Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pembangunan Manusia dan Indonesia Raya

Oleh : Jul Fahmi Salim

Assalamualaikum wr wb..

Selamat Siang di hari yang mendung ini

Ketika ada ungkapan bahwa "Sebuah Gambar Dapat Berbicara Lebih Banyak Tentang Suatu Keadaan", nah saya juga akan meiru sedikit gaya pribahasa tersebut dengan sedikit modifikasi yaitu "Sebuah Grafik Dapat Berbicara Banyak Tentang Suatu Negara ". Disini saya tidak akan berbicara mengenai negara orang atau negara luar, tetapi negara tercinta Indonesia Raya.

Desentralisasi
Indonesia membuat undang-undang yang menurut saya cukup memberikan hasil yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu UU no 22 dan 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi dan perimbangan keuangan. Dimana dalam UU ini dijabarkan pembagian "kekuasan" dari Pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik dari segi administrasi maupun keuangan. Saya yakin pemerintah dalam merumuskan atau mengusulkan suatu UU atau peraturan pasti sudah melewati berbagai studi komprehensif  oleh para ahli dibidangnya. Beberapa penelitian yang sempat saya baca, berbagai hasil ditemukan dari pengimplemetasian desentralisasi ini, meski hasil dari penelitian tersebut menyatakan banyak negara yang berhasil  misalnya saja Kalijaran & Otsuka (2012), Mosley (2015) dan Escaleras & Chiang (2017) namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi yang dilakukan tidak berhasil dan malah memperburuk keadaan  suatu wilayah / negara seperti distribusi pendapatan yang semakin buruk (Aslim & Neyapti, 2017). 

Menurut saya salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia dengan UU 22 Tahun 1999 tentang  Desentralisasi dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kenapa???

Mari kita lihat satu persatu....

Perekonomian Indonesia

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Apa yang ada dipikiran anda? mungkin sama dengan saya dan mungkin saja berbeda. Terlepas dari berbagai perdebatan di negara ini, menurut pandangan saya pribadi Indonesia tetap lah negara hebat yan patut dibanggakan. Dengan berbagai perdebatan mulai dari debat kelas atas (Baca : Menteri, Pejabat, Akademisi dan Pengamat) sampai debat Masyarakat biasa, hampir setiap hari kita mendengar perdebatan mengenai keadaan Indonesia dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hukum dan sebagainya.

Namun seperti kata pepatah yang saya lupa siapa yang menyatakannya "Berbicaralah sesuai bidang ilmu / pengetahuanmu", ini bukan tanpa alasan karena seseorang yang berbicara tanpa pengetahuan / bukan bidangnya akan menyebabkan suatu pandangan yang tidak bisa dipercaya. Nah kebetulan, saya sedikit memiliki pengetahuan di bidang perekonomian (Kebetulan Kuliah di Jurusan Ilmu Ekonomi) memberanikan diri memberikan pandangan saya mengenai keadaan perekonomian Indonesia secara makro.

Dalam jangka panjang tren pertmbuhan ekonomi Indonesia cenderung sedikit meningkat (Gbr 1), namun jika dilihat lebih detail dengan memisahkan periode sebelum dan sesudah desentralisasi, perekonomian sebelum desentralisasi cenderung menunjukkan tren menurun (Gbr 2) sedangkan sesudah diberlakukanya desentralisasi keadaan perekonomian cenderung meningkat meskipun terjadi fluktuasi (Gbr 3). 

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

Gambar 4

Selain perekonomian, keberhasilan desentralisasi juga saya coba lihat dari sisi pembangunan manusia di Indonesia. Mungkin ada pertanyaan, mengapa bukan kemiskinan saja? atau tingkat pendidikan saja ? yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari suatu kebijakan? menggunakan angka kemiskina maupun pendidikan juga bagus, namun jika ada indeks yang lebih komplit dan lebih tajam kenapa tidak? Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) menurut saya merupakan ukuran yang lebih tepat dalam hal ini, karena perhitungan HDI menggunakan 3 dimensi perhitungan yaitu angka kemiskina, kesehatan dan pendidikan.

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu 25 tahun (1990-2015) angka HDI Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup baik dari angka 0.528 pada tahun 1990, hingga mencapai 0.689 pada tahuun 2015. lantas bagaimana dengan sebelum dan sesudah adanya desentralisasi? mari kita proxykan 1990-2000 merupakan sebelum diberlakukannya desentralisasi angka HDI Indonesia berada di 0.604, dari kurun waktu 2001-2015 merupakan era pasca diberlakukannya desentralisasi di Indonesia. Pada tahun 2015 angka HDI mencapai 0.68, yang artinya terjadi peningkatan 0.08 angka dari tahun sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal.

Meski begitu, Indonesia masih berada di peringkat 113 dengan kategori "Medium Human Development", peringkat Indonesia masih kalah dari beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand sehingga harus dilakukan perbaiki di berbagai sektor.

Kemiskinan

Gambar 5

Tingkat kemiskinan di Indonesia pra desentralisasi (1996-2000) persentase kemiskinan di Indonesia cukup besar yaitu sekitar 17 - 23 persen, ketika desentralisasi diberlakukan tingkat kemiskinan berangsur menurun dalam kurun waktu 3 tahun (1999-2002) persentase kemiskinan mengalami penuruan cukup signifikan yaitu mencapai 28,5 persen. Jika dilihat secara umum penurunan persentase kemiskinan dari tahun 1996 ke tahun 2016 (dalam 20 tahun terakhir) mencapai 60.5 persen dengan rata-rata penurunan 3,5 persen per tahun. JIka trend penurunan 3,5 persen pertahun mampu di pertahankan , bukan tidak mungkin, persentase kemiskinan sebesar 10,12 persen (BPS, 2018) dalam kurun waktu 10 tahun kedepan kemiskinan di Inndonesia akan berada di posisi terendah.

Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, tinggal bagaimana memaksimalkan kelebihan tersebut dalam mencapai keberhasilan dengan kebijakaan tersebut serta menekan sekecil mungkin pengaruh dari kelemahan yang ada terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Beberapa indikator di atas, dapat saya simpulkan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia sudah baik dan berhasil meskipun masih diperlukan beberapa perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat, dan mohon masukannya untuk memperbaiki tulisan ini kedepannya

Sumber :

Aslim, E. G., & Neyapti, B. (2017). Optimal fiscal decentralization: Redistribution and welfare implications. Economic Modelling, 224-234.

Escaleras, M., & Chiang, E. P. (2017). Fiscal decentralization and institutional quality on the business environment. Economics Letters, 161-163.

https://data.worldbank.org/country/indonesia (Data Gambar 1-3)

http://hdr.undp.org/en/composite/trends (Gambar 4)

http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN (Gambar 5)

https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2017.html

Kalirajan, K., & Otsuka, K. (2012). Fiscal Decentralization and Development Outcomes in India: An Exploratory Analysis. World Development, 1511-1521.

Mosley, P. (2015). Fiscal Composition and Aid Effectiveness: A Political Economy Model. World Development, 106-115.

UU No 22 Tahun 1999 Tentang Desentralisasi

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Dana Desa, Sebuah Berkah atau Bencana …..!!!!

Oleh : Jul Fahmi Salim

Assalamualaikum wr wb..
Selamat Pagi...

Berkah atau bencana? Mengapa demikian? Ya tentu saja, menjadi berkah jika kita mampu mengelolanya dan memanfaatkan untuk kepentingan khalayak ramai, namun akan menjadi sebuah bencana yang mengerikan jika kita tidak mampu menggunakan dengan baik terlebih jika kita menyelewengkannnya. Bayangkan saja, karena ketidak transparanan dalam pengelolaan dana desa akan mengakibatkan hubungan antar masyarakat tidak akan harmonis, karena adanya kecurigaan akan penggunaan dana desa yang tidak tepat, sehingga samapai kapan pun tidak akan terjadi keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan desa. Buktinya sudah banyak kita lihat dari berbagai pemberitaan baik media cetak maupun elektronik banyak kepala desa di berbagai daerah ditangkap karena penyalahgunaan anggaran desa, dan di bui (Baca :Kades Undur divois 2,4 Tahun , Enam Kepala desa menjadi tersangka penyalahagunaan dana desa, Lurah Garut ditangkap karena korupsi dana desa, dan masih banyak kasus lainnya). Selain merugikan diri sendiri, keluarga dan orang terdekatnya pun tidak terlepas dari permasalahan tersebut.

Cukuplah berbagai berita tersebut membuat kita sadar dan harus hati-hati dalam menggunakan dana desa. sekarang mari kita lihat dana desa ini dari sudut pandang yang lebih positif (sebagai seseorang yang memiliki background Ekonomi Pembangunan saya di ajarkan untuk tetap optimis meski dengan keterbatasan sumber daya) Saya menyakini bahwa Dana Desa merupakan “Trigger” yang sangat sangat penting dalam membangun perekonomian  yang tangguh dan tak mudah goyah oleh krisis yang melanda. Dana desa merupakan suatu “pupuk” yang manjur untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasiskan kerakyatan dan mulai dari bawah, saya lebih suka mengandaikannya sebagai perekonomian  “Grass Root” atau bottom – up economic, dimana pembangunan ekonomi itu dilakukan dari bawah keatas, dengan kata lainnya perekonomian suatu negara benar-benar ditopang oleh perekonomian desa.  Tahun 2017, anggaran dana yang di dapatkan oleh desa sebsar Rp 720.440.000 (sumber : publikasi djpk kemenkeu), suatu dana yang sangat besar jika kita mampu menggunakannya dengan bijak. Tentu dengan anggaran demikian besar, kita mampu menjalankan perekonomian mandiri, mengingat desa merupakan struktur pemerintahan terkecil dalam suatu negara.

Sudah begitu banyak berita mengenai keberhasilan dana desa dalam membangun desanya, diantaranya :

• Desa Huntu Barat
• Desa Nagari Bukit Bual 
• Desa Suka Ratu
• 9 Desa di Gekbrong Jawa Barat 

(Bersambung)

Perekonomian Aceh Tenggara

Assalamualaikum wr wb

Selamat Sore…

Kaleidoskop Perkonomian Aceh Tenggara : 

Mencari Sebuah Solusi Untuk Mengejar Kemajuan Daerah Tetangga

Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di paling ujung Provinsi Aceh, berbatasan langsung dengan Kab. Karo salah satu daerah di Sumut. Aceh Tenggara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh tentu saja ikut merasakan “manisnya” dana otsus yang didapat Aceh. Lantas benarkah dana otsus mampu memperbaiki perekonomian Aceh Tenggara secara makro? Mari kita lihat dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Aceh Tenggara, Aceh dan Nasional.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 6 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada awal periode (2010) pertumbuhan ekonomi aceh tenggara mencapai 10,73 persen, sebuah angka pertumbuhan yang sangat baik tentunya. Jika dilihat secara umum pertumbuhan ekonomi nasional dikisaran 6,6 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi aceh berada di angka 5,91 persen. Secara umum baik perekonomian aceh maupun aceh tenggara cenderung mengikuti tren pertumbuhan ekonomi nasional. Ini mengindikasikan bahwa aceh tenggara belum mampu menepis ketergantungan yang kuat terhadap provinsi maupun nasional. Aceh tenggara akan lebih baik jika mampu mengikuti “irama” pertumbuhan ekonomi yang positif baik provinsi maupun nasional, dan mampu tetap positif jika pertumbuhan ekonomi aceh dan nasional cenderung negative.

Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu factor penghambat dalam suatu perekonomian. Suatu daerah yang memiliki penduduk miskin yang besar biasa merupakan daerah yang memilki penduduk yang kurang produktif. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dari berbagai penelitian memiliki hubunga kausalitas (sebab-akibat) yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang baik, diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Lantas, bagaimakah dengan Aceh Tenggara? Sudahkah mampu menurunkan angka kemiskinan?

Sumber : BPS Aceh (Diolah)

Terjadi sedikit fenomena “aneh”, dimana ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, angka kemiskinan juga tinggi, dan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka terlihat bahwa tingkat kemiskinan juga mengalami penuruan. Secara umum dalam kurun waktu 6 tahun pertumbuhan ekonomi menurun dari 10,73 persen menjadi 4,08 persen , sedangkan tingkat kemiskinan menurun dari 16,78 persen menjadi 14,91 persen pada tahun 2015. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2012 sebesar 4,61 persen menjadi 4,89 persen diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 15,64 persen menjadi 14,39 persen.

Memang banyak pendapat para ahli yang menyatakan bahwa, mengukur kesejahteraan suatu negara/provinsi/daerah dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang semu, tidak terkecuali yang terjadi di Aceh Tenggara. Artinya, ada hal atau factor yang lebih spesifik yang mampu menjelaskan mengapa tingkat kemiskinan di Aceh Tenggara bisa menurun dalam kurun waktu 6 Tahun terakhir.

Sumber : BPS Aceh (Diolah)

Daerah yang sedang berkembang identic dengan penyokong perekonomiannya berada disektor primer, dimana kegiatan perekonomian masi di dominasi oleh kegiata pertanian, penggalian dan pertambangan. Daerah sedang berkembang juga sangat identic dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kenaikan nilai IPM setiap daerah ditentukkan oleh baik tidaknya layanan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, saran dan prasarana,  infrastruktur pendukung seperti jalan, dan bandar udara. Disamping itu kebutuhan untuk industry pengolahn terhadap barang-barang raw material menjadi barang yang lebih bernilai (memiliki nilai tambah), misalnya pengolah padi menjadi beras, kemudian beras menjadi tepung. Dengan dijualnya tepung menjadi lebih mahal.

Komoditi lain unggulan yang bisa di jadikan leading sektor dalam industry pengolahan adalah Ikan Mas. Ikan mas yang melimpah dapat dijadikan ikan kaleng, dimana untuk ikan air tawar masih belum ada yang menjadi berupa makanan kaleng yang bisa lebih instan. Dengan dijadikan makanan instan, ikan tersebut lebih bisa tahan lama dan pemasarannya pun bisa menjadi lebih luas, sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menjual ikan mas seperti biasa, dimana dari segi daya jangkau luas pemasaran tergantung pada kemampuan ikan bertahan. Jika pengemasan pengiriman tidak baik maka ikan mas bisa mati sebelum sampai pada tempat tujuannya.

Selain ikan mas, kakao merupakan salah satu komoditi unggulan lainnya dari Aceh Tenggara, daripada menjualnya dengan bentuk bijian yang lebih murah, akan lebih baik menjualnya dalam bentuk tepung coklat siap seduh, tentu saja dalam pemilihan (sortir) biji kakao yang baik adalah biji kakao yang sesuai standar yang tetapkan oleh BPPOM (akan sangat lebih baik jika sesuai dengan standar internasional) sehingga mampu bersaing dengan produk yang sudah ada sehingga dari segi kualitas mampu dijamin oleh produsen (kita harus belajar banyak dari Kabupaten dari dtaran tinggi Gayo yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah, dengan komoditi unggulan merekea berupa kopi yang sudah mendunia). Dalam mewujudkannya, perlu adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha yang berada di Kutacane.

Service Sector will be a leading sector, why not????

Selain dari sektor pertanian dan perkebunan, salah satu sektor yang sangat potensial di Agara adalah sektor pariwisata. Iya pariwisata, karena Agara sudah memiliki “objek wisata” yang memiliki “Branding” internasional. Jika anda berpikir “objek wisata ” itu adalah TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser), berarti kita memiliki pemikiran yang sama. TNGL memiliki nama yang sudah Go Internasional, ini terbukti dengan mudahnya menemukan nama TNGL baik d situs dalam maupun luar negeri.

Tampaknya Pemda Agara masih belum optimal dalam memanfaatkan “Branding” TNGL yang sudah ada. Seharusnya pemda yang sudah memiliki branding tersebut harus lebih “gila” dalam mempromosikannya. Dalam beberapa tahun terakhir memang sudah terlihat cukup menggeliat, dengan adanya beberapa event nasional bahkan internasional yang di adakan oleh pemda Agara seperti International Rafting Festival 2015. Ini merupakan sebuah langkah besar yang sebaiknya rutin dilakukan tiap tahunnya baik dalam maupun luar negeri.

Sumber : http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/rafting-sungai-alas.jpg

Diharapkan kedepannya pemda Agara lebih mampu lagi menggali potensi-potensi yang ada di Agara sehingga mampu meningkat taraf hidup masyarakat yang bermukin di Tanoh ALah Metuah ini.

Terima Kasih..