Dana Otsus vs Kesejahteraan

Assalamualaikum wr wb...

Selamat Pagi...

Mari melihat kondisi Perekonomian Aceh saat ini dari sebuah pandangan Ekonom Aceh Bapak Rustam Effendi media cetak Serambi Indonesia...

Oleh : Rustam Effendi

DANA otonomi khusus (Otsus) yang diterima pemerintah Aceh sejauh ini belum mampu mendorong laju ekonomi daerah ini tumbuh dengan ideal. Bahkan, dibanding jumlah dana Otsus yang terus meningkat secara signifikan sejak 2008 hingga 2015 ini, pertumbuhan ekonomi daerah masih melaju lambat. Tahun 2008, dana Otsus yang diterima Rp 3,59 triliun, lalu naik dua kali lipat pada 2015 menjadi Rp 7,06 triliun. Dengan demikian, selama delapan tahun tempo penerimaan, dana yang diterima tidak kurang dari Rp 41,23 triliun, atau meningkat rata-rata 8,82% per tahunnya.

Selama enam tahun pertama (2008-2013), 60% dananya dikelola pemerintah kabupaten/kota, sisanya (40%) ditangani oleh pemerintah provinsi (Aceh). Untuk dua tahun terakhir ini (2014-2015), proporsinya dibalik, 40% dikelola pemerintah kabupaten/kota dan 60% oleh pemerintah provinsi. Sayangnya, kenaikan penerimaan dana Otsus belum sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Daya dorong dana Otsus terhadap laju ekonomi daerah begitu lemah.

Faktanya, pertumbuhan ekonomi daerah selama delapan tahun terakhir rata-rata masih di bawah 6,0%, jauh dari target RPJMA 2012-2017 (di atas 6,0% hingga 8,0%). Mirisnya lagi, realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh (non migas) dalam dua tahun terakhir (2013 dan 2014) pun masih belum menggembirakan, yakni masing-masing hanya 4,4% dan 4,13%.

Kinerja ekonomi Aceh dalam Triwulan I 2015 (q to q) sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat statistik (BPS) pada 5 Mei 2015 lalu memang amat memprihatinkan. Ekonomi daerah dengan migas dan non-migas tumbuh minus, yakni masing-masing minus 2,83% (migas) dan minus 0,52% (non migas). Kecuali, jika dibanding setahun ke belakang (year on year), pertumbuhan untuk non-migas sebesar 4,61%. Tapi, sebenarnya ini pun masih jauh dari harapan RPJMA 2012-2017.

Kemajuan sektoral dalam bulan-bulan terakhir pun sangat jauh dari harapan. Selama periode q to q (Tw IV 2014 hingga Tw I 2015), sebagian besar lapangan usaha ekonomi dalam PDRB Aceh tumbuh negatif. Kecuali hanya beberapa yang tumbuh positif dengan angka yang relatif rendah seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa keuangan, real estate, dan jasa jasa lainnya.

Paling sulit

Selain minusnya pertumbuhan ekonomi, gambaran sekelumit kehidupan ekonomi masyarakat akhir-akhir ini kondisinya juga masih memiriskan hati. Menurut amatan saya, bulan-bulan terakhir dalam tahun ini menjadi hari-hari paling sulit dirasakan oleh anggota masyarakat kita. Tidak bermaksud mengada-ngada. Publikasi BPS terakhir (Mei 2015) mencerminkan realita ini. Pengeluaran konsumsi rumah tangga turun hampir 1,0%. Padahal dalam struktur PDRB Aceh, lapangan usaha ini terlihat sangat dominan kontribusinya dan terus menguat menjadi satu penentu pertumbuhan ekonomi daerah selama ini.

Konsumsi rumah tangga adalah semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas atau apkiran, termasuk didalamnya pembelian mobil, sepeda motor, meubeler, barang-barang elektronik (TV, komputer, radio), dan lainnya, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya, serta untuk sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon, dan lainnya. Penurunan konsumsi ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat (rumah tangga) dalam bulan-bulan terakhir ini tidak bergerak searah dengan kenaikan anggaran yang ada. Hal yang sama juga dialami dalam pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai minus hampir 40,0%.

Hal lain yang juga patut diriskani adalah lambannya perbaikan kualitas pembangunan manusia ditengah berkah anggaran yang melimpah selama ini. Data BPS (2013) menyajikan indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh masih sebesar 73,05, atau kedua terendah di Sumatera (setelah Lampung: 72,87), dan di bawah rata-rata nasional (73,81). Angka IPM beberapa provinsi lain di Sumatera pada umumnya berada di atas Aceh, seperti Riau (77,25), Kepulauan Riau (76,56), Sumut (75,55), Sumbar (75,01), Bengkulu (74,41), Sumsel (74,36), Jambi (74,35), dan Kepulauan Babel (74,29). Ini berarti, kualitas pembangunan manusia setelah empat tahun dana Otsus diterima (2009-2013) belum mengalami perbaikan yang signifikan dibanding anggaran yang dikucurkan. Di manakah punca kesalahannya?

Hal tersebut perlu dievaluasi kembali oleh Gubernur Aceh dan DPRA selaku mitra kerjanya. Dana Otsus yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga belum mampu membebaskan masyarakat dari persoalan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Aceh masih berputar pada kisaran yang sama, belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2011 (Maret), persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 19,57 persen, lalu pada 2013 (Maret) turun menjadi 17,60 persen, kemudian tahun 2014 (Maret) merangkak lagi ke 18,05 persen.

Di beberapa kabupaten yang selama ini dikucuri dana Otsus dalam jumlah besar pun ternyata masih ditemui persentase penduduk miskin yang tinggi. Aceh Barat, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya (Abdya) adalah antara yang tinggi persentase penduduk miskinnya, berada di atas persentase kemiskinan Aceh dan jauh di atas persentase Nasional (September 2013). Ini artinya, dana melimpah yang ditransfer provinsi ke kabupaten/kota selama ini belum mampu menyejahterakan warganya.

Alternatif pemikiran

Gambaran kinerja ekonomi dan kualitas pembangunan manusia yang masih jauh dari kondisi ideal ini, hendaknya segera disikapi dengan langkah-langkah yang tepat dan taktis oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan seluruh perangkat kerjanya. Pak Gubernur dan perangkat kerjanya harus merancang kembali strategi pembangunan ekonomi Aceh dengan mencermati struktur dan kapasitas ekonomi daerah. Sebelum strategi disusun, perlu didalami dengan cermat struktur ekonomi daerah, sehingga dapat diketahui potret ekonomi daerah berikut kekuatan dan kelemahannya.

Pemberian fokus yang lebih besar bagi pengembangan sektor riil dengan mengarah pada penguatan struktur dan peningkatan nilai tambah (output) sudah saatnya dilakukan. Alokasi anggaran yang lebih besar pada belanja modal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, sepatutnya tidak lagi dipandang sebelah mata, sehingga akan membantu menambah kapasitas produksi (output) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di samping menghindari kebijakan alokasi anggaran untuk hal-hal yang tidak produktif.

Badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada harus direvitalisasi melalui privatisasi dan pembenahan sisi manajerialnya. Diupayakan secara bertahap agar badan usaha ini tidak lagi bergantung pada APBA. Ke depan, badan ini diharapkan dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama guna menambah kekuatan struktur dalam industri pengolahan di daerah, baik di sektor pertanian (sub-sub sektor), pertambangan, dan lainnya.

Konsumsi rumah tangga adalah semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas atau apkiran, termasuk didalamnya pembelian mobil, sepeda motor, meubeler, barang-barang elektronik (TV, komputer, radio), dan lainnya, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya, serta untuk sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon, dan lainnya. Penurunan konsumsi ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat (rumah tangga) dalam bulan-bulan terakhir ini tidak bergerak searah dengan kenaikan anggaran yang ada. Hal yang sama juga dialami dalam pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai minus hampir 40,0%.

Hal lain yang juga patut diriskani adalah lambannya perbaikan kualitas pembangunan manusia ditengah berkah anggaran yang melimpah selama ini. Data BPS (2013) menyajikan indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh masih sebesar 73,05, atau kedua terendah di Sumatera (setelah Lampung: 72,87), dan di bawah rata-rata nasional (73,81). Angka IPM beberapa provinsi lain di Sumatera pada umumnya berada di atas Aceh, seperti Riau (77,25), Kepulauan Riau (76,56), Sumut (75,55), Sumbar (75,01), Bengkulu (74,41), Sumsel (74,36), Jambi (74,35), dan Kepulauan Babel (74,29). Ini berarti, kualitas pembangunan manusia setelah empat tahun dana Otsus diterima (2009-2013) belum mengalami perbaikan yang signifikan dibanding anggaran yang dikucurkan. Di manakah punca kesalahannya?

Hal tersebut perlu dievaluasi kembali oleh Gubernur Aceh dan DPRA selaku mitra kerjanya. Dana Otsus yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga belum mampu membebaskan masyarakat dari persoalan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Aceh masih berputar pada kisaran yang sama, belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2011 (Maret), persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 19,57 persen, lalu pada 2013 (Maret) turun menjadi 17,60 persen, kemudian tahun 2014 (Maret) merangkak lagi ke 18,05 persen.

Di beberapa kabupaten yang selama ini dikucuri dana Otsus dalam jumlah besar pun ternyata masih ditemui persentase penduduk miskin yang tinggi. Aceh Barat, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya (Abdya) adalah antara yang tinggi persentase penduduk miskinnya, berada di atas persentase kemiskinan Aceh dan jauh di atas persentase Nasional (September 2013). Ini artinya, dana melimpah yang ditransfer provinsi ke kabupaten/kota selama ini belum mampu menyejahterakan warganya.

Alternatif pemikiran

Gambaran kinerja ekonomi dan kualitas pembangunan manusia yang masih jauh dari kondisi ideal ini, hendaknya segera disikapi dengan langkah-langkah yang tepat dan taktis oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan seluruh perangkat kerjanya. Pak Gubernur dan perangkat kerjanya harus merancang kembali strategi pembangunan ekonomi Aceh dengan mencermati struktur dan kapasitas ekonomi daerah. Sebelum strategi disusun, perlu didalami dengan cermat struktur ekonomi daerah, sehingga dapat diketahui potret ekonomi daerah berikut kekuatan dan kelemahannya.

Pemberian fokus yang lebih besar bagi pengembangan sektor riil dengan mengarah pada penguatan struktur dan peningkatan nilai tambah (output) sudah saatnya dilakukan. Alokasi anggaran yang lebih besar pada belanja modal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, sepatutnya tidak lagi dipandang sebelah mata, sehingga akan membantu menambah kapasitas produksi (output) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di samping menghindari kebijakan alokasi anggaran untuk hal-hal yang tidak produktif.

Badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada harus direvitalisasi melalui privatisasi dan pembenahan sisi manajerialnya. Diupayakan secara bertahap agar badan usaha ini tidak lagi bergantung pada APBA. Ke depan, badan ini diharapkan dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama guna menambah kekuatan struktur dalam industri pengolahan di daerah, baik di sektor pertanian (sub-sub sektor), pertambangan, dan lainnya.

* Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: rust_effendi@yahoo.com

Sumber klik disini

Budi Gunawan Di Schackmatt Oleh KPK

Hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 adalah merupakan Senin kelabu bagi Komjen Pol Budi Gunawan (BG), dimana tanpa diduga olehnya, Ketua KPK, Abraham Samad membuat pengumuman resmi bahwa dirinya  sejak tanggal 12 Januari 2015 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Abraham Samad mengatakan, setelah ini, KPK akan menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Budi sebagai tersangka kepada Presiden dan Polri. Dengan tegas dan mimik yang bersemangat,   Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK telah menemukan lebih dari dua alat bukti untuk menaikkan penyelidikan menjadi penyidikan. Ditegaskannya, "Dalam forum ekspos yang dilakukan oleh tim penyelidikan ,penyidik dan tim jaksa serta seluruh pimpinan, akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji," kata Abraham. KPK belum dapat menjelaskan tujuan transaksi dan siapa saja yang terlibat sebagai penyuapan. Abraham mengatakan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2015), " Seluruh informasi tersebut akan diungkapkan dalam surat dakwan,  kita sudah memberi tahu saat pengajuan menteri di KPK bahwa tersangka (Budi Gunawan) sudah mempunyai catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan (jadi calon kapolri)," katanya. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pengusutan kasus Budi berawal dari laporan masyarakat pada Juni hingga Agustus 2014 bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan. Dengan demikian, kata Bambang, KPK pun membuka penyelidikan terhadap transaksi mencurigakan tersebut pada Juli 2014. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa terjadi transaksi mencurigakan di rekening Budi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier PSDM Polri periode 2004-2006. Setelah melakukan penyelidikan selama enam bulan, KPK membuat surat perintah penyidikan dan menetapkan Budi sebagai tersangka pada 12 Januari 2015.

Kira-kira sebulan sebelumnya, pada tanggal 8 Desember 2014, penulis membuat artikel dengan judul "Komjen Budi Gunawan Calon Terkuat Sebagai Kapolri" (http://ramalanintelijen.net/?p=9345), serta di blog keroyokan kompasiana (http://hukum.kompasiana.com/2014/12/08/komjen-pol-budi-gunawan-calon-kuat-kapolri-pengganti-sutarman-690861.html ), dimana Jenderal Polisi tiga bintang ini penulis simpulkan menjadi calon terkuat sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Budi Gunawan (BG) dikenal dekat bahkan banyak kalangan  menyebutnya sebagai  inner circle Ketua Umum PDIP, sejak ia menjadi ajudan saat Mega sebagai Presiden RI (2001-2004). Selain itu dalam lingkaran PDIP, Budi juga mempunyai hubungan yang cukup dekat, termasuk mengenal Jokowi sebelum menjadi presiden. BG ini termasuk sebagai salah satu Jenderal polisi pintar, selalu menjadi juara sejak lulus dari AKPOL 1983, juga terakhir sebagai ranking pertama saat mengikuti Lemhannas. Selain itu BG juga mempunyai gelar Ph.D, sulit ditandingi dalam pemikiran strategis sebagai perwira polisi. Kesimpulannya jenderal alumnus Akademi Kepolisian 1983 (satu angkatan dengan Kasau baru, Marsdya TNI Agus Supriyatna) ini memang pantas  menjadi sosok kuat sebagai calon Kapolri. Tetapi seperti yang penulis sebutkan dalam artikel tersebut, ada sedikit ganjalan BG dalam menjadi Trunojoyo-1, yaitu terus bergulir dan berembusnya berita dia termasuk salah satu dari beberapa polisi yang memiliki rekening gendut. Saat itu penulis perkirakan akan muncul tekanan dari pelbagai pihak apabila BG diusulkan menjadi calon Kapolri. Presiden Jokowi pada hari Jumat (9/1/2015) mengirimkan surat  untuk meminta persetujuan kepada pimpinan DPR RI , dimana presiden  mengusulkan  Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. 

Pendek kata dialah calon terbaik polisi sebagai pengganti Sutarman. Pengajuan BG tidak terlepas dari usulan Kompolnas yang dipimpin oleh Menko Polhukam, menyeleksi sembilan jenderal polisi yang dinilai memenuhi syarat untuk menggantikan Sutarman. Menurut Menko Polhukam Tedjo Edhy, Kompolnas sudah berkordinasi dengan Mabes Polri dan tidak ada catatan negatif kesembilan calon tersebut, termasuk tidak adanya pelanggaran pidana. Atas dasar rekomendasi Kompolnas, Presiden Jokowi kemudian menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal ke DPR RI. Sejak itulah mulai muncul polemik dan berbagai tanggapan miring. Surat Presiden tersebut  dipermasalahkan beberapa pihak yang mengatakan mengapa pencalonan tidak melalui PPATK dan KPK, dengan segala macam pemikiran bermacam-macam, khususnya adanya kecurigaan berita rekening gendut yang pernah dilansir beberapa tahun yang lalu. PDIP menyatakan sebelumnya mendukung penuh pencalonan BG sebagai calon tunggal Kapolri. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto "Kami mendukung sepenuhnya, penunjukan itu tidaklah aneh. Praktik politik di mana pun, presiden selalu menunjuk orang yang sudah dikenal kepemimpinan dan profesionalitasnya," katanya. Dikatakan juga bahwa keputusan Jokowi menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri telah melalui pertimbangan yang matang, dengan target yang terukur. Tanggapan Pelbagai Pihak Presiden Jokowi menyatakan terkejut setelah mendengar Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Presiden dan rombongan sedang dalam perjalanan menuju ke kantor BIN. "Beliau terkejut karena Presiden mengikuti isu yang berkembang," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di istana kepresidenan, Selasa (13/1/2015). Andi mengakui, rekam jejak Budi Gunawan sudah dipersoalkan sejak tahun 2008. Namun, Presiden melihat hal itu sebagai isu karena tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap Budi Gunawan. Wapres Jusuf Kalla mengatakan akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas kemungkinan mengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Hal ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. "Saya baru tahu (Budi jadi tersangka), itu hak prerogatif presiden, nanti kita diskusi," ucap Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/1/2015). Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto mengatakan kepada media elektronik bahwa Kompolnas mengajukan sembilan calon pengganti Kapolri kepada Presiden Jokowi setelah meminta klarifikasi dari Polri. Oleh Polri dinyatakan bahwa semua calon tersebut tidak bermasalah dan tidak ada kasus pidana. Presiden kemudian menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal pengganti Kapolri. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI menyusul penetapan tersangka oleh Komisi "Jokowi juga harus membatalkan penunjukan BG (Budi Gunawan) sebagai calon Kapolri. DPR juga harus menghentikan proses fit and proper test calon Kapolri," kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto melalui siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (13/1/2015). Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, pihaknya menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. "Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK," kata Sutarman di Jakarta Selasa (13/1/2015). Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/1/2015) sore mengatakan, "Bahwa calon tunggal kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, tidak terkait kasus pidana apa pun. Polri juga tidak menemukan catatan dugaan rekening gendut yang pernah diarahkan kepada Budi pada tahun 2010." Terkait penetapan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia akan kooperatif mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK. 

Dikatakan Sompie, "Kalau berkaitan proses penyidikan, selama ini Polri kooperatif ." Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella KPK telah mempermalukan Presiden Joko Widodo karena menetapkan Budi sebagai tersangka saat proses pemilihan calon kapolri mulai berjalan di DPR. "Siapa yang menunjuk Budi Gunawan? Presiden. Itu sama saja dengan 'menampar' muka Presiden," kata Rio, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2015). Schackmatt KPK Mengapa penulis menggunakan istilah schackmatt? Ini adalah istilah dalam permainan catur dalam bahasa Swedia, yang dalam bahasa Inggrisnya Checkmate, pemain catur Indonesia menyebutnya skak mat. Skak mat adalah sebuah tekanan atau serangan dalam permainan catur dimana pemain lain tidak bisa berkelit lagi karena rajanya di skak. Maka permainanpun usai. Menurut penulis keributan yang muncul baik dari  kalangan politik, serta penggiat anti korupsi, sebelumnya agak "gerah" karena pengajuan BG ke DPR sebagai calon tunggal oleh presiden dikatakan tidak melalui PPATK dan KPK. Sedang sebelumnya dalam mencari menteri, semua calon dimintakan pendapat ke KPK. Nah, begitu KPK menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka kasus gratifikasi (suap) maka semuanya pada "baribut." Dalam perjalanan pengungkapan masalah korupsi oleh KPK, bagi mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kecil kemungkinan bisa lolos. Ketua KPK sudah menyampaikan standard tertentu,  memiliki lebih dua bukti keterlibatan BG dalam kasus gratifikasi. Kasus yang menyerempet BG disebutkan saat dia menjabat sebagai Karo Binkar (Kepala Biro Pembinaan Karir) Mabes Polri antara tahun 2004-2006. Mengapa kemudian muncul kasus yang terjadi sekitar 10 tahun lalu? Serta mengapa KPK baru menetapkan BG sebagai tersangka pada saat dia menjadi calon tunggal Kapolri? Ini sebuah pertanyaan penting yang sulit-sulit mudah menjawabnya. Dalam ilmu intelijen ada langkah penyelidikan yang berdasarkan data masa lalu, dan masa kini, demi untuk masa depan. Sudah cukup lama BG disebut-sebut dengan beberapa jenderal polisi memiliki rekening gendut yang tidak wajar. Data ini dimonitor oleh PPATK dan KPK, tetapi pemilikan rekening gendut tidak bisa menjadi barang bukti kasus korupsi, itulah fakta hukum yang dimiliki KPK tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa fakta hukum lainnya. Nah, begitu KPK mendapat aliran informasi gratifikasi enam bulan yang lalu seperti disebutkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, mereka menjadi lebih fokus dan menjadikan BG sebagai target utama. Jelas KPK tidak berani menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka apabila tidak mempunyai pegangan, ini jelas skak mat bagi Budi, jelas sulit untuk lanjut sebagai calon Kapolri. Langkah fit and propper test di DPR hari ini hanya sebuah langkah kebenaran dari sisi hukum (asas praduga tak bersalah). BG menyampaikan tanggapan elok terhadap langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka. Dalam fit and proper test tersebut, Budi Gunawan dinyatakan lolos dari uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Komisi III setuju Budi menjadi Kapolri. Mabes Polri melalui Kadiv Humas juga menyatakan bahwa ini adalah ranah politik yang yang berkaitan dengan kewenangan Presiden, Polri tidak akan mencampurinya. Sementara KPK melalui wakil Ketua Bambang Wijoyanto menyatakan lolosnya BG dalam uji kelayakan adalah urusan DPR, KPK sebagai penegak hukum hanya mengurusi apa yang menjadi kompetensinya Apakah jenderal pintar ini bisa lolos dari jeratan KPK? Menurut penulis sepertinya agak kecil. Dalam hal ini jelas KPK mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai tombak terdepan dalam memberantas korupsi, Undang-undang dan aturan yang membentenginya sangat kuat. Abraham Samad jelas sudah sangat yakin akan melanjutkan kasus BG dan biasanya mereka yang ditetapkan sebagai terdakwa umumnya  akan lanjut ke Tipikor. Abraham jelas tidak akan mau berspekulasi dan mempertaruhkan kredibilitas KPK dalam pandangan masyarakat. Nah, apa yang menarik dari kasus ini? Banyak fihak yang menjadi ribut dan sibuk, jelas ada yang mendukung dan ada yang anti Budi Gunawan, termasuk juga ada yang anti KPK, belum lagi ada pihak-pihak yang anti Jokowi. Kita lihat kini media demikian asyik menayangkan kasus ini. Ada yang menuduh adanya "hidden agenda," baik dari KPK dan bahkan dari presiden. Sebenarnya menurut penulis bukan disitu inti masalahnya, KPK  jelas menjaga kredibilitasnya, terlihat happy, ini sebuah prestasi dan keberanian lebih ke nekat. 

Prestasinya jelas dinilai akan tinggi. Setelah menjerat seorang bintang dua yang masih  aktif di Polri, kini bintang tiga targetnya. Gregetnya dinilai sangat kuat. Kalau presiden, menurut penulis untuk apa harus memiliki agenda tertutup? Budi ini dikenal sangat dekat dengan lingkaran parpol dimana presiden juga berada. Seperti dikatakan Plt Sekjen PDIP, Hasto, Jokowi akan lebih nyaman apabila Kapolrinya bisa dia pegang dan tidak mempunyai agenda-agenda lainnya. Kunci kenapa BG terkena skak mat, adalah siapa yang memberikan informasi ke KPK tentang gratifikasi tahun 2004-2006, kira-kira begitulah.  Ini akan terungkap ada apa di balik ini semua apabila kasus nanti sampai ke pengadilan Sebagai penutup, terlepas dari apapun, ada empat jabatan yang sebaiknya memang wajar dijabat  oleh orang kepercayaan  presiden, yaitu, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung. Percaya atau tidak mereka adalah orang-orang dekatnya atau dia mendapat rekomendasi dari internal partainya, khususnya Ibu Mega, kira-kira begitulah. Kedepan, apabila pencalonan BG akan diganti maka terdapat delapan jenderal polisi lainnya yang namanya sudah berada di tangan presiden, kembali kepada takdir, siapa yang akan menjadi Kapolri baru? Apakah takdir BG akan menyusul seperti Irjen Pol Djoko Soesilo? Kita belum tahu juga. Yang jelas, BG harus menghadapi KPK, sebuah badan yang mendapat dukungan dari masyarakat, situasinya berat dan kritis. Benar kata isterinya, ikhlas saja, itu yang terbaik menurut penulis. Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen  www.ramalanintelijen.net

Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win

sumber : http://ramalanintelijen.net/?p=9441

Ini Cerita Tentang Pulang Kampung kemarin...

Oleh : Jul Fahmi Salim

Asslm wr wb.. .
Di jumat pagi ini, postingan kali bukan masalah regres-regresan data, tapi ini hanya cerita pulang kampung
Heheheh...

Hemmmm..... Kampungku, sejuuuuk dan asriiii.hihihhi

Untuk menuju ke kampung tercinta, ada 2 jalur yang akan dilalui. Pertama via medan (banda aceh, sigli, bireuen, lhoksmawe, aceh utara, langsa, aceh timur, tamiang, stabat, medan, kab. Karo -aceh tenggara) dan yg kedua yaitu via takengon (B. aceh, sigli, bireuen, bener meriah, takengon, gayo lues - Aceh Tenggara).. Kedua jalur ini dihadapkan pada jalan yang pada daerah tertentu sama-sama rusak dan bisa dikatakan merupakan "perbaikan abadi".hahahahh

Orang- orang tinggal di daerah kutacane pasti sudah tau apa yang saya maksudkan.  Setiap mlewati jalan tersebut selalu saja ada perbaikan... Ibaratnya  1000 m bagus, 100an mtr bermasalah(mulai dri rusak biasa, rusak sedang, bahkan rusak berrat, kadang2 ada sbagian yg hampir ilang jalannya.hahaha). Penyebabnya macam2, mulai dri hujan, longsor, mobil yg melintas melebihi tonase nya dll. Yang tidak kalah penting adalah kurangnya kesadaran masyarkat sekitar yang todak terlalu perduli dlm menjaga sarana yang ada. Intinya memang kembali kepada diri kita masing2 ..yah gitu-gitu aja sampe di kutacane... Ternyata fenomena yang saya alami dari keciiil (khusus via medan, via takengon baru skali lewat dr stu.heheh)   itu masi saja "bertahan" sampai sekarang..hihihi.. Terkadang muncul sikap pesimis dari dlm pikiran "apa mungkin suatu saat perbaikan abadi ini bisa berakhir???" . ntah lah, kita lihat saja nanti apakah ada pemerintah, kab/kota provinsi yang mampu membuat kebijakan yang mampu mematahkan "rekor" perbaikan abadi tersebut...

Bagaimana pun ini hanya unek2 saya sebagai warga yang tak tau mau disampaikan kemana...heehee...
dan ketika samapai di kampung tercinta, maka rasa lelah perjalanan 20an jam itu pun akan sirna tak kala menghiruuup segarnya udara di kampung halaman ku.....

Fajar pagii yang belum begitu kelihatan...

Baru terbit dari ufuk Timur

Hamparan Sawah

Masiiii hijauuuu....

Salah satu sudut dari kebun

Berebut Makanan

kueeekkkk...kueeekkk..

Rempah-rempah di Pematang sawah

Sungai yg masiih asli, enak buat beguling-guling sambil nyelam, we call it "Lawe Harum..."

Terimakasih sudah berkunjung..
:-)

Informasi Tes CPNS 2014

Kementerian pusat ataupun pemerintahan daerah dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera membuka 

penerimaan CPNS untuk tahun anggaran 2014 yang didasarkan pada surat keputusan alokasi formasi yang 

diberikan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh tiap tiap calon pelamar CPNS sebelum mereka mendaftarkan diri masing masing menurut tatacara pendaftaran CPNS yang telah ditentukan. 

Pendaftaran CPNS 2014 dibuka untuk mengisi kekosongan lowongan di berbagai instansi pusat dan daerah sebanyak 100.000 formasi dengan alokasi sebagai berikut: 

1. Formasi yang akan diberikan untuk pelamar umum adalah sebanyak 60 ribu alokasi formasi dan total alokasi formasi ini diperuntukan untuk CPNS daerah dan CPNS pusat. 
2. Formasi untuk PPPK adalah sebanyak 40.000 formasi, dengan alokasi untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

- Lowongan CPNS yang disediakan adalah untuk formasi tenaga kesehatan, tenaga guru, tenaga teknis/administrasi dan lowongan khusus yang diberikan untuk putra putri Papua dan kalangan penyandang cacat (kalangan disable)

- Pendaftaran CPNS diselenggarakan secara online dengan tata cara pendaftaran yang bisa anda lihat di http://www.asncpns.com/2014/05/panduan-registrasi-daftar-online-cpns.html 

- Pendaftaran CPNS akan dimulai pada akhir Juni 2014 di website pendaftaran CPNS yang telah ditentukan dan sebelumnya akan diinformasikan melalui Job Fair CPNS yang akan diselenggarakan selama 2 hari berturut turut di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2014. 

- Setiap pelamar yang mengirimkan lamaran dalam satu Kementerian hanya diperkenankan untuk 

mengirimkan satu lamaran saja, dimana lamaran tersebut ditujukan hanya untuk satu unit kerja dan satu 

unit formasi saja 

- Bobot Soal CPNS antara PPPK dan Pelamar  Umum adalah berbeda, mekanisme tes ujian CPNS keduanya bisa dilihat di link berikut http://www.asncpns.com/2014/05/perbedaan-soal-cpns-pelamar-umum-dan.html 

- Proses Seleksi dilaksanakan dalam beberapa tahap, diantaranya adalah: 

1. Screening Administrasi 
2. Tes Kompetensi Dasar yang meliputi TWK, TIU dan kepribadian. Untuk lebih jelas silakan akses Referensi pembelajaran resmi CPNS berdasarkan Juklak Juknis CPNS 
3. Tes Kompetensi Bidang. Tes TKB CPNS diberikan setelah peserta lulus point no 2 sesuai passing grade yang telah ditentukan. Masing masing ujian Tes Kompetensi bidang CPNS bisa dilihat di link berikut http://www.paketlkit.com/2014/05/paket-lkit-tkb.html 
4. Wawancara Kompetensi. Wawancara ini diberikan pada saat peserta tes telah lulus tahap 1 sampai dengan tahap 3. Wawancara diberikan untuk mengukur kompetensi masing masing peserta dengan mengukur dan berpatokan pada Interviewing Technical Analysis 

Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS, para peserta tes TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun. 

Persyaratan Umum CPNS 2014 

Persyaratan umum CPNS ini adalah merupakan persyaratan yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh 

masing masing pelamar sebelum bisa mengikuti seleksi tes cpns. 

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia antara 18 tahun dan 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2014 
3. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun hanya dikhususkan untuk kebutuhan formasi PPPK dan atau berdasarkan kebutuhan khusus, dimana setiap pelamar telah memiliki masa kerja yang telah ditentukan. 
4. Sehat Jasmani dan Rohani
5.  Bebas NARKOBA 
6. Khusus untuk pelamar kalangan sarjana dan diploma, berijazah Sarjana (S1), Diploma Empat (D4), atau Diploma Tiga (D3) dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi bidang studi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat Penyetaraan Ijazah luar Negeri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
7. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi untuk kalangan S1 dan D3, dan memiliki Ijazah SMA untuk pelamar dari tingkat SMA Sederajat 
8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 bagi lulusan dari program studi dengan akreditasi A dan minimal 3,00 bagi lulusan dari program studi dengan akreditasi B.
9. Berkelakuan Baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
10. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan  tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 
11. Tidak sedang menjalani perjanjian/ikatan dinas/kontrak kerja pada instansi lain 

Persyaratan Khusus CPNS 2014 

Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya yang diberikan oleh masing masing instansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Persayaratan khusus antara instansi satu dengan instansi lainnya akan berbeda. Beberapa Persyaratan khusus yangt biasa dipersyaratkan kepada pelamar diantaranya adalah: 

• TOEFL/TOEFL Prediction dari Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Negeri atau UPT Bahasa Perguruan Tinggi Negeri atau lembaga pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi dengan nilai minimal 450.
• TOEFL®IBT (Internet-Based TOEFL) yang diterbitkan oleh The Indonesian International Education Foundation (IIEF) dengan nilai minimal 53. 
• IELTS yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Australia (IDP) dengan nilai minimal 5. 

Tata Cara Pendaftaran 

  

1.  Pelamar wajib memiliki email aktif untuk bisa mengikuti proses rekrutment CPNS 2014 

2.  Pendaftaran dilakukan secara online, dengan tata cara yang telah disebutkan diatas 

3.  Sebelum melakukan pendaftaran, silakan anda sediakan hal hal berikut ini 

• Fotokopi KTP 
• Legalisir Ijazah 
• Legalisir Transkript Nilai 
• Scan pas foto terbaru anda 

Setelah menyelesaikan pendaftaran secara online, peserta wajib mengirimkan semua berkas persyaratan 

yang ditentukan ditambah dengan print out asli bukti pendaftaran secara online yang telah ditandatangani 

oleh pelamar. 

Berkas yang akan dikirimkan disertai juga dengan 

1.  SKCK dari Pihak Kepolisian 

2.  Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah 

3.  Dokumen lain yang ditentukan oleh masing masing instansi 

Ketentuan Lain 

1. Tes CPNS 2014 menggunakan sistem CAT CPNS 
2. Tempat pelaksanaan tes dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan. Informasi tentang lokasi tes dapat dilihat di laman berikut http://www.asncpns.com/2014/05/penerimaan-cpns-akhir-juni-ujian-cat.html 
3. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Kementerian atau instansi yang bersangkutan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikannya sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
4. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan CPNS tahun 2014 (pengumuman pengadaan, pelaksanaan ujian, wawancara, pengumuman kelulusan, dll)  para calon pelamar disarankan untuk terus memonitor perkembangannya pada website ASNCPNS.COM

untuk info lebih lanjut silahkan klik disni 

sumber : klik disini

Inilah Sosok 9 Presiden Palling Sederhana Di Dunia

Bagi sebagian orang di dunia, termasuk di Indonesia, kehidupan seorang Presiden identik dengan kemewahan. Banyak Presiden di dunia tinggal di rumah mewah, kemana-mana naik limusin, punya banyak pengawal, fasilitas serba mewah, gaji banyak, dan bisnis keluarga yang dijalankan oleh anak dan istri.

Namun, tidak semua Presiden seperti itu. Di belahan dunia lain, terutama di Amerika Latin, muncul pemimpin-pemimpin yang tak beda jauh dengan kehidupan rakyatnya. Bagi mereka, menjadi Presiden adalah melayani rakyat.

Berikut nama-nama Presiden yang cukup sederhana di dunia:

1.    Fernando Lugo

Dia mendapat julukan “pastor kaum papa”. Maklum, sebelum menjadi kandidat Presiden, Fernando Lugo adalah pastor yang sangat getol membela kaum tertindas. “Bila ada hal yang paling menyakitkan saya, maka itu adalah ketidakadilan dan terutama sekali ketidakadilan sosial,” kata Lugo.

Begitu dilantik menjadi Presiden tahun 2008, Lugo langsung menyatakan tidak akan menerima gajinya sebagai Presiden sebesar 4000 USD per bulan. “Saya tidak membutuhkan gaji itu, yang sebetulnya hak kaum miskin,” katanya.

Selama menjadi Presiden, Lugo memilih tetap tinggal di rumahnya yang sederhana. Ia juga selalu berpakaian sangat sederhana: kemeja panjang atau lengan pendek.

Rikard Bagun dalam laporannya berkepala “Terperangah atas Asketisme Lugo” menulis, “Setiap tamu, termasuk kami bertiga dari Indonesia (saya, Budiman, dan Martin), ikut menikmati makanan harian Lugo berupa singkong rebus, nasi putih, daun kol cacah (salad), dan ikan. Jenis makanan sehari-hari rakyat biasa di Paraguay. Tidak ada yang istimewa.”

Rikard juga melihat, pada hari pertama di jabatannya, Lugo dan Hugo Chavez menyantap makanan rakyat Amerika Latin, seperti ubi kayu, jagung, dan pisang rebus. Sayang, 22 Juni 2012 lalu, Fernando Lugo dikudeta oleh sayap kanan melalui parlemen.

2.    Jose ‘Pepe’ Mujica

Jose Mujica adalah salah satu pemimpin Gerakan Pembebasan Nasional Tupamaro (MLN-T). Ia menghabiskan 14 tahun di penjara karena aktivitas gerilya melawan kediktatoran.

Ia memenangkan pemilu tahun 2009 dan resmi menduduki jabatan Presiden pada Maret 2010. Sejak menjadi Presiden Uruguay, Pepe Mujica memilih tinggal di rumahnya di pinggiran kota Montevideo. Di rumahnya itu tidak ada pelayan. Hampir semua pekerjaan rumahnya, seperti memasak, dikerjakan sendiri.

Selama menjadi Presiden, Pepe Mujica menyumbangkan 90 persen gajinya untuk menambah anggaran sosial negerinya. Pada tahun 2010, kekayaannya pribadinya tak lebih dari 1800 AS dollar atau sekitar Rp 18 Juta. Ia juga hanya menggunakan Volkswagen Beetle keluaran 1987 sebagai kendaraan pribadinya.

Hidup sederhana memang filosofi hidup politisi kiri ini. Ketika ia menjadi anggota parlemen, ia memang sudah sangat sederhana. Sampai-sampai  Petugas parkir gedung parlemen sangat kaget ketika melihat Mujica datang hanya mengendari motor vespa.

3.    Hugo Chavez

Hugo Chavez lahir dari keluarga kelas pekerja. Ia tumbuh dalam kehidupan yang sangat miskin bersama neneknya. Begitu terpilih sebagai Presiden tahun 1998, Chavez menggunakan kekuasannya untuk memberdayakan kaum miskin.

Dia juga adalah sosok Presiden yang sederhana. Seperti Fernando Lugo dan Jose Mujica, Chavez juga menyumbangkan sebagian besar gajinya untuk anggaran sosial. Chavez juga dikenal Presiden yang sangat merakyat. Ketika melakukan kunjungan, Ia hanya menggunakan jeep atau menumpangi truk.

Ketika hujan lebat mengguyur Venezuela, yang berakibat banjir hebat di mana-mana, Chavez membuka pintu istana Kepresidenan sebagai tempat penampungan. Baginya, Istana Kepresidenan adalah rumah rakyat.

Chavez adalah pembebas bagi rakyat Venezuela. Ia menggunakan kekuasaannya untuk merebut kembali kontrol terhadap sumber daya dan kemudian menggunakannya untuk memberantas kemiskinan, membebaskan rakyat dari buta huruf, menggratiskan pendidikan dan kesehatan, menciptakan toko sembako murah di seantero negeri, dan uan pensiun bagi lansia.

4.    Fidel Castro

Fidel Castro adalah salah satu pemimpin Revolusi Kuba tahun 1959. Sejak itu, Kuba bergerak menuju sosialisme. Tak heran, karena langkahnya yang berbeda dengan jalan imperialisme itu, Fidel Castro dan Kuba banyak didiskreditkan.

Yang sering terdengar, Fidel dianggap diktator dan hidup sangat mewah. Majalah Forbes, misalnya, menuding Fidel punya simpanan 900 juta USD di luar negeri. Berbekal tudingan palsu itu, media-media mainstream menempatkan Castro sebagai orang terkaya di dunia.

Pada kenyataannya, Castro hidup sangat sederhana. Ia tak punya limusin seperti Obama. Pada kenyataannya, hanya menerima gaji sebesar 900 peso (Peso Kuba tidak punya nilai di pasar internasional, tetapi nilai domestiknya setara kira-kira 36$ per bulan atau sekitar Rp 350 ribu). Di Indonesia, kita hampir tidak menemukan lagi ada buruh yang dibayar di bawah Rp 350 ribu per bulan. Tetapi Kuba membayar gaji Presidennya hanya Rp 350 ribu.

Fidel sendiri sudah membantah tudingan Forbes. Ia bahkan menantang Forebs, “Jika anda bisa membuktikan saya punya uang 1 dollar di luar negeri, saya akan mundur dari jabatan saya.”

Dalam wawancaranya dengan Ignacio Ramonet, seperti ditulis di buku “Fidel Castro: My Life”, sekalipun gajinya pas-pasan, ia mengaku tidak sekarat dalam kelaparan. Sudah begitu, gaji yang kecil itu harus dia sisipkan untuk menyetor iuran ke partai.

5.    Nelson Mandela

Siapa yang tak kenal Nelson Mandela? Dia merupakan pemimpin terkemuka pembebasan Afrika Selatan dari kolonialisme dan apartheid. Namanya begitu termasyhur di seluruh penjuru Afrika dan dunia.

Meski begitu, Mandela tetap merupakan sosok yang sederhana. Begitu menjadi Presiden tahun 1994, Mandela rutin memotong gajinya untuk disumbangkan bagi anggaran sosial. Malahan, kemudian, ia menyerahkan sepertiga gajinya untuk membantu anak-anak.

Rumahnya di Johannesburg maupun di desa asalnya, Qunu, terbilang sederhana dan tak ubahnya dengan rumah masyarakat umum.

Tahun 1994, ketika negerinya didera utang warisan rejim lama, Mandela menyerukan pejabat negerinya mengencangkan ikat pinggang. Namun, sebagai langkah awal, ia memulai dengan memotong gajinya sendiri dan gaji Wakil Presiden.

6.    Rafael Correa

Rafael Correa adalah ekonom bergelar  PhD jebolan University of Illinois, AS. Namun, sekalipun menimbah ilmu di AS, Correa justru sangat anti-neoliberal.

Pada saat Luis Alfredo Palacio, Correa menjadi salah satu menterinya. Saat itu Correa berani menentang proposal IMF dan Bank Dunia. Sayang, tindakannya tidak direstui Presiden Ekuador saat itu. Correa pun mundur dari jabatannya. Namun, sejak peristiwa itu, nama Correa makin populer dan dikagumi rakyat.

Correa sendiri terbilang pemimpin sederhana. Tanggal 6 April lalu, ketika APBN Ekuador diancam defisit, Correa mengeluarkan dekrit untuk membekukan pembayaran gaji pejabat tinggi selama dua tahun. Itu termasuk gaji Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan pejabat tinggi lainnya.

Tak hanya itu, ia juga memotong gajinya dari sekitar 8000 USD menjadi 4000 USD. Memang, gaji pejabat Ekuador termasuk tertinggi di kawasan Andean. Dengan pemotongan gaji itu, Correa menyelamatkan APBN tanpa memangkas subsidi sosial rakyatnya.

7.    Evo Morales

Evo Morales adalah Presiden pribumi pertama dalam sejarah Bolivia. Seperti kebanyakan pribumi Bolivia lainnya, Evo kecil sangat miskin dan menghabiskan masa kecilnya dengan menggembala domba. Karena tekanan kemiskinan itu pula, Evo tidak bisa menuntaskan pendidikannya.

Evo adalah seorang petani. Penderitaan yang dialami oleh petani membuat Evo tertarik bergabung dalam serikat petani koka. Pada tahun 1995, ia turut mendirikan partai gerakan sosial bernama Gerakan untuk Sosialisme (MAS).

Dalam pemilu 2005, Evo memenangkan pemilu Presiden. Ia resmi menempati jabatannya Januari 2006. Begitu ia menempati jabatannya, Evo mengumumkan pemotongan setengah gajinya untuk meningkatkan jumlah guru dan dokter.

“Kita membutuhkan 6000 guru baru dan membutuhkan uang 2.200 USD,” katanya. Ia juga menyerukan agar menterinya mengikuti langkahnya. “Bukan untuk Evo, tetapi untuk rakyat,” tambahnya.

Ketika Peru dilanda gempa bumi, pada tahun 2007, Evo juga mendonasikan separuh gajinya untuk korban gempa. Begitu pula ketika terjadi gempa di Haiti dan Chile, Evo juga memotong separuh gajinya dan gaji Wakil Presiden untuk disumbangkan ke rakyat Chile dan Haiti.

Selama menjadi Presiden, penampilan Evo tidak berubah. Ia lebih sering memakai pakaian sederhana, seperti jaket kulit atau sweater biasa. Ia juga tidak meninggalkan kebiasan kaum pribumi mengunyah daun koka.

8.    Ahmadinejad

Ahmadinejad, yang pernah menjadi Walikota Teheran, Ibukota Iran, resmi menjadi Presiden tahun 2005. Saat itu, ia diminta mengumumkan kekayaannya. Ternyata, kekayaannya hanya satu rumah sederhana seluas 175 meter persegi dan mobil Peugeot putih keluaran 1977.

Selain itu, ketika baru menempati jabatannya, ia meminta pembantunya menggulung karpet antik peninggalan Persia di istana negara dan menggantinya dengan karpet biasa. Ia menolak kursi V.I.P di pesawat Kepresidenan.

Ahmadinejad selalu berusaha menggambarkan dirinya tidak berjarak dengan rakyat kebanyakan. Beberapa fotonya beredar di dunia maya memperlihatkan Ia tertidur pulas di atas karpet biasa.

9.    Lula Da Silva

Lula Da Silva adalah Presiden Brazil yang berlatar-belakang aktivis buruh. Ia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Lantaran itulah ia harus meninggalkan bangku Sekolah Dasar. Sejak usia 12 tahun, Lula kecil hidup di jalanan, jadi tukang semir sepatu dan menjual kacang.

Pada usia 14 tahun, Ia bekerja di pabrik pengolahan tembaga dan menempati posisi operator mesin bubut. Lima tahun kemudian, ketika ia bekerja di perusahaan otomotif, ia kehilangan jarinya karena kecelakaan kerja. Namun, kejadian itulah yang mendorong Lula mengorganisir kawan-kawannya sesama pekerja untuk membangun serikat dan memperjuangkan hak-haknya.

Di bawah kediktatoran, Lula tampil sebagai aktivis kiri penentang kediktatoran. Tahun 1971, Lula terpaksa menyaksikan Istrinya, Maria de Lourde, yang menderita penyakit hepatitis, meninggal karena ketiadaan uang untuk membeli obat. Tahun 1978, Ia menjadi Presiden Serikat Buruh Pabrik Baja. Ia juga terlibat dalam pendirian Partai Buruh (PT).

Tiga kali maju sebagai Calon Presiden, Lula akhirnya terpilih pada tahun 2002. Pertama kalinya dalam sejarah Brazil dipimpin oleh Presiden berhaluan kiri dan dari latar-belakang klas pekerja.

Begitu menjadi Presiden, Lula tidak mengubah kehidupannya. Ia tetap berpenampilan sederhana. William Gonçalves, seorang Professor di Universitas Negara Rio De Jeneiro, mengatakan, “Lula adalah rakyat. Ia mengerti perasaan mereka dan berbicara dengan bahasa mereka.”

Lula terpilih dua kali sebagai Presiden Brazil. Masa pemerintahannya dianggap sangat sukses. Tak heran, tingkat penerimaan rakyat terhadap pemerintahan Lula mencapai 80%.

Raymond Samuel

sumber : klik disini

Belajar Sistem Informasi Gampong, Datanglah ke Abdya

Ketika asik membaca koran Serambi seperti biasanya, ada hal yang mampu membuat saya tersenyum bangga, ya di sudut salah satu halamannya, muncul kolom "Pariwara" dengan judul "Belajar Sistem Informasi Gampong, Datanglah ke Abdya", tokoh yang berada disitu adalah Pak WERI, S.E, MA, Dosen saya di EKP Unsyiah yang kini menjabat sebagiai Kepala Bappeda Aceh Barat Daya (ABDYA). Ternyata Pemkab Abdya tidak salah mengangkat beliau sebagai kepala Bappeda, buktinya dengan di aplikasikannnya program SAIG (Sistem Adminitrasi dan Informasi Gampong) yang berasal dari studi banding beliau ke Nusa Tenggara Barat..Terbersit kagum akan pengaplikasian hasil dari studi banding tersebut ke daerah Abdya.. Semoga sehat selalu dan selalu dalm lindungan Allah SWT  Pak, dan terus Berkarya untuk membangun daerah....

(Aceh.Tribunnews.com)..TANPA data, tak ada perencanaan pembangunan. Aceh bahkan tidak akan pernah mencapai sasaran pembangunan apabila database (pangkalan data)-nya tidak ada. “Tanpa database, percuma saja dirancang semua program ini-itu karena kita tak tahu dari mana memulainya dan tak tahu kapan harus mengakhirinya.”

Itulah yang menjadi stressing pembicaraan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh Barat Daya (Bappeda Abdya), Weri SE MA saat tampil dalam Seminar Inovasi Pelayanan Publik di Aceh yang digelar Logica 2 Australian Aid (AusAid) di Hotel Hermes Banda Aceh, Rabu pekan lalu.

Dari sekian banyak materi presentasi yang merupakan success story instansi/lembaga yang selama ini didampingi dan difasilitasi Logica 2 di Aceh, salah satunya adalah tentang Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG). Materi ini menjadi andalan Pemkab Abdya karena Abdya sudah hampir setahun menerapkannya. Itu sebab, Tim Logica 2 Banda Aceh mengundang Kepala Bappeda Abdya, Weri MA untuk mempresentasikannya di depan 300 peserta yang menghadiri seminar tersebut.

Dengan gayanya yang komunikatif dan kocak, Weri berhasil memperkenalkan SAIG ala Abdya serta berbagai keunggulan dan manfaatnya. Tak lupa pula ia beberkan apa saja tantangannya.

Adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa hak warga desa dijamin untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan desa. Pada Pasal 86 UU itu malah dinyatakan pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi desa.

Ketika Pemkab Abdya ingin mengembangkan sistem informasi desa, di Aceh tahun lalu belum ada kabupaten yang bisa dijadikan tempat berguru untuk mendalami sistem administrasi dan informasi desa (SAID). Pemkab Abdya yang sejak awal antusias melengkapi SAID-nya, mendapat kabar dari Tim Logica 2 Banda Aceh bahwa di Desa Sawe, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah diterapkan SAID yang hasilnya memuaskan.

Akhirnya, tim yang ditunjuk Bupati Abdya, Ir Jufri Hasanuddin bertolak ke Desa Sawe NTB pada 24-25 Juli 2013. Di sinilah Weri dkk mendalami segala sesuatunya tentang SAID, program yang didukung oleh ACCESS (The Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme).

Konsep SAID itu pun diadopsi dan dimutatis mutandis untuk diterapkan di Abdya. “Tapi berhubung di Aceh, termasuk di Abdya, sudah banyak SAID, maka istilahnya kita ganti menjadi SAIG,” kata Weri berseloroh. Candaan Weri itu dia maksudkan untuk menyatakan bahwa SAID (Said) yang merupakan gelar bangsawan Aceh keturunan Arab, memang tergolong banyak di Aceh. Maka ia ganti menjadi SAIG, karena istilah desa di Aceh sudah dibakukan menjadi gampong, sebagaimana diatur di dalam Qanun Aceh tentang Gampong. Jadi, kalau di NTB namanya SAID, di Abdya justru SAIG.

Nah, dalam SAIG ala Abdya ini, kata Weri, 63 indikator sosial ekonomi ada di sana. Dengan demikian, tergambar lengkap siapa yang miskin dan siapa yang kaya di setiap desa. Jika suatu waktu ada bantuan untuk warga miskin di sebuah desa di Abdya yang sudah diinput data SAIG-nya, maka bantuan itu tidak akan salah sasaran. Soalnya, Abdya kini sudah punya peta sosial kemiskinan. Berkat SAIG langsung ketahuan siapa orang miskin yang tidak mendapat bantuan yang seharusnya ia terima dan siapa pula orang kaya yang menerima bantuan untuk orang miskin.

Data SAIG yang online itu dimungkinkan terhimpun, karena diawali dengan kegiatan pemetaan apresiatif gampong (PAG), dilanjutkan dengan pertemuan apresiatif kabupaten (PAK). Untuk itu, Pemkab Abdya menyiapkan dan melatih sejumlah kader pemetaan apresiatif gampong (KPAG) dan fasilitator pemetaan apresiatif gampong (FPAG), serta fasilitator teknis pemetaan (FTP). Pelatihan para kader dan fasilitator ini dibantu AusAid melalui LOGICA 2 (Local Governance Innovations for Communities in Aceh) Fase 2.

“Pendeknya, Logica 2 telah memberi kontribusi sangat besar dalam SAIG ini. Sedari awal program percontohan ini pun didukung oleh Bappeda Aceh,” kata Weri yang juga dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah.

Namun diakuinya, belum semua kecamatan di Abdya sudah ditata PAG dan SAIG-nya. Abdya akan mereplikasi PAG dan SAIG untuk 78 desa lagi yang tersebar di lima kecamatan lainnya.

Jadi, kalau mau belajar sistem administrasi dan informasi gampong, tak perlu lagi di NTB atau Pulau Jawa, cukup datang saja ke Abdya. “Dengan senang hati kami siap share pengalaman,” kata Weri yang berdarah Minang dan Alas.

“Hanya dua menit, sebuah surat pindah di desa bisa diproses dengan cekatan oleh kader yang hanya berpendidikan sekolah menengah,” kata Weri berpromosi.

Saat ini Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, dan Pidie Jaya telah menyertakan kader gampong mandirinya untuk dilatih di Abdya karena tertarik untuk mereplikasi PAG dan SAIG. Itu menandakan, Abdya bakal menjadi guru yang baik di bidang PAG dan SAIG. Bravo Abdya!

Apa Itu SAIG?
SAIG adalah Sistem Administrasi dan Informasi Gampong. Di Aceh, program ini pertama kali diterapkan di Aceh Barat Daya (Abdya). SAIG dikembangkan dengan memanfaatkan database penduduk (by name by address).

SAIG terdiri atas dua bagian, yaitu sistem administrasi (menyimpan informasi pribadi penduduk, dipergunakan untuk keperluan layanan administrasi, dan hanya bisa diakses oleh aparat desa yang diberi wewenang) serta sistem informasi (berisi informasi umum desa online melalui website/portal).

Database dan visualisasi melalui peta interaktif sudah pula diterapkan di sebagian Abdya. Ini memungkinkan visualisasi informasi dan data, sehingga mempermudah pemahaman dan analisis fakta database. Dengan adanya peta interaktif itu, apa lantai dan cat atap rumah setiap penduduk di sebuah desa pun terdata.

Selain itu visualisasi akan memicu diskusi terkait topik spesifik. Misalnya, siapa dan di mana orang miskin, siapa penerima program, perubahan dalam status sebagai orang miskin, dan sebagainya. Terkahir, targetting berbagai program dapat ditingkatkan akurasi sasarannya berkat SAIG.

Dalam sistem administrasi desa juga terdapat data statistik seperti grafik jenis pekerjaan warga. “Banyak hal yang dapat dilihat dari peta ini. Untuk melihat jenis kelamin cukup mengetik di sistem, maka keluarlah jumlah jenis kelamin yang ada di sebuah desa. Begitu juga ketika kita ingin melihat data jumlah KK perempuan, cukup hanya diketik dan keluarlah jumlah kepala keluarga perempuan,” kata Nashrun Marzuki, Staf Khusus Bupati Abdya Bidang Politik dan Public Relation.

Menjaring data
Ada beberapa proses dalam mendapatkan data yang valid. Pertama, kader pemberdayaan masyarakat (KPM) menggali aset dan potensi desa. Saat potensi dan aset sudah terdata, maka warga kembali dikumpulkan untuk menyepakati. Tidak hanya sampai di situ, KPM, keuchik, Sekdes, dan kepada dusun mendata dari rumah ke rumah guna mencari informasi akurat dari warga. Setelah data diperoleh, kembali dilakukan pleno dengan warga. KPM memperoleh data klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan kesepakatan saat penggalian indikator, masyarakat menyepakati tiga klasifikasi, yaitu: miskin, sedang, dan kaya yang kemudian diberi warna merah, kuning, dan hijau. (*)

Sumber : klik disni