Mars Hotel .. Penginapan Terjangkau dan Berkualitas di Banda Aceh

Oleh : Jul Fahmi Salim Selian

Assalamualikum wr wb..

Mau berbagi pengalaman nih buat rekan-rekan semua, Cari Penginapan Terjangkau dan Berkualitas di Banda Aceh ? Mars Hotel salah sau jawabannya. Mengapa saya berani mengatakannya? ya karena pengalaman pribadi. 

Kriteria yang diinginkan para tamu pasti bersih, harga terjangkau, nyaman dan dekat dengan jalan raya (alasannya udah pasti biar mobilitas tamu yang menginap tidak terhambat dengan fasilitas angkutan umum. heheh). Nah Mars Hotel ini terletak di Batoh, tepatnya lewat sedikit dari Showroom Toyota Dunia Barusa, selain itu keunggulan nya sangat dekat dengan Terminal Terpadu Bus dan Minibus Batoh. selain itu mari kita lihat beberapa keunggulan jika menginap di Mars Hotel Banda Aceh (trengggg..teng...treng..teeeng..) :

- Room  nya terdiri dari beberapa jenis yang bisa kamu pilih sendiri sesuai budget yang kamu miliki (jika dibandingkan dengan bebrapa penginapan lainnya, disini lebih muraha tapi TIDAK murahan.heheh).

- Pelayanannya baik dan para pegawainya ramah (Butuh piring minuman, gelas dll, tinggal minta aja, pasti baklan di kasih, asal jangan dipecahin apalagi di bawa pulang, bakalan nginap di Polsek terdekat...hahaha)

- Dekat dengan terminal terpadu Bus Batoh (+- 5 menit)

- Disikertarnya bertebaran warkop (warung kopi), kiri, kanan dan depan (maaf belakang nggak ada, karena itu rumah orang lain.hahaha)

-  Mau ke Mesjid Raya Baiturahman, Musem Tsunami, Taman Sari ? sekitar 10 menitan lah.

- Mau ke Bandara ? kasi tau aj ke mbak / abg yang ada di receptionis, pasti bakalan di pesankan mobil buat angkutan kesana, jadi kamu nggak perlu khawatir telat atau ketinggalan pesawat, bisa disesuaikan dengan jadwal keberangkatan.

Nah itu dia beberapa keunggulan yg bisa saya gambarkan, buat penilaian pribadi saya :

1. Pelayanan =====> 9,4 / 10

2. Fasilitas (room) =====> 9,2 / 10

3. Aksesibilitas =====> 9,5 / 10

Buat Penerawangan ini nih bebrapa Gallery potonya, 

Lobby Hotel

room

room lagi

room lagi

Kamr Mandi

(Semua Gambar bukan punya saya, hehe itu semua berasal dari website resmi dari Mars Hotel http://www.marshotelaceh.com/gallery/ )

Jl. Mr. Mohd Hasan Dusun Mini Jaya No. 1 Batoh – Banda Aceh   Indonesia

Ph.0651 6301108, Hp. 082310819299, Fax : 0651 630118

Email : marshotelaceh@yahoo.com Web : www.marshotelaceh.com

Google Map Dropped Pin : https://goo.gl/maps/rE43CPsiLdL2
GPS Coordinate : 5.539031,95.329919Jl. Mr. Mohd Hasan Dusun Mini Jaya No. 1 Batoh – Banda Aceh   Indonesia

Ph.0651 6301108, Hp. 082310819299, Fax : 0651 630118

Email : marshotelaceh@yahoo.com Web : www.marshotelaceh.com

Google Map Dropped Pin : https://goo.gl/maps/rE43CPsiLdL2
GPS Coordinate : 5.539031,95.329919

Yah itu lah yang bisa saya gambarkan mengenai Mars Hotel, Recomendeed lah kalo menurut saya. Untuk Info lebih lanjut silahkan kunjungi websitenya. Wassalamualaikum wr wb.. :-)

NB : Postingan Ini murni pengalaman pribadi saya,  jadi tidak ada fee atau sejenisnya yang menyebabkan saya memberikan "penilaian" yang baik terhadap Mars Hotel.

Ekspektasi dan Solusi Ekonomi Aceh ke Depan

Assalamualaikum wr wb..

 Repost dari Serambi Indonesia

Oleh : Chenny Seftarita

Belum lama ini, kita dikejutkan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan pertama 2015 tentang pertumbuhan ekonomi Aceh yang hanya sebesar 1,65%. Jelasnya, pertumbuhan Aceh dengan migas menurun -2.83%, sedangkan dengan migas turun -0,52% dibandingkan triwulan keempat 2014 (q on q). Pertumbuhan ekonomi Aceh merupakan yang terendah di seluruh provinsi di Indonesia menyusul Kalimantan Timur di urutan kedua. Pertumbuhan ekonomi tertinggi diraih Sulawesi Barat dengan tingkat pertumbuhan 8,73%. Secara nasional pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 4,7% atau menurun dibandingkan periode sebelumnya pada 2014 yaitu mencapai 5,14% (y on y).

Pertumbuhan yang rendah bahkan terendah di seluruh provinsi di Indonesia bagi sekalangan orang mungkin hal biasa terjadi di Aceh, walau sebenarnya tidak pantas terjadi di tengah kekayaan sumber daya alam dan tambahan dana otsus yang cukup besar. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh merupakan gambaran lemahnya kinerja pemerintahan. Pengalaman pahit ini hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah Aceh ke depan. Jika kinerja yang buruk tidak menjadi pengambil kebijakan merasa malu, maka lihatlah masyarakat Aceh yang akan menanggung penderitaan akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut.

Mari kita melihat bagaimana dampak dari menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh tersebut bagi masyarakat, tingkat pengangguran meningkat 0,98% dibandingkan periode yang sama 2014 (y on y), yaitu mencapai 7,73%. Jika kita tidak terlalu tersentuh oleh catatan angka-angka, maka dapatlah kita bayangkan, sekitar 175 ribu orang penduduk Aceh yang menganggur dan menjadi tanggungan bagi keluarganya. Kemungkinan jumlah pengangguran akan terus meningkat akibat menurunnya aktivitas ekonomi, penyediaan lapangan kerja yang dan lambannya stimulus dari pemerintah. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada angka kemiskinan yang diprediksikan akan mengalami peningkatan pada 2015 ini.

Memasuki triwulan kedua 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih belum meningkat signifikan. Walaupun diperkirakan meningkat positif, namun peningkatannya relatif kecil. Hal yang mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tetap pada konsumsi rumah tangga yang terlihat meningkat dalam minggu terakhir, terutama disebabkan oleh pencairan rapel gaji/honor PNS. Penyerapan APBA belum terlalu bisa diharapkan karena diprediksikan hingga bulan Juni 2015 penyerapan tersebut masih jauh di bawah target 50%. Pertumbuhan ekonomi Aceh akan meningkat pada triwulan ketiga dan keempat 2015. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang puasa dan perayaan lebaran, serta didorong oleh mulai efektifnya penyerapan APBA hingga akhir tahun.

Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang 2015 tidak terlalu meningkat signifikan, bahkan terjadi kecenderungan stagnasi. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya kontribusi migas, menurunnya kinerja ekspor di Aceh akibat pasar global yang lesu, dan menurunnya kontribusi ekspor non migas yang disebabkan masih rendahnya produktivitas disektor ini, diperburuk dengan menurunnya rata-rata harga komoditas global. Kontribusi konsumsi rumah tangga dan pemerintah diperkirakan meningkat positif, namun tidak cukup untuk mendorong laju peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Solusi ke depan

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh harus menjadi pelajaran bagi pengambil kebijakan untuk kembali menyusun arah kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Berdasarkan struktur perekonomian Aceh yang telah ada, ada beberapa kebijakan yang akan merubah perekonomian Aceh menjadi lebih mandiri dan kokoh ke depan. Pertama; memperkuat sektor pertanian, perikanan/kelautan, perkebunan sebagai sektor unggulan. Menurunnya kontribusi migas harus secepatnya disiasati dengan meningkatkan kontribusi sektor lain. Sebagai daerah agraris yang memiliki potensi pertanian dan kelautan yang besar, kedua sektor ini dapat dijadikan pondasi dasar dalam membangun ketahanan ekonomi Aceh ke depan.

Kami merekomendasikan untuk mengupayakan swasembada pangan bahkan menjadi pengekspor komoditas pangan baik bagi pasar di Indonesia maupun di luar negeri. Komoditas beras bisa menjadi satu komoditas unggulan, mengingat kebutuhan beras di Indonesia tergolong tinggi bahkan produksi dalam negeri seringkali tidak mencukupi sehingga harus impor ke negara lain. Pemerintah harus turun tangan dengan mengalokasikan anggaran yang produktif di sektor pertanian, misalnya; pembangunan irigasi dan sistem pengairan, pusat riset pertanian yang akan melahirkan teknologi pertanian, menambah lahan baru atau membuka lahan tidur yang tidak produktif.

Kedua; membuat industri pengolahan sesuai komoditas unggulan, seperti beras, perikanan, dan perkebunan. Dengan adanya pabrik-pabrik pengolahan tersebut, akan dapat memberikan nilai tambah bagi komoditas unggulan di Aceh. Pemerintah dapat memulai investasi tersebut sebagai proyek percontohan, dengan mendirikan beberapa pabrik pengolahan milik pemerintah daerah (sejenis BUMD). Investasi pada industri pengolahan komoditas unggulan dapat ditempatkan di wilayah-wilayah berdekatan dengan dengan bahan baku atau ditempatkan di wilayah yang berdekatan dengan pasar, misalnya di daerah perbatasan Aceh-Sumut, daerah-daerah berdekatan dengan pelabuhan, dan daerah lain yang potensial yang berdekatan dengan pasar atau bahan baku utama. Industri-industri baru ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan industri-industri lain ke depan.

Ketiga; meraih pasar domestik dan pasar luar negeri. Indonesia memiliki poetensi pasar yang besar yang menjadi incaran negara-negara asing. Kontribusi sektor konsumsi rumah tangga sekitar 56,12 persen dari PDB. Persentase ini mencerminkan besarnya potensi pasar yang dapat dilirik bukan saja bagi provinsi Aceh, namun juga bagi semua produsen di Indonesia. Kesempatan ini tentu saja dapat diawali dengan menjalin kerjasama antar daerah. Pemerintah dapat mengambil peran layaknya pengusaha yang mencari pasar seluas-luasnya bagi produksi daerahnya.

Di Aceh sendiri, konsumsi rumah tangga mencapai 62,44%. Kebutuhan lokal di Aceh bahkan masih sangat tergantung pada daerah lain bahkan negara lain. Potensi ini harus diperhatikan, target ke depan bagaimana agar kita tidak lagi tergantung pada daerah lain dalam mencukupi kebutuhan di Aceh. Pasar yang tidak kalah penting lainnya adalah ekspor ke luar negeri. Pemerintah Aceh harus turun tangan membuka akses dan mempromosikan produk-produk lokal ke luar negeri. Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan provinsi lain penghasil komoditas yang sama, yang telah mempunyai negara tujuan ekspor.

Keempat; memberdayakan lembaga keuangan terutama perbankan melalui kredit/pembiayaan mikro berbunga rendah. Pengeluaran pemerintah tidak selamanya dapat diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, apalagi pasca berkhirnya dana Otsus nanti. Pemerintah sudah harus mempersiapkan alternatif lain dengan memberdayakan dana masyarakat di sektor perbankan dalam menggerakan sektor riil. Penyaluran kredit modal usaha bagi petani, nelayan, perkebunan dapat dibuat menjadi devisi/unit khusus di perbankan. Dalam hal ini selain menjadikan pembiayaan mikro di sektor unggulan menjadi lebih professional juga membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat. Pemerintah dapat memulai kebijakan ini dengan memberdayakan bank-bank pemerintah daerah yang telah ada.

Kelima; membangun infrastruktur terutama jalan-jalan sebagai sarana transportasi hingga dapat mengakses daerah-daerah sektor unggulan tersebut hingga ke daerah paling terpencil di provinsi ini. Membangun pelabuhan, pasar tradisional, dan sarana publik lainnya yang menunjang program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Konsekuensinya, pemerintah harus memangkas pos anggaran rutin yang tidak produktif dan mengalihkannya ke sektor produktif. Infrastruktur ini harus secepatnya dibangun sebelum dana Otsus berakhir.

Strategi di atas merupakan pondasi utama bagi perekonomian Aceh ke depan. Cara-cara tersebut semua harus dimulai dari pemerintah dengan memberdayakan anggaran APBA ke sektor-sektor produktif ini. Kita tidak usaha berbicara muluk dengan melakukan kebijakan-kebijakan dan target-target perekonomian yang sulit untuk kita capai bahkan kurang realistik. Ketika pondasi ekonomi kita telah kuat, maka untuk ke depan perekonomian akan tertata lebih baik, mapan, mandiri dan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kokoh. Sektor-sektor lainnya yang mendukung seperti perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain akan tumbuh dengan sendirinya seiringg aktivitas ekonomi aceh yang meningkat.

Sumber : Klik Disini

Aceh Gagal Capai Target Ekonomi

Assalamualaikum wr wb...

Berita Analisis Pertumbuhan  Perekonomian Provinsi Aceh... 

Oleh : Rustam Effendi

LIPUTAN eksklusif tentang “Aceh Gagal Capai Target RPJM” (Serambi, 23/3/2015) amat memprihatinkan kita semua. Hal ini dikarenakan beberapa target yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 dan telah diqanunkan, terutama di bidang ekonomi, seperti angka pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, termasuk angka kemiskinan, realisasinya tidak sebagaimana diharapkan. Bahkan, yang sangat memiriskan hati, target pertumbuhan ekonomi Aceh yang telah dirancang pihak perencana daerah ini, realisasinya amat jauh dari harapan.

Seperti dirilis harian ini, pertumbuhan ekonomi Aceh (non migas) pada 2013 ditargetkan sebesar 6,5%, 2014 (6,7%), 2015 (6,8%), 2016 (7,2%), dan 2017 sebesar 8,0%. Kenyataannya, pada 2013 pertumbuhan ekonomi hanya mampu dicapai 4,4% (terdapat selisih 2,1%) dan 2014 hanya 4,13% (selisihnya bertambah menjadi 2,57%). Tingkat pengangguran, pada 2013 ditargetkan 7,8%, tapi realisasinya lebih tinggi (10,30%, atau beda 2,5%), 2014 ditargetkan 7,6%, tapi realisasinya pun masih 10,30% (selisihnya makin tinggi, yakni 2,7%).

Untuk tingkat inflasi pun tidak memuaskan, dari target sebesar 4,2% pada 2013, ternyata realisasinya sebesar 7,31%. Pun untuk 2014, realisasinya ternyata 8,09%, sementara targetnya 4,4% (terjadi selisih sekitar 3,69%). Realisasi untuk tingkat kemiskinan juga menunjukkan kecenderungan yang kurang menggembirakan. Kendati pada 2013 realisasinya sudah memperlihatkan kemajuan, yaitu sebesar 17,72% (dari target 18,0%), tapi pada 2014 realisasinya lebih buruk dari yang diharapkan, yakni 16,0% (dari target 15,5%).

Tulisan ini hanya fokus membahas persoalan pertumbuhan ekonomi Aceh. Mengapa? Kendatipun keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditelisik dari dua aspek lain (selain pertumbuhan ekonomi), yakni kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia (human development), namun jelas hanya pertumbuhan ekonomi yang dipandang lebih terukur/objektif penilaiannya (Hae S. Kim, 2014). Ketertarikan penulis untuk fokus pada hal ini juga dikarenakan perbedaan (selisih) antara angka pertumbuhan yang terealisasi dan angka yang ditargetkan dalam RPJMA 2012-2017), tampak semakin melebar dari tahun ke tahun. Dan, dapat dipastikan pelebaran jurang (gap) antara target dan realisasi ini akan semakin menganga pada tahun-tahun mendatang (2015, 2016, dan 2017).

Secara tidak langsung, hal ini pun akan menerangkan kepada publik betapa pihak perencana di daerah ini tidak menggunakan akal sehat (rasionalitas) pada saat membuat target perencanaan pembangunan, jika kita tidak ingin menyebutnya asal-asalan. Pihak perencana lupa, membuat target yang tidak akurat dengan asumsi yang tidak jelas justru akan menjadi bumerang mengingat kedudukan dokumen RPJM Aceh menjadi dasar penilaian kinerja Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Sudah diingatkan

Persis, hampir tiga tahun yang lalu penulis sudah mengingatkan tim penyusun RPJMA 2012-2017 (baca: pihak Bappeda Aceh) agar berhati-hati dalam menetapkan target (sasaran) pertumbuhan ekonomi. Melalui artikel “Menyusun RPJM Realistis” (Serambi, 5/6/2012), penulis sudah sarankan agar dihitung dengan cermat ketersediaan besaran investasi fisik yang dibutuhkan untuk setiap angka pertumbuhan ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh. Ini penting agar angka-angka target yang dituangkan dalam dokumen RPJMA benar-benar realistis, dan lebih penting lagi tidak menjadi “celah” bagi pihak lain untuk melihat kelemahan kinerja eksekutif (baca: Gubernur dan perangkatnya).

Penyusun RPJMA 2012-2017.

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (misalnya, di atas 5%), sulit dicapai Aceh selama ini? Tidak lain karena daerah ini belum mampu menyediakan investasi fisik (bukan non fisik) yang memadai. Investasi fisik adalah investasi yang dilakukan untuk menunjang setiap proses peningkatan produksi. Seperti diterangkan dalam literatur ekonomi, juga pernah diulas Basri (Kompas, 1/6/2009), pertumbuhan ekonomi berhubungan langsung dengan besaran investasi dan berhubungan terbalik dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). ICOR itu sendiri menunjukkan besaran unit investasi fisik yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output. Singkatnya, ICOR menerangkan tingkat efektivitas dari investasi modal.

Penulis memperkirakan, jika digunakan angka ICOR Aceh 2010 sebesar 4,64 (hitungan BPS), maka untuk ekonomi Aceh dapat tumbuh rata-rata 6%, sedikitnya dibutuhkan investasi fisik sebanyak Rp 8,6 - Rp 9,7 triliun tiap tahunnya. Kalau ingin ekonominya tumbuh rata-rata hanya 5% selama 2012-2017, sekurang-kurangnya juga butuh investasi fisik sekitar Rp 7,1-Rp 8,1 triliun per tahunnya (jika didasarkan PDRB Aceh 2011, harga konstan).

Dengan rasio investasi terhadap PDRB Aceh yang rata-rata sekitar 23,0%, kebutuhan itu baru mampu dipenuhi sebanyak Rp 1,6-Rp 1,8 triliun (untuk tumbuh 5%), atau Rp 2-Rp 2,2 triliun (untuk tumbuh 6%). Persoalannya, dari mana ketidakcukupan investasi fisik itu (diperkirakan sekitar Rp 5,5 triliun-Rp 7,5 triliun), mampu dipenuhi oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya dengan kapasitas fiskal yang ada selama ini?

Sejauh ini, pemerintah Aceh tidak pernah menerangkan secara jelas sumber-sumber investasi fisik yang dapat dikerahkan untuk dapat menopang besaran laju pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai seperti dituangkan dalam RPJMA. Dan, tidak dapat dipungkiri, jika investasi fisik yang ada pada tahun-tahun terakhir ini masih sepenuhnya berasal dari belanja pemerintah, baik itu melalui APBA maupun APBK. Keterlibatan pihak swasta masih amat minim/terbatas.

Tidak realistik

Hal inilah sebenarnya yang tidak pernah terpikirkan oleh pihak perencana di daerah ini (baca: Bappeda Aceh). Tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi yang dimaktub dalam RPJMA 2012-2017 itu (sebesar 6-8%) akan dapat dicapai oleh Pemerintah Aceh, jika besaran investasi fisiknya tidak dikalkulasi secara cermat. Bila hal ini tetap dipertahankan, maka target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMA 2012-2017 tidak lebih hanya sekadar (maaf) angka “mistik” karena sama sekali tidak realistik. Inilah juga yang penulis maksudkan, bahwa perencanaan pembangunan Aceh hanya dilakukan di atas meja dan tidak berdasarkan fakta, seperti dimuat harian ini beberapa hari lalu (Serambi, 23/3/2015).

Di pengujung tulisan ini, penulis menyimpulkan dua hal penting yang dapat dipertimbangkan oleh pihak yang terkait dengan persoalan ini. Pertama, pihak Pemerintah Aceh (baca: Bappeda Aceh) harus melakukan revisi angka target pertumbuhan ekonomi yang ada didalam RPJMA 2012-2017. Penetapan target pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan kapasitas daerah, terutama ketersediaan anggaran belanja (APBA plus APBK), termasuk kemungkinan besaran investasi swasta yang akan mengalir ke daerah ini pada masa mendatang (jika ada). Kedua, mengabaikan saran tulisan ini dengan membiarkan dan tidak merevisi target pertumbuhan ekonomi yang ada dalam RPJMA 2012-2017, yaitu 2015 (6,8%), 2016 (7,2%), dan 2017 (8,0%).

Jika langkah kedua ini yang dipilih, maka seluruh SKPA dan SKPK yang ada di daerah ini harus bekerja keras, termasuk mengupayakan agar arus investasi swasta mengalir dalam jumlah memadai ke daerah ini. Bila ini tidak mampu diwujudkan, risikonya target pertumbuhan ekonomi Aceh tidak dapat dipenuhi sesuai harapan. Dan, jika hal ini yang terjadi, tentu akan berisiko menjadi salah satu catatan buruk kinerja bidang ekonomi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh pada akhir masa jabatannya nanti.

* Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Facebook: Rustam Effendi, Email: Email: rust_effendi@yahoo.com

Sumber : klik disini

Dana Otsus vs Kesejahteraan

Assalamualaikum wr wb...

Selamat Pagi...

Mari melihat kondisi Perekonomian Aceh saat ini dari sebuah pandangan Ekonom Aceh Bapak Rustam Effendi media cetak Serambi Indonesia...

Oleh : Rustam Effendi

DANA otonomi khusus (Otsus) yang diterima pemerintah Aceh sejauh ini belum mampu mendorong laju ekonomi daerah ini tumbuh dengan ideal. Bahkan, dibanding jumlah dana Otsus yang terus meningkat secara signifikan sejak 2008 hingga 2015 ini, pertumbuhan ekonomi daerah masih melaju lambat. Tahun 2008, dana Otsus yang diterima Rp 3,59 triliun, lalu naik dua kali lipat pada 2015 menjadi Rp 7,06 triliun. Dengan demikian, selama delapan tahun tempo penerimaan, dana yang diterima tidak kurang dari Rp 41,23 triliun, atau meningkat rata-rata 8,82% per tahunnya.

Selama enam tahun pertama (2008-2013), 60% dananya dikelola pemerintah kabupaten/kota, sisanya (40%) ditangani oleh pemerintah provinsi (Aceh). Untuk dua tahun terakhir ini (2014-2015), proporsinya dibalik, 40% dikelola pemerintah kabupaten/kota dan 60% oleh pemerintah provinsi. Sayangnya, kenaikan penerimaan dana Otsus belum sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Daya dorong dana Otsus terhadap laju ekonomi daerah begitu lemah.

Faktanya, pertumbuhan ekonomi daerah selama delapan tahun terakhir rata-rata masih di bawah 6,0%, jauh dari target RPJMA 2012-2017 (di atas 6,0% hingga 8,0%). Mirisnya lagi, realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh (non migas) dalam dua tahun terakhir (2013 dan 2014) pun masih belum menggembirakan, yakni masing-masing hanya 4,4% dan 4,13%.

Kinerja ekonomi Aceh dalam Triwulan I 2015 (q to q) sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat statistik (BPS) pada 5 Mei 2015 lalu memang amat memprihatinkan. Ekonomi daerah dengan migas dan non-migas tumbuh minus, yakni masing-masing minus 2,83% (migas) dan minus 0,52% (non migas). Kecuali, jika dibanding setahun ke belakang (year on year), pertumbuhan untuk non-migas sebesar 4,61%. Tapi, sebenarnya ini pun masih jauh dari harapan RPJMA 2012-2017.

Kemajuan sektoral dalam bulan-bulan terakhir pun sangat jauh dari harapan. Selama periode q to q (Tw IV 2014 hingga Tw I 2015), sebagian besar lapangan usaha ekonomi dalam PDRB Aceh tumbuh negatif. Kecuali hanya beberapa yang tumbuh positif dengan angka yang relatif rendah seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa keuangan, real estate, dan jasa jasa lainnya.

Paling sulit

Selain minusnya pertumbuhan ekonomi, gambaran sekelumit kehidupan ekonomi masyarakat akhir-akhir ini kondisinya juga masih memiriskan hati. Menurut amatan saya, bulan-bulan terakhir dalam tahun ini menjadi hari-hari paling sulit dirasakan oleh anggota masyarakat kita. Tidak bermaksud mengada-ngada. Publikasi BPS terakhir (Mei 2015) mencerminkan realita ini. Pengeluaran konsumsi rumah tangga turun hampir 1,0%. Padahal dalam struktur PDRB Aceh, lapangan usaha ini terlihat sangat dominan kontribusinya dan terus menguat menjadi satu penentu pertumbuhan ekonomi daerah selama ini.

Konsumsi rumah tangga adalah semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas atau apkiran, termasuk didalamnya pembelian mobil, sepeda motor, meubeler, barang-barang elektronik (TV, komputer, radio), dan lainnya, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya, serta untuk sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon, dan lainnya. Penurunan konsumsi ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat (rumah tangga) dalam bulan-bulan terakhir ini tidak bergerak searah dengan kenaikan anggaran yang ada. Hal yang sama juga dialami dalam pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai minus hampir 40,0%.

Hal lain yang juga patut diriskani adalah lambannya perbaikan kualitas pembangunan manusia ditengah berkah anggaran yang melimpah selama ini. Data BPS (2013) menyajikan indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh masih sebesar 73,05, atau kedua terendah di Sumatera (setelah Lampung: 72,87), dan di bawah rata-rata nasional (73,81). Angka IPM beberapa provinsi lain di Sumatera pada umumnya berada di atas Aceh, seperti Riau (77,25), Kepulauan Riau (76,56), Sumut (75,55), Sumbar (75,01), Bengkulu (74,41), Sumsel (74,36), Jambi (74,35), dan Kepulauan Babel (74,29). Ini berarti, kualitas pembangunan manusia setelah empat tahun dana Otsus diterima (2009-2013) belum mengalami perbaikan yang signifikan dibanding anggaran yang dikucurkan. Di manakah punca kesalahannya?

Hal tersebut perlu dievaluasi kembali oleh Gubernur Aceh dan DPRA selaku mitra kerjanya. Dana Otsus yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga belum mampu membebaskan masyarakat dari persoalan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Aceh masih berputar pada kisaran yang sama, belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2011 (Maret), persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 19,57 persen, lalu pada 2013 (Maret) turun menjadi 17,60 persen, kemudian tahun 2014 (Maret) merangkak lagi ke 18,05 persen.

Di beberapa kabupaten yang selama ini dikucuri dana Otsus dalam jumlah besar pun ternyata masih ditemui persentase penduduk miskin yang tinggi. Aceh Barat, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya (Abdya) adalah antara yang tinggi persentase penduduk miskinnya, berada di atas persentase kemiskinan Aceh dan jauh di atas persentase Nasional (September 2013). Ini artinya, dana melimpah yang ditransfer provinsi ke kabupaten/kota selama ini belum mampu menyejahterakan warganya.

Alternatif pemikiran

Gambaran kinerja ekonomi dan kualitas pembangunan manusia yang masih jauh dari kondisi ideal ini, hendaknya segera disikapi dengan langkah-langkah yang tepat dan taktis oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan seluruh perangkat kerjanya. Pak Gubernur dan perangkat kerjanya harus merancang kembali strategi pembangunan ekonomi Aceh dengan mencermati struktur dan kapasitas ekonomi daerah. Sebelum strategi disusun, perlu didalami dengan cermat struktur ekonomi daerah, sehingga dapat diketahui potret ekonomi daerah berikut kekuatan dan kelemahannya.

Pemberian fokus yang lebih besar bagi pengembangan sektor riil dengan mengarah pada penguatan struktur dan peningkatan nilai tambah (output) sudah saatnya dilakukan. Alokasi anggaran yang lebih besar pada belanja modal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, sepatutnya tidak lagi dipandang sebelah mata, sehingga akan membantu menambah kapasitas produksi (output) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di samping menghindari kebijakan alokasi anggaran untuk hal-hal yang tidak produktif.

Badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada harus direvitalisasi melalui privatisasi dan pembenahan sisi manajerialnya. Diupayakan secara bertahap agar badan usaha ini tidak lagi bergantung pada APBA. Ke depan, badan ini diharapkan dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama guna menambah kekuatan struktur dalam industri pengolahan di daerah, baik di sektor pertanian (sub-sub sektor), pertambangan, dan lainnya.

Konsumsi rumah tangga adalah semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas atau apkiran, termasuk didalamnya pembelian mobil, sepeda motor, meubeler, barang-barang elektronik (TV, komputer, radio), dan lainnya, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya, serta untuk sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon, dan lainnya. Penurunan konsumsi ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat (rumah tangga) dalam bulan-bulan terakhir ini tidak bergerak searah dengan kenaikan anggaran yang ada. Hal yang sama juga dialami dalam pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai minus hampir 40,0%.

Hal lain yang juga patut diriskani adalah lambannya perbaikan kualitas pembangunan manusia ditengah berkah anggaran yang melimpah selama ini. Data BPS (2013) menyajikan indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh masih sebesar 73,05, atau kedua terendah di Sumatera (setelah Lampung: 72,87), dan di bawah rata-rata nasional (73,81). Angka IPM beberapa provinsi lain di Sumatera pada umumnya berada di atas Aceh, seperti Riau (77,25), Kepulauan Riau (76,56), Sumut (75,55), Sumbar (75,01), Bengkulu (74,41), Sumsel (74,36), Jambi (74,35), dan Kepulauan Babel (74,29). Ini berarti, kualitas pembangunan manusia setelah empat tahun dana Otsus diterima (2009-2013) belum mengalami perbaikan yang signifikan dibanding anggaran yang dikucurkan. Di manakah punca kesalahannya?

Hal tersebut perlu dievaluasi kembali oleh Gubernur Aceh dan DPRA selaku mitra kerjanya. Dana Otsus yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga belum mampu membebaskan masyarakat dari persoalan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Aceh masih berputar pada kisaran yang sama, belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2011 (Maret), persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 19,57 persen, lalu pada 2013 (Maret) turun menjadi 17,60 persen, kemudian tahun 2014 (Maret) merangkak lagi ke 18,05 persen.

Di beberapa kabupaten yang selama ini dikucuri dana Otsus dalam jumlah besar pun ternyata masih ditemui persentase penduduk miskin yang tinggi. Aceh Barat, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya (Abdya) adalah antara yang tinggi persentase penduduk miskinnya, berada di atas persentase kemiskinan Aceh dan jauh di atas persentase Nasional (September 2013). Ini artinya, dana melimpah yang ditransfer provinsi ke kabupaten/kota selama ini belum mampu menyejahterakan warganya.

Alternatif pemikiran

Gambaran kinerja ekonomi dan kualitas pembangunan manusia yang masih jauh dari kondisi ideal ini, hendaknya segera disikapi dengan langkah-langkah yang tepat dan taktis oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan seluruh perangkat kerjanya. Pak Gubernur dan perangkat kerjanya harus merancang kembali strategi pembangunan ekonomi Aceh dengan mencermati struktur dan kapasitas ekonomi daerah. Sebelum strategi disusun, perlu didalami dengan cermat struktur ekonomi daerah, sehingga dapat diketahui potret ekonomi daerah berikut kekuatan dan kelemahannya.

Pemberian fokus yang lebih besar bagi pengembangan sektor riil dengan mengarah pada penguatan struktur dan peningkatan nilai tambah (output) sudah saatnya dilakukan. Alokasi anggaran yang lebih besar pada belanja modal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, sepatutnya tidak lagi dipandang sebelah mata, sehingga akan membantu menambah kapasitas produksi (output) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di samping menghindari kebijakan alokasi anggaran untuk hal-hal yang tidak produktif.

Badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada harus direvitalisasi melalui privatisasi dan pembenahan sisi manajerialnya. Diupayakan secara bertahap agar badan usaha ini tidak lagi bergantung pada APBA. Ke depan, badan ini diharapkan dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama guna menambah kekuatan struktur dalam industri pengolahan di daerah, baik di sektor pertanian (sub-sub sektor), pertambangan, dan lainnya.

* Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: rust_effendi@yahoo.com

Sumber klik disini