawrence Summers tampil mencolok. Ia dikenal oleh kaum pembela lingkungan hidup sebagai penganjur pembuangan limbah beracun di negeri-negeri Dunia Ketiga, karena rakyat negeri-negeri miskin memiliki usia hidup yang lebih pendek dan biaya buruh yang benar-benar rendah, yang artinya nilai pasar rakyat di Negeri Dunia Ketiga jauh lebih rendah. Menurut Summers, faktor ini membuat ekspor bahan beracun ke negeri-negeri miskin jauh lebih "efektif biayanya". Sebuah memo World Bank yang kontroversial pada tahun 1991, ditandatangani oleh Ketua Pakar Ekonomi Larry Summers dapat dibaca sebagai berikut (cuplikan, dengan ditambah penebalan):

TANGGAL: 12 Desember 1991

KEPADA: Distribusi

DARI: Lawrence H Summers

Subyek: GEP

"Industri "Kotor": Hanya di antara Anda dan saya; tidakkah seharusnya World Bank mendorong LEBIH BANYAK migrasi industri kotor ke Negeri-negeri Kurang Berkembang?Saya dapat memberikan tiga alasan:

1) Ukuran dari biaya polusi yang merusak kesehatan (costs of health impairing pollution) bergantung pada pendapatan sebelumnya akibat peningkatan penyakit dan tingkat kematian... Dari sudut pandang ini sejumlah tertentu dari polusi yang merusak kesehatan seharusnya dilakukan di negeri yang biayanya terendah, yang mana merupakan negeri dengan upah terendah. Saya rasa logika ekonomi di balik pembuangan limbah beracun di negeri-negeri yang berupah rendah sangatlah benar dan kita harus menerima itu.

2) biaya polusi cenderung non-linear karena pertambahan polusi pada awalnya mungkin berbiaya sangat rendah. Saya selalu berpendapat bahwa negeri-negeri yang tidak banyak penduduknya seperti Afrika amat sangat kekurangan polusi, kualitas udara mereka mungkin amat rendah dan tidak efisien dibandingkan Los Angeles atau Meksiko City. Hanya patut disesalkan bahwa sesungguhnya begitu banyak polusi dihasilkan oleh industri yang tak dapat diperdagangkan (transportasi, pembangkit listrik) dan biaya transportasi unit limbah padat begitu tinggi sehingga menghalangi negeri-negeri yang lebih sejahtera di dunia dalam menggalakkan perdagangan polusi udara dan limbah.

3) Permintaan akan lingkungan hidup yang lebih bersih demi alasan estetis dan kesehatan cenderung memiliki elastisitas pendapatan yang sangat tinggi [permintaan meningkat ketika tingkat pendapatan meningkat]. Kepedulian terhadap zat agen yang menyebabkan perubahan jumlah penderita kanker prostat sebesar satu di antara sejuta tentunya jauh lebih tinggi di negeri yang mana rakyatnya dapat bertahan hidup dari kanker prostat dibandingkan dengan negeri di mana tingkat kematian di bawah umur 5 tahun adalah 200 per seribu..."

dari:http://www.globalpolicy.org/socecon/envronmt/summers.htm

Posisi Summers tentang ekspor polusi ke negeri-negeri berkembang memiliki dampak yang terasa dalam kebijakan lingkungan hidup AS:

Pada 1994 "praktis seluruh negeri di dunia memutuskan hubungan dengan "logika ekonomi" sang lulusan Harvard, Mr Summers, yang mempertimbangkan dengan serius pembuangan racun negeri-negeri kaya ke tetangganya yang lebih miskin, dan menyetujui pelarangan ekspor limbah berbahaya dari negeri OECD ke non-OECD [berkembang] di bawah Konvensi Basel. Lima tahun kemudian, Amerika Serikat adalah satu dari sekian negeri yang belum meratifikasi Konvensi Basel atau Amandemen Pelarangan di Konvensi Basel terhadap ekspor limbah berbahaya dari negeri OECD ke non-OECD (Jim Valette, Larry Summers' War Against the Earth, Counterpunch, undated)

Krisis Asia 1997: Gladi Resik dari Peristiwa Yang Akan Terjadi

Sepanjang tahun 1997, spekulasi mata uang yang dilakukan oleh institusi finansial besar diarahkan kepada Thailand, Indonesia dan Korea Selatan dan berperan kondusif terhadap keruntuhan mata uang nasional dan transfer milyaran dolar cadangan bank sentral ke tangan finansial swasta. Beberapa pengamat menyinggung tentang manipulasi yang disengaja dalam pasar ekuitas dan mata uang oleh bank investasi dan perusahan pialang (brokerage firms).

Ketika kesepakatan bailout Asia secara formal dinegosiasikan dengan IMF, bank komersial besar Wall Street (termasuk Chase, Bank of America, Citigroup dan J. P. Morgan) maupun "lima besar" bank dagang (Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley dan Salomon Smith Barney) dilibatkan dalam "konsultasi" tentang klausa-klausa yang akan disertakan dalam kesepakatan bailout Asia. [Catatan: Mereka adalah denominasi institusi finansial utama pada 1997)

Departemen Bendahara AS bekerjasama dengan Wall Street dan institusi Bretton Woods tersebut memainkan peran sentral dalam menegosiasikan kesepakatan bailout. Baik Larry Summers dan Timothy Geithner, secara aktif terlibat atas nama Departemen Bendahara AS pada bailout Korea Selatan pada 1997:

[Pada 1997] "Messrs. Summers dan Geithner bekerja untuk meyakinkan Mr. Rubin untuk mendukung bantuan finansial kepada Korea Selatan. Mr Rubin tidak yakin akan tindakan tersebut karena kuatir bahwa memberikan uang ke suatu negeri yang keadaannya gawat bisa menjadi suatu proposisi yang merugikan..." (WSJ, 8 November, 2008)

Apa yang terjadi di Korea di bawah anjuran Deputi Sekretaris Bendahara Summers et al, tidak ada hubungannya dengan "bantuan finansial".

Negeri tersebut secara harafiah diporak-porandakan. Sekretaris Muda Bendahara David Lipton dikirim ke Seoul pada awal Desember 1997. Dilakukan negosiasi rahasia. Washington menuntut pemecatan Menteri Keuangan Korea dan penerimaan tanpa syarat "bailout" IMF. Menteri keuangan yang baru, yang kebetulan adalah mantan pejabat IMF dan World Bank, ditunjuk dan segera dikirim dari Washington untuk "berkonsultasi" dengan mantan koleganya di IMF, Deputi Direktur Pengelola Stanley Fischer.

"Legislatur Korea telah berkumpul dalam rapat darurat pada 23 Desember. Keputusan akhir terkait perjanjian sebesar 57 milyar dolar diberikan sehari setelahnya, pada malam natal 24 Desember, setelah usainya jam bisnis di New York. Pengusaha finansial top dari Chase Manhattan, Bank America, Citicorp dan J.P. Morgan telah dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan Bank Cadangan Federal di New York. Juga pada acara Malam Natal, hadir perwakilan dari "lima besar" bank dagang New York termasuk Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley dan Salomon Smith Barney. Dan pada tengah malam Natal, setelah mendapat lampu hijau dari bank, IMF diperbolehkan "mengucurkan 10 milyar dolar ke Seoul untuk menghadang bencana longsor utang jangka-pendek yang jatuh tempo."

Kas bank Sentral Korea telah dijarah. Kreditor dan spekulator sudah tidak sabar menanti perolehan jarahannya. Institusi yang sebelumnya menspekulasikan kejatuhan won Korea kini menyedot uang bailout IMF. Ini adalah penipuan." (Lihat Michel Chossudovsky, The Recolonization of Korea, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah bab dalam The Globalization of Poverty and the New World Order, Global Research, Montreal, 2003.)

"Pengobatan ekonomi yang keras" adalah resep Konsensus Washington. "Penderitaan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang" adalah motto Bank Dunia pada masa Lawrence Summers menjabat sebagai Ketua Pakar Ekonomi di Bank dunia. (Lihat IMF, World Bank Reforms Leave Poor Behind, Bank Economist Finds, Bloomberg, November 7, 2000)

Apa yang sedang kita hadapi adalah seluruh "jaringan anak-anak lama" yang terdiri dari pejabat dan penasehat di Departemen Bendahara, Cadangan Federal, IMF, Bank Dunia,Think Tanks di Washington, yang secara permanen bekerjasama dengan pengusaha finansial terdepan di Wall Street.

Siapa pun yang dipilih oleh tim Transisi Obama adalah pengikut dari Konsensus Washington

Akta Modernisasi Layanan Finansial tahun 1999

Apa yang terjadi pada Oktober 1999 adalah krusial.

Pada awal negosiasi panjang di balik pintu tertutup, dalam ruang-ruang rapat di Wall Street, di mana Larry Summers memegang peranan sentral, kekangan regulasi terhadap konglomerat perbankan yang berkuasa di Wall Street dicabut dengan "sebuah goresan pena".

Larry Summers bekerjasama erat dengan Senator Phil Gramm (1985-2002), kepala komite Perbankan Senat, yang merupakan arsitek legislasi dari Akta Modernisasi Layanan FinansialGramm-Leach-Bliley , menandatangani dokumen tersebut menjadi Undang-undang pada 12 November 1999. Untuk teks lengkapnya lihat Kongres AS: Pub.L. 106-102. Sebagai Senator dari Texas, Phil Gramm memiliki koneksi erat dengan Enron.

Pada Desember 2000 pada akhir mandat Clinton, Gramm memperkenalkan dokumen legislasi kedua, yang disebut Akta Modernisasi Kontrak Berjangka KomoditasGramm-Lugar, yang melapangkan jalan bagi pembantaian spekulatif dalam komoditas utama terutama minyak dan bahan pangan pokok.

"Akta tersebut, jelasnya, akan menjamin bahwa baik SEC maupun Komisi Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditas (CFTC) tidak akan mengurusi regulasi produk-produk finansial gaya baru yang disebut swaps - dan dengan demikian "melindungi institusi finansial dari regulasi berlebih" dan "memposisikan industri layanan finansial kita sebagai pemimpin di dunia memasuki abad baru." (Lihat David Corn, Foreclosure Phil, Mother Jones, Juli Agustus 2008)

Phil Gramm adalah pilihan pertama McCain untuk posisi Sekretaris Bendahara.

Di bawah peraturan baru FSMA - yang diratifikasi oleh Senat AS pada Oktober 1999 dan disetujui oleh Presiden Clinton - bank komersial, firma pialang, hedge funds, institusi investasi, dana pensiun dan perusahaan asuransi dapat dengan bebas berinvestasi dalam bisnis miliknya masing-masing maupun mengintegrasikan operasi finansial mereka.

Terciptalah sebuah "supermarket finansial global", yang membuka panggung bagi konsentrasi kekuasaan finansial secara massif. Salah satu tokoh utama di bawah proyek ini adalah Sekretaris Bendahara Larry Summers, bekerjasama dengan David Rockefeller. Summers menggambarkan FSMA sebagai "fondasi legislatif terhadap sistem finansial abad ke-21". Fondasi legislatif tersebut adalah salah satu penyebab keruntuhan finansial 2008.

Pelucutan Finansial

Tidak akan ada solusi yang berarti untuk krisis ini, kecuali terjadi reformasi besar dalam arsitektur finansial, secara tak langsung berarti, antara lain, membekukan perdagangan spekulatif dan "pelucutan pasar finansial". Proyek melucuti pasar finansial pertama kali diusulkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1940an sebagai alat untuk membangun sistem moneter internasional yang multipolar. (Lihat J.M Keynes, Activities 1940-1944, Shaping the Post-War World: The Clearing Union The Collected Writings of John Maynard Keynes, Royal Economic Society, Macmillan and Cambridge University Press, Vol XXC, London 1980, p.57).)

Main Street versus Wall Street

Manakah "orang-orang Main Street" yang ditunjuk Obama? Dengan kata lain individual yang merespon terhadap kepentingan rakyat di penjuru Amerika. Tidak ada pimpinan buruh atau komunitas dalam daftar posisi kunci Obama.

Sang Presiden-terpilih menunjuk para arsitek deregulasi finansial.

Reformasi finansial yang berarti tak dapat diadopsi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Wall Street dan yang bertindak atas nama Wall Street.

Mereka yang menyebabkan kebakaran sistem finansial pada 1999 telah dipanggil kembali untuk memadamkan api. "Solusi" yang diusulkan terhadap krisis di bawah "bailout" adalah penyebab keruntuhan ekonomi lebih jauh.

Tidak ada solusi kebijakan yang terlihat.

Konglomerat perbankan lah yang memegang kendali. Mereka menentukan komposisi Kabinet Obama. Mereka juga menentukan agenda KTT Finansial Washington (15 November 2008) yang dipersiapkan untuk membuka lahan bagi pembangunan "arsitektur finansial global" yang baru.

Cetak-biru Wall Street telah lebih dulu didiskusikan di balik pintu tertutup: agenda tersembunyinya adalah membangun sistem moneter internasional yang unipolar, didominasi oleh kekuasaan finansial AS, yang kemudian akan dilindungi dan diamankan oleh superioritas militer AS.

Neoliberalisme dengan "Wajah Manusia"

Tidak terdapat indikasi bahwa Obama akan memutus hubungan dengan para sponsor Wall Street-nya, yang sebagian besar mendanai kampanye pemilihannya.

Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase, Citigroup, Bill Gates dari Microsoft merupakan kontributor kampanyenya yang utama.

Warren Buffett, salah satu individual terkaya di dunia, tidak hanya mendukung kampanye pemilu Barack Obama, ia pun juga anggota tim transisinya, yang memainkan peran kunci dalam menentukan komposisi kabinet Obama.

Kecuali terjadi perubahan drastis dalam sistem penunjukan politik atau posisi kunci, sangat kecil kemungkinan bahwa agenda ekonomi alternatif Obama akan diarahkan untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Yang kita saksikan adalah kontinuitas.

Obama memberikan "wajah manusia" kepada status quo. Wajah manusia ini berfungsi mengelabui rakyat Amerika tentang sifat proses ekonomi dan politik yang ada.

Substansi dari reformasi ini termasuk "bailout" bagi institusi finansial terbesar di Amerika pada akhirnya akan menghancurkan ekonomi riil, sambil melempar seluruh area ekonomi manufaktur dan jasa ke dalam kebangkrutan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diterbitkan pada 9 November 2008 oleh globalresearch.ca
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

Sumber: http://www.nefos.org/?q=node/54

Negeri Sentosa Tak Tersorot Kamera

 Indonesia ternyata tidak kekurangan pemimpin berkualitas. Saat mata banyak tertuju ke Jokowi di Jakarta dengan gebrakannya, di daerah-daerah kita sebenarnya punya banyak inspirasi lain. Salah satunya dari Sinjai, sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan. Kepemimpinan yang kuat mampu membuat daerah ini berkembang. Jokowi dijamin minder atas apa yang diperbuat bupatinya. Cerita perjalanan ini akan menjelaskan sedikit tentang wilayah tersebut.

            Sebelum masuk Sinjai, saya ditantang taruhan oleh Mail, supir rental yang menemani saya dari Makassar. “Abang boleh cari jalan jelek di Sinjai, bahkan di kampung-kampung sekali pun. Atau coba cari pengendara motor yang keluar rumah tanpa helm, walau cuma ke warung terdekat. Kalau Abang ketemu, boleh potong honor saya setengah” tantangnya.

            Awalnya saya anggap itu angin lalu saja, namun Mail semangat sekali berpromosi. Di sepanjang perjalanan dia bercerita perkembangan Sinjai di bawah kepemimpinan Rudiyanto Asapa, Bupati dua periode yang saat ini juga maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.

            Masuk Sinjai menjelang maghrib, saya menginap di Hotel Sahid Sinjai, sebelah kediaman resmi Bupati.  Target pertama saya adalah menikmati satu-satunya kehidupan malam di Sinjai. Kehidupan malam yang sangat sehat. Sebuah perputaran ekonomi yang mensejahterakan nelayan maupun warga secara keseluruhan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sinjai.

            Pusat pelelangan ikan Sinjai mulai ramai sekitar pukul 19.30. Ratusan kapal penangkap ikan parkir dan berbaris rapi di pinggir pelelangan. Parkir dengan retribusi resmi yang menguntungkan daerah.  Nelayannya bukan hanya dari Sinjai, nelayan dari Bantaeng, Bulukumba, bahkan dari Makassar lebih suka parkir dan menurunkan ikan di pusat pelelangan ikan ini. Sebab manajemennya transparan dan rapi. Taka ada tengkulak yang memonopoli harga.

            Ikan diturunkan dan langsung disambut oleh para pedagang. Masyarakat lalu-lalang bertransaksi  baik membeli ikan partai besar maupun eceran untuk kebutuhan  sehari-hari. Ini pasar yang hampir sempurna, tidak ada cukong atau tengkulak yang bisa mengintervensi harga ikan. Nelayan, penjual, dan pembeli sama-sama diuntungkan. Jika ikan tidak habis, dinaikkan lagi ke peti pendingin yang ada di kapal untuk dijual lagi pada malam berikutnya.

            Dengan uang lima puluh ribu, anda bukan hanya dapat 3-4 ekor ikan, tapi seperti meraup tauge. Bagi yang ingin segera menikmati ikan segar, di pintu masuk pelelangan terdapat banyak warung yang menyediakan pembakaran ikan. Inilah satu-satunya kehidupan malam di Sinjai.

            Pulang dari pelelangan saya mampir di sebuah toko serba ada untuk membeli perlengkapan mandi dan sikat gigi. Jangan harap anda akan menemukan waralaba semacam Alfamart atau Indomaret di tempat ini. Bupati Sinjai, hanya mengijinkan waralaba masuk ke daerahnya jika bersedia menampung produk industry rumahan warga dengan kuota tertentu. Satu hal yang sepertinya berat dipenuhi oleh perusahaan waralaba. Namun bagi sang kepala daerah, itu bentuk perlindungan terhadap sektor ekonomi kerakyatan agar tidak digilas pasar-pasar modern.

            Keesokan pagi saya bersiap-siap berkeliling ke pelosok Sinjai. melihat langsung hasil kepemimpinan Rudiyanto Asapa yang disanjung-sanjung warga Sinjai tersebut.

            Saya mulai dengan menikmati pemukiman di pusat kota. Jalan-jalan yang mulus, rapi, serta pohon rindang terbentang di sepanjang jalan. Lalu saya lanjutkan perjalanan ke Sinjai Utara. Lagi-lagi Mail mengingatkan saya soal tantangannya. “Nanti coba cari jalan jelek ya bang,” tantangnya sembari senyum-senyum.

            Saya tidak tertarik mencari jalan jelek tetapi sibuk memperhatikan motor-motor yang berseliweran. Penampilan motor-motor dan pengendaranya rata-rata sama, konservatif.  Hampir tidak ada modifikasi. Motor harus dengan dua spion pabrikan, tanpa knalpot yang bikin berisik, serta pengedara yang lengkap dengan helm standar SNI. Konon tak ada kawasan khusus tertib lalu lintas di sini. Seluruh jalan adalah kawasan tertib lalu lintas. Sebab, polisi bisa melakukan tilang di jalan-jalan kampung sekalipun. Nama Kasatlantas Sinjai, H. Eddy, adalah nama terpopuler kedua setelah sang Bupati.

            Saya berhenti di Bukit Gojeng. Ini awalnya adalah tempat makam purbakala. Namun fosil-fosilnya sudah dipindahkan ke dalam museum. Lokasi situs purbakala ini sendiri diubah menjadi taman kota yang sangat asri dan indah. Sekelas dengan resort-resort super mahal di pulau jawa. Ini merupakan ruang publik tempat muda-mudi menghabiskan waktu, terutama di akhir pekan. Dan yang bikin saya kaget, petugas penjaga taman ini memberitahu saya, password free wifi yang bisa dinikmati di Bukit Gojeng. Masukkan saja password digojengku, anda bisa berselancar di internet sambil menikmati nuansa resort berkelas yang sangat asri.

            Dari Bukit gojeng, saya menuju dataran rendah. Ada deretan pulau-pulau yang menarik perhatian saya ketika  melayangkan pandangan dari puncak bukit gojeng. Menurut warga setempat, namanya Pulau Sembilan. Ada sembilan pulau yang terpisah dari daratan utama Kabupaten Sinjai.

            Saya menuju pelabuhan untuk mendapatkan speed ke Pulau Sembilan. Tidak ada tujuan khusus, hanya ingin tahu kondisi pulau-pulau yang terpisah dari daratan utama. Saya menuju pulau yang paling ramai, dan juga merupakan Pusat kecamatan Pulau Sembilan, namaya Pulau Kambuno.

            Pulau ini dihuni oleh para nelayan. Tapi jangan bayangkan sebuah kampung nelayan yang berantakan dan kumuh. Ini jauh di luar perkiraan. Yang terlihat justru sebuah pemukiman yang sangat rapi dan bersih. Rumah-rumah panggung berjejer rapi dan gang-gang yang bersih. Hampir tidak ada rumah yang jelek, begitu juga perahu-perahu mereka yang bersandar di pinggir pulau. Persis di tengah-tengah pulau terdapat sebuah ruang publik berupa lapangan yang multifungsi. Jika diptret dari udara, akan mirip seperti stadion di tengah pulau, dikelilingi oleh rumah-rumah panggung dan tebing. Ini contoh kearifan lokal yang tidak tunduk pada keserakahan.

            Dulu pulau ini gelap gulita. Tidak ada listrik. Namun setelah dipimpin oleh Rudiyanto Asapa, Kambuno sudah dialiri listrik. Mekipun masih terbatas pada malam hari, namun membuat kemajuan dalam banyak hal, terutama pendidikan. Anak-anak bisa melajar dengan baik. Kehidupan pulau juga lebih semarak, dan sebagian di antara mereka justru bisa berselancar di internet. Ternyata pulau ini juga tersedia fasilitas Free Wifi yang dipancarkan dari kantor kecamatan.

            Saya telusuri semua sisi pulau. Wajah-wajah cerah penghuni pulau, terutama anak-anak menghiasi setiap langkah saya menyisir pulau. Seorang anak mengajak saya melihat bangunan SMP tempat dia bersekolah. Tempatnya ada di puncak tertinggi pulau kambuno. Katanya pemandangannya sangat indah dan tak akan bisa dilupakan. Ah, saya pikir itu hanya hiperbola saja.

            Saya susuri jalan  setapak menanjak yang sudah dibeton. Di kiri kanan terdapat hamparan hutan kaktus seperti di gurun pasir. Sungguh nuansa yang sangat berbeda ketika sadar bahwa ini masih di pulau tropis. Di tengah-tengah hutan kaktus, terdapat sebuah balai nikah, di puncak tebing dan menghadap ke laut. Sejenak saya layangkan pandangan. Mulut ternganga dan takjub. Hamparan laut bening dengan warna kehijauan membentang di hadapan mata. Bisa dibayangkan betapa romantisnya jika pernikahan digelar di balai nikah ini. Besarnya tidak seberapa, tapi pemandangannya akan membuat moment pernikahan sebagai kenangan yang sangat berkesan.

            Tidak jauh dari Balai Nikah itu, berdiri megah sebuah SMP negeri. Klaim anak kecil tadi ternyata bukan hiperbola. Pemandangan dari ruang guru maupun ruang belajar SMP ini setara dengan resort-resort mewah di Bali. Pantai pasir yang sempit, pohon kelapa yang tidak terlalu banyak, dan hamparan laut bening berwarna kehijauan. Saya tidak tahu apakah pemandangan ini akan membuat semangat belajar bertambah atau malah membuat ngantuk.

            Namun, memang harus diakui bahwa 100 persen anak-anak di sinjai sudah menempuh pendidikan dari SD sampai SMA, dan itu gratis, baik di sekolah negeri mapun swasta. Bupati Sinjai Rudiyanto Asapa sudah menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2003. Kalau mau jujur, mungkin dia pelopor pendidikan gratis di Indonesia. Seorang Bupati yang pernah dilaporkan warganya ke polisi sebagai penculik anak, karena membawa anak-anak yang bekerja di sawah ke sekolah meski mereka tak punya seragam.  Hanya sayang, tidak ada kamera wartawan Jakarta yang mampir di sini.

            Menjelang sore saya kembali ke daratan Sinjai. Bersiap-siap kembali ke Makassar. Rasa tidak puas memenuhi dada. Sebab, selalu ada kejutan di setiap pelosok Sinjai. Dan itu inspirasi untuk membuat Indonesia lebih baik. Tapi sayang, pekerjaan terlalu banyak menumpuk di Makassar dan Jakarta. Suatu saat, saya pasti kembali menyusuri sisi lain daerah ini.

            Sinjai memang bukan daerah ternama. Bahkan jarang ditulis media. Namun bagi yang hadir dan menikmati langsung akan segera paham bahwa ini seperti sebuah negeri yang diperintah raja bijak. Kebijaksanaan yang melahirkan ketenangan dan kesejahteraan bagi warganya.

Sumber: http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2013/01/02/negeri-sentosa-tak-tersorot-kamera-515702.html