Aceh Termiskin di Sumatera

Oleh : Jul Fahmi Salim

Melihat beberapa headline berita baik cetak maupun elektronik baik media lokal (serambi indonesia, Kanal Aceh) maupun nasional ( detiknews) cukup membuat hati tergidik dengan headline "Aceh Termiskin di Sumatera". Tentu saja ini bukan isapan jempol belaka, karena berbagai media tersebut mengutip dari sumber yang kredibel dan juga lembaga pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Tentu saja sebagai warga aceh, saya merasa malu, dengan anggaran yang melimpah dan sumber daya yang terbilang lebih dari cukup, ini merupakan hal yang sangat miris.

Kemiskinan

Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi

Dana Otsus

Perekonomian Aceh Tenggara

Assalamualaikum wr wb

Selamat Sore…

Kaleidoskop Perkonomian Aceh Tenggara : 

Mencari Sebuah Solusi Untuk Mengejar Kemajuan Daerah Tetangga

Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di paling ujung Provinsi Aceh, berbatasan langsung dengan Kab. Karo salah satu daerah di Sumut. Aceh Tenggara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh tentu saja ikut merasakan “manisnya” dana otsus yang didapat Aceh. Lantas benarkah dana otsus mampu memperbaiki perekonomian Aceh Tenggara secara makro? Mari kita lihat dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Aceh Tenggara, Aceh dan Nasional.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 6 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada awal periode (2010) pertumbuhan ekonomi aceh tenggara mencapai 10,73 persen, sebuah angka pertumbuhan yang sangat baik tentunya. Jika dilihat secara umum pertumbuhan ekonomi nasional dikisaran 6,6 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi aceh berada di angka 5,91 persen. Secara umum baik perekonomian aceh maupun aceh tenggara cenderung mengikuti tren pertumbuhan ekonomi nasional. Ini mengindikasikan bahwa aceh tenggara belum mampu menepis ketergantungan yang kuat terhadap provinsi maupun nasional. Aceh tenggara akan lebih baik jika mampu mengikuti “irama” pertumbuhan ekonomi yang positif baik provinsi maupun nasional, dan mampu tetap positif jika pertumbuhan ekonomi aceh dan nasional cenderung negative.

Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu factor penghambat dalam suatu perekonomian. Suatu daerah yang memiliki penduduk miskin yang besar biasa merupakan daerah yang memilki penduduk yang kurang produktif. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dari berbagai penelitian memiliki hubunga kausalitas (sebab-akibat) yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang baik, diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Lantas, bagaimakah dengan Aceh Tenggara? Sudahkah mampu menurunkan angka kemiskinan?

Sumber : BPS Aceh (Diolah)

Terjadi sedikit fenomena “aneh”, dimana ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, angka kemiskinan juga tinggi, dan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka terlihat bahwa tingkat kemiskinan juga mengalami penuruan. Secara umum dalam kurun waktu 6 tahun pertumbuhan ekonomi menurun dari 10,73 persen menjadi 4,08 persen , sedangkan tingkat kemiskinan menurun dari 16,78 persen menjadi 14,91 persen pada tahun 2015. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2012 sebesar 4,61 persen menjadi 4,89 persen diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 15,64 persen menjadi 14,39 persen.

Memang banyak pendapat para ahli yang menyatakan bahwa, mengukur kesejahteraan suatu negara/provinsi/daerah dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang semu, tidak terkecuali yang terjadi di Aceh Tenggara. Artinya, ada hal atau factor yang lebih spesifik yang mampu menjelaskan mengapa tingkat kemiskinan di Aceh Tenggara bisa menurun dalam kurun waktu 6 Tahun terakhir.

Sumber : BPS Aceh (Diolah)

Daerah yang sedang berkembang identic dengan penyokong perekonomiannya berada disektor primer, dimana kegiatan perekonomian masi di dominasi oleh kegiata pertanian, penggalian dan pertambangan. Daerah sedang berkembang juga sangat identic dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kenaikan nilai IPM setiap daerah ditentukkan oleh baik tidaknya layanan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, saran dan prasarana,  infrastruktur pendukung seperti jalan, dan bandar udara. Disamping itu kebutuhan untuk industry pengolahn terhadap barang-barang raw material menjadi barang yang lebih bernilai (memiliki nilai tambah), misalnya pengolah padi menjadi beras, kemudian beras menjadi tepung. Dengan dijualnya tepung menjadi lebih mahal.

Komoditi lain unggulan yang bisa di jadikan leading sektor dalam industry pengolahan adalah Ikan Mas. Ikan mas yang melimpah dapat dijadikan ikan kaleng, dimana untuk ikan air tawar masih belum ada yang menjadi berupa makanan kaleng yang bisa lebih instan. Dengan dijadikan makanan instan, ikan tersebut lebih bisa tahan lama dan pemasarannya pun bisa menjadi lebih luas, sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menjual ikan mas seperti biasa, dimana dari segi daya jangkau luas pemasaran tergantung pada kemampuan ikan bertahan. Jika pengemasan pengiriman tidak baik maka ikan mas bisa mati sebelum sampai pada tempat tujuannya.

Selain ikan mas, kakao merupakan salah satu komoditi unggulan lainnya dari Aceh Tenggara, daripada menjualnya dengan bentuk bijian yang lebih murah, akan lebih baik menjualnya dalam bentuk tepung coklat siap seduh, tentu saja dalam pemilihan (sortir) biji kakao yang baik adalah biji kakao yang sesuai standar yang tetapkan oleh BPPOM (akan sangat lebih baik jika sesuai dengan standar internasional) sehingga mampu bersaing dengan produk yang sudah ada sehingga dari segi kualitas mampu dijamin oleh produsen (kita harus belajar banyak dari Kabupaten dari dtaran tinggi Gayo yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah, dengan komoditi unggulan merekea berupa kopi yang sudah mendunia). Dalam mewujudkannya, perlu adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha yang berada di Kutacane.

Service Sector will be a leading sector, why not????

Selain dari sektor pertanian dan perkebunan, salah satu sektor yang sangat potensial di Agara adalah sektor pariwisata. Iya pariwisata, karena Agara sudah memiliki “objek wisata” yang memiliki “Branding” internasional. Jika anda berpikir “objek wisata ” itu adalah TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser), berarti kita memiliki pemikiran yang sama. TNGL memiliki nama yang sudah Go Internasional, ini terbukti dengan mudahnya menemukan nama TNGL baik d situs dalam maupun luar negeri.

Tampaknya Pemda Agara masih belum optimal dalam memanfaatkan “Branding” TNGL yang sudah ada. Seharusnya pemda yang sudah memiliki branding tersebut harus lebih “gila” dalam mempromosikannya. Dalam beberapa tahun terakhir memang sudah terlihat cukup menggeliat, dengan adanya beberapa event nasional bahkan internasional yang di adakan oleh pemda Agara seperti International Rafting Festival 2015. Ini merupakan sebuah langkah besar yang sebaiknya rutin dilakukan tiap tahunnya baik dalam maupun luar negeri.

Sumber : http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/rafting-sungai-alas.jpg

Diharapkan kedepannya pemda Agara lebih mampu lagi menggali potensi-potensi yang ada di Agara sehingga mampu meningkat taraf hidup masyarakat yang bermukin di Tanoh ALah Metuah ini.

Terima Kasih..

Aceh Bergelimang Dana, Tapi Tidak Tahu Kemana ??

Assalamualaikum wr wb....

Selamat Pagii...

Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua, amiiin.

copas berita dari Serambinews.com dengan judul "Aceh Bergelimang Dana, Tapi Tidak Tahu Kemana ??".. Dari Judulnya saja sudah bisa ditebak, intinya adalah pemakaian anggaran yang masih belum sesuai dengan output yang di harapkan... mari kita simak... check this ouuut...

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penggunaan dana otsus yang dinilai tak tepat sasaran itu seakan tak habis diperbincangkan. Bayangkan saja, dana empat puluh triliun   yang digelontorkan pusat untuk Aceh, dalam bentuk hibah tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah yang tak memiliki rencana induk. Kok bisa?

Jadi pertanyaan besar, ketika dana otsus yang dihibahkan pusat itu telah mencapai angka 40 triliun, masih saja direalisasikan tanpa rencana induk. Bayangkan saja, masih ada 60 triliun lagi yang belum sampai ke kas daerah, dari total dana 100 triliun. Sungguh, Aceh bergelimang dana, tapi tak tahu ke mana.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Prof Dr Abubakar Karim MS mengatakan, pemanfaatan dana itu tetap sesuai petunjuk, yakni membiayai bidang infrastruktur, ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Saya juga tidak tahu mengapa dulu rencana induk ini tak dibuat. Sekarang kami sedang menggodoknya. Sudah dua tahun kami bahas, tapi belum selesai. Kita targetkan tahun ini tuntas,” kata Prof Abubakar, sebagaimana ditulis Harian Serambi Indonesia hari ini, Kamis (13/8/2015).

Dalam program Cakrawala edisi Kamis, 13 Agustus 2015, tim mengangkat topik Salam Serambi "Tujuh Tahun Dana Otsus Tanpa Arah". Hadir di studio SerambiFM 90,2 Mhz, Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali dipandu host Nico Firza.

Bukhari mengatakan, penggunaan dana sebesar itu layak dipertanyakan, sebab selama ini dicairkan tanpa rencana induk. "Kita melihatnya lucu, penggunaan dana sebesar itu tanpa blueprint, bagaimana bisa?" ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Pemda, bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah ini. "Apa kerja pemerintah daerah? dana tersebut harus jelas rencana induknya, dan tentu dengan pengawalan yang ketat," katanya.

Sebagaimana diketahui, selain tak punya rencana induk, penyaluran dana Otsus ke kabupaten/kota masih harus dipertanyakan. Sebab pada kenyataannya, pemerintah provinsi tak bisa terlalu ikut campur dalam program yang diusulkan kabupaten/kota. Padahal, bisa jadi program-program yang diajukan 'mereka' itu tak efektif dalam membangun ekonomi masyarakat. (*)

sumber klik disini 

Aceh Gagal Capai Target Ekonomi

Assalamualaikum wr wb...

Berita Analisis Pertumbuhan  Perekonomian Provinsi Aceh... 

Oleh : Rustam Effendi

LIPUTAN eksklusif tentang “Aceh Gagal Capai Target RPJM” (Serambi, 23/3/2015) amat memprihatinkan kita semua. Hal ini dikarenakan beberapa target yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 dan telah diqanunkan, terutama di bidang ekonomi, seperti angka pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, termasuk angka kemiskinan, realisasinya tidak sebagaimana diharapkan. Bahkan, yang sangat memiriskan hati, target pertumbuhan ekonomi Aceh yang telah dirancang pihak perencana daerah ini, realisasinya amat jauh dari harapan.

Seperti dirilis harian ini, pertumbuhan ekonomi Aceh (non migas) pada 2013 ditargetkan sebesar 6,5%, 2014 (6,7%), 2015 (6,8%), 2016 (7,2%), dan 2017 sebesar 8,0%. Kenyataannya, pada 2013 pertumbuhan ekonomi hanya mampu dicapai 4,4% (terdapat selisih 2,1%) dan 2014 hanya 4,13% (selisihnya bertambah menjadi 2,57%). Tingkat pengangguran, pada 2013 ditargetkan 7,8%, tapi realisasinya lebih tinggi (10,30%, atau beda 2,5%), 2014 ditargetkan 7,6%, tapi realisasinya pun masih 10,30% (selisihnya makin tinggi, yakni 2,7%).

Untuk tingkat inflasi pun tidak memuaskan, dari target sebesar 4,2% pada 2013, ternyata realisasinya sebesar 7,31%. Pun untuk 2014, realisasinya ternyata 8,09%, sementara targetnya 4,4% (terjadi selisih sekitar 3,69%). Realisasi untuk tingkat kemiskinan juga menunjukkan kecenderungan yang kurang menggembirakan. Kendati pada 2013 realisasinya sudah memperlihatkan kemajuan, yaitu sebesar 17,72% (dari target 18,0%), tapi pada 2014 realisasinya lebih buruk dari yang diharapkan, yakni 16,0% (dari target 15,5%).

Tulisan ini hanya fokus membahas persoalan pertumbuhan ekonomi Aceh. Mengapa? Kendatipun keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditelisik dari dua aspek lain (selain pertumbuhan ekonomi), yakni kualitas hidup (quality of life) dan pembangunan manusia (human development), namun jelas hanya pertumbuhan ekonomi yang dipandang lebih terukur/objektif penilaiannya (Hae S. Kim, 2014). Ketertarikan penulis untuk fokus pada hal ini juga dikarenakan perbedaan (selisih) antara angka pertumbuhan yang terealisasi dan angka yang ditargetkan dalam RPJMA 2012-2017), tampak semakin melebar dari tahun ke tahun. Dan, dapat dipastikan pelebaran jurang (gap) antara target dan realisasi ini akan semakin menganga pada tahun-tahun mendatang (2015, 2016, dan 2017).

Secara tidak langsung, hal ini pun akan menerangkan kepada publik betapa pihak perencana di daerah ini tidak menggunakan akal sehat (rasionalitas) pada saat membuat target perencanaan pembangunan, jika kita tidak ingin menyebutnya asal-asalan. Pihak perencana lupa, membuat target yang tidak akurat dengan asumsi yang tidak jelas justru akan menjadi bumerang mengingat kedudukan dokumen RPJM Aceh menjadi dasar penilaian kinerja Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Sudah diingatkan

Persis, hampir tiga tahun yang lalu penulis sudah mengingatkan tim penyusun RPJMA 2012-2017 (baca: pihak Bappeda Aceh) agar berhati-hati dalam menetapkan target (sasaran) pertumbuhan ekonomi. Melalui artikel “Menyusun RPJM Realistis” (Serambi, 5/6/2012), penulis sudah sarankan agar dihitung dengan cermat ketersediaan besaran investasi fisik yang dibutuhkan untuk setiap angka pertumbuhan ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh. Ini penting agar angka-angka target yang dituangkan dalam dokumen RPJMA benar-benar realistis, dan lebih penting lagi tidak menjadi “celah” bagi pihak lain untuk melihat kelemahan kinerja eksekutif (baca: Gubernur dan perangkatnya).

Penyusun RPJMA 2012-2017.

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (misalnya, di atas 5%), sulit dicapai Aceh selama ini? Tidak lain karena daerah ini belum mampu menyediakan investasi fisik (bukan non fisik) yang memadai. Investasi fisik adalah investasi yang dilakukan untuk menunjang setiap proses peningkatan produksi. Seperti diterangkan dalam literatur ekonomi, juga pernah diulas Basri (Kompas, 1/6/2009), pertumbuhan ekonomi berhubungan langsung dengan besaran investasi dan berhubungan terbalik dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). ICOR itu sendiri menunjukkan besaran unit investasi fisik yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output. Singkatnya, ICOR menerangkan tingkat efektivitas dari investasi modal.

Penulis memperkirakan, jika digunakan angka ICOR Aceh 2010 sebesar 4,64 (hitungan BPS), maka untuk ekonomi Aceh dapat tumbuh rata-rata 6%, sedikitnya dibutuhkan investasi fisik sebanyak Rp 8,6 - Rp 9,7 triliun tiap tahunnya. Kalau ingin ekonominya tumbuh rata-rata hanya 5% selama 2012-2017, sekurang-kurangnya juga butuh investasi fisik sekitar Rp 7,1-Rp 8,1 triliun per tahunnya (jika didasarkan PDRB Aceh 2011, harga konstan).

Dengan rasio investasi terhadap PDRB Aceh yang rata-rata sekitar 23,0%, kebutuhan itu baru mampu dipenuhi sebanyak Rp 1,6-Rp 1,8 triliun (untuk tumbuh 5%), atau Rp 2-Rp 2,2 triliun (untuk tumbuh 6%). Persoalannya, dari mana ketidakcukupan investasi fisik itu (diperkirakan sekitar Rp 5,5 triliun-Rp 7,5 triliun), mampu dipenuhi oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya dengan kapasitas fiskal yang ada selama ini?

Sejauh ini, pemerintah Aceh tidak pernah menerangkan secara jelas sumber-sumber investasi fisik yang dapat dikerahkan untuk dapat menopang besaran laju pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai seperti dituangkan dalam RPJMA. Dan, tidak dapat dipungkiri, jika investasi fisik yang ada pada tahun-tahun terakhir ini masih sepenuhnya berasal dari belanja pemerintah, baik itu melalui APBA maupun APBK. Keterlibatan pihak swasta masih amat minim/terbatas.

Tidak realistik

Hal inilah sebenarnya yang tidak pernah terpikirkan oleh pihak perencana di daerah ini (baca: Bappeda Aceh). Tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi yang dimaktub dalam RPJMA 2012-2017 itu (sebesar 6-8%) akan dapat dicapai oleh Pemerintah Aceh, jika besaran investasi fisiknya tidak dikalkulasi secara cermat. Bila hal ini tetap dipertahankan, maka target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMA 2012-2017 tidak lebih hanya sekadar (maaf) angka “mistik” karena sama sekali tidak realistik. Inilah juga yang penulis maksudkan, bahwa perencanaan pembangunan Aceh hanya dilakukan di atas meja dan tidak berdasarkan fakta, seperti dimuat harian ini beberapa hari lalu (Serambi, 23/3/2015).

Di pengujung tulisan ini, penulis menyimpulkan dua hal penting yang dapat dipertimbangkan oleh pihak yang terkait dengan persoalan ini. Pertama, pihak Pemerintah Aceh (baca: Bappeda Aceh) harus melakukan revisi angka target pertumbuhan ekonomi yang ada didalam RPJMA 2012-2017. Penetapan target pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan kapasitas daerah, terutama ketersediaan anggaran belanja (APBA plus APBK), termasuk kemungkinan besaran investasi swasta yang akan mengalir ke daerah ini pada masa mendatang (jika ada). Kedua, mengabaikan saran tulisan ini dengan membiarkan dan tidak merevisi target pertumbuhan ekonomi yang ada dalam RPJMA 2012-2017, yaitu 2015 (6,8%), 2016 (7,2%), dan 2017 (8,0%).

Jika langkah kedua ini yang dipilih, maka seluruh SKPA dan SKPK yang ada di daerah ini harus bekerja keras, termasuk mengupayakan agar arus investasi swasta mengalir dalam jumlah memadai ke daerah ini. Bila ini tidak mampu diwujudkan, risikonya target pertumbuhan ekonomi Aceh tidak dapat dipenuhi sesuai harapan. Dan, jika hal ini yang terjadi, tentu akan berisiko menjadi salah satu catatan buruk kinerja bidang ekonomi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh pada akhir masa jabatannya nanti.

* Rustam Effendi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Facebook: Rustam Effendi, Email: Email: rust_effendi@yahoo.com

Sumber : klik disini