Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pembangunan Manusia dan Indonesia Raya

Oleh : Jul Fahmi Salim

Assalamualaikum wr wb..

Selamat Siang di hari yang mendung ini

Ketika ada ungkapan bahwa "Sebuah Gambar Dapat Berbicara Lebih Banyak Tentang Suatu Keadaan", nah saya juga akan meiru sedikit gaya pribahasa tersebut dengan sedikit modifikasi yaitu "Sebuah Grafik Dapat Berbicara Banyak Tentang Suatu Negara ". Disini saya tidak akan berbicara mengenai negara orang atau negara luar, tetapi negara tercinta Indonesia Raya.

Desentralisasi
Indonesia membuat undang-undang yang menurut saya cukup memberikan hasil yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu UU no 22 dan 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi dan perimbangan keuangan. Dimana dalam UU ini dijabarkan pembagian "kekuasan" dari Pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik dari segi administrasi maupun keuangan. Saya yakin pemerintah dalam merumuskan atau mengusulkan suatu UU atau peraturan pasti sudah melewati berbagai studi komprehensif  oleh para ahli dibidangnya. Beberapa penelitian yang sempat saya baca, berbagai hasil ditemukan dari pengimplemetasian desentralisasi ini, meski hasil dari penelitian tersebut menyatakan banyak negara yang berhasil  misalnya saja Kalijaran & Otsuka (2012), Mosley (2015) dan Escaleras & Chiang (2017) namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi yang dilakukan tidak berhasil dan malah memperburuk keadaan  suatu wilayah / negara seperti distribusi pendapatan yang semakin buruk (Aslim & Neyapti, 2017). 

Menurut saya salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia dengan UU 22 Tahun 1999 tentang  Desentralisasi dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kenapa???

Mari kita lihat satu persatu....

Perekonomian Indonesia

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Apa yang ada dipikiran anda? mungkin sama dengan saya dan mungkin saja berbeda. Terlepas dari berbagai perdebatan di negara ini, menurut pandangan saya pribadi Indonesia tetap lah negara hebat yan patut dibanggakan. Dengan berbagai perdebatan mulai dari debat kelas atas (Baca : Menteri, Pejabat, Akademisi dan Pengamat) sampai debat Masyarakat biasa, hampir setiap hari kita mendengar perdebatan mengenai keadaan Indonesia dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hukum dan sebagainya.

Namun seperti kata pepatah yang saya lupa siapa yang menyatakannya "Berbicaralah sesuai bidang ilmu / pengetahuanmu", ini bukan tanpa alasan karena seseorang yang berbicara tanpa pengetahuan / bukan bidangnya akan menyebabkan suatu pandangan yang tidak bisa dipercaya. Nah kebetulan, saya sedikit memiliki pengetahuan di bidang perekonomian (Kebetulan Kuliah di Jurusan Ilmu Ekonomi) memberanikan diri memberikan pandangan saya mengenai keadaan perekonomian Indonesia secara makro.

Dalam jangka panjang tren pertmbuhan ekonomi Indonesia cenderung sedikit meningkat (Gbr 1), namun jika dilihat lebih detail dengan memisahkan periode sebelum dan sesudah desentralisasi, perekonomian sebelum desentralisasi cenderung menunjukkan tren menurun (Gbr 2) sedangkan sesudah diberlakukanya desentralisasi keadaan perekonomian cenderung meningkat meskipun terjadi fluktuasi (Gbr 3). 

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

Gambar 4

Selain perekonomian, keberhasilan desentralisasi juga saya coba lihat dari sisi pembangunan manusia di Indonesia. Mungkin ada pertanyaan, mengapa bukan kemiskinan saja? atau tingkat pendidikan saja ? yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari suatu kebijakan? menggunakan angka kemiskina maupun pendidikan juga bagus, namun jika ada indeks yang lebih komplit dan lebih tajam kenapa tidak? Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) menurut saya merupakan ukuran yang lebih tepat dalam hal ini, karena perhitungan HDI menggunakan 3 dimensi perhitungan yaitu angka kemiskina, kesehatan dan pendidikan.

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu 25 tahun (1990-2015) angka HDI Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup baik dari angka 0.528 pada tahun 1990, hingga mencapai 0.689 pada tahuun 2015. lantas bagaimana dengan sebelum dan sesudah adanya desentralisasi? mari kita proxykan 1990-2000 merupakan sebelum diberlakukannya desentralisasi angka HDI Indonesia berada di 0.604, dari kurun waktu 2001-2015 merupakan era pasca diberlakukannya desentralisasi di Indonesia. Pada tahun 2015 angka HDI mencapai 0.68, yang artinya terjadi peningkatan 0.08 angka dari tahun sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal.

Meski begitu, Indonesia masih berada di peringkat 113 dengan kategori "Medium Human Development", peringkat Indonesia masih kalah dari beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand sehingga harus dilakukan perbaiki di berbagai sektor.

Kemiskinan

Gambar 5

Tingkat kemiskinan di Indonesia pra desentralisasi (1996-2000) persentase kemiskinan di Indonesia cukup besar yaitu sekitar 17 - 23 persen, ketika desentralisasi diberlakukan tingkat kemiskinan berangsur menurun dalam kurun waktu 3 tahun (1999-2002) persentase kemiskinan mengalami penuruan cukup signifikan yaitu mencapai 28,5 persen. Jika dilihat secara umum penurunan persentase kemiskinan dari tahun 1996 ke tahun 2016 (dalam 20 tahun terakhir) mencapai 60.5 persen dengan rata-rata penurunan 3,5 persen per tahun. JIka trend penurunan 3,5 persen pertahun mampu di pertahankan , bukan tidak mungkin, persentase kemiskinan sebesar 10,12 persen (BPS, 2018) dalam kurun waktu 10 tahun kedepan kemiskinan di Inndonesia akan berada di posisi terendah.

Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, tinggal bagaimana memaksimalkan kelebihan tersebut dalam mencapai keberhasilan dengan kebijakaan tersebut serta menekan sekecil mungkin pengaruh dari kelemahan yang ada terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Beberapa indikator di atas, dapat saya simpulkan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia sudah baik dan berhasil meskipun masih diperlukan beberapa perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat, dan mohon masukannya untuk memperbaiki tulisan ini kedepannya

Sumber :

Aslim, E. G., & Neyapti, B. (2017). Optimal fiscal decentralization: Redistribution and welfare implications. Economic Modelling, 224-234.

Escaleras, M., & Chiang, E. P. (2017). Fiscal decentralization and institutional quality on the business environment. Economics Letters, 161-163.

https://data.worldbank.org/country/indonesia (Data Gambar 1-3)

http://hdr.undp.org/en/composite/trends (Gambar 4)

http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN (Gambar 5)

https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2017.html

Kalirajan, K., & Otsuka, K. (2012). Fiscal Decentralization and Development Outcomes in India: An Exploratory Analysis. World Development, 1511-1521.

Mosley, P. (2015). Fiscal Composition and Aid Effectiveness: A Political Economy Model. World Development, 106-115.

UU No 22 Tahun 1999 Tentang Desentralisasi

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Pengelolaan Migas Aceh

Assalamualaikum wr wb..
Selamat Sore...
Copas Berita dari Serambi Aceh..

PERSOALAN pengelolaan minyak dan gas Aceh menjadi salah satu isu sejak ditetapkannya Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumberdaya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Atas dasar itu, terbentuk Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) yang menggantikan SKK Migas di Aceh. Dengan terbentuknya lembaga ini, berarti pemerintah Aceh telah diberikan hak dalam mengelola migas di Aceh. Kesahihan terbentuknya lembaga tersebut ditunjukkan oleh telah dilantiknya Kepala BPMA, Marzuki Daham oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) belum lama ini di Jakarta.

Kita menyambut baik kebijakan ini. Tentu saja dengan harapan semakin meningkatnya geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan pemerintah Aceh di dalam kegiatan ini bukan berarti Pemerintah Aceh dapat mengatur secara politik setiap langkah dan gerak dari BPMA. Memang, itu adalah bagian dari negosiasi politik yang dibicarakan dalam waktu yang relatif lama.

Akan tetapi, bila politik dikedepankan, mungkin tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh hanya akan menjadi mimpi. Barangkali kita bisa lihat kembali Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memajukan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru (New Economic Growth Center) di ujung barat Indonesia. Keikutsertaan tangan-tangan politik yang kental, menyebabkan lembaga tersebut seperti ada dan tiada.

Kita Mampu

BPMA mungkin sebuah keniscayaan di awal mimpi-mimpi kita selaku masyarakat Aceh untuk kemajuan ekonomi Aceh. Puluhan tahun kita memprotes pemerintah pusat karena tidak transparan dalam mengelola migas Aceh. Kita meyakini, kita memiliki sumber daya alam, khususnya migas yang sangat besar di bumi ini. Kita meyakinkan masyarakat, kalau kita mampu mengelola sendiri sumber daya alam itu untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat kita. Hari ini kita harus membuktikan, BPMA itu memang untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk gontok-gontokan, atau memperkaya kelompok kita sendiri. Kita harus memberikan kesempatan untuk mengelola setiap kebijakan BPMA secara profesional, bukan secara politik apalagi politisasi.

Mungkin sebagian masyarakat sering mendengarkan istilah rente (rent). Istilah ini sebenarnya sebuah istilah bermakna positif yang digunakan untuk menghargai atau menilai setiap pemberian Tuhan yang kita dapatkan secara gratis. Akan tetapi, karena adanya orang-orang tertentu yang mendapatkan manfaat (benefit) atau keuntungan (profit) tanpa adanya usaha, maka istilah rente digunakan kepada hal yang demikian. Kegiatan semacam itulah yang disebut sebagai perburuan rente (rent seeking).

Kewenangan yang didapatkan oleh seseorang kecenderungan dimanfaatkan untuk menunjukkan eksistensinya. Baik berupa pengaruh, maupun kesempatan untuk mendapatkan rente. Di sinilah biasanya kehancuran itu akan terjadi. Ketika campur tangan politik untuk kebijakan ekonomi sangat dominan, ditambah lagi untuk kepentingan tertentu (vested interest), maka kepentingan untuk rakyat menjadi terlupakan atau dilupakan? Apabila kemakmuran rakyat menjadi pilihan utama dan mutlak, maka kita harus melupakan ekonomi rente (rent economics).

Semua kebijakan harus benar-benar untuk rakyat, bukan hiasan bibir (lip service) atau janji yang diingkari. Pengelolaan migas oleh BPMA nantinya, jangan sampai menjadi tempat atau markas perburuan rente bagi banyak pihak. Kita kuatir bila itu dilakukan, perjuangan atau apapun namanya yang selama ini telah dilakukan atau dikampanyekan, akan dipandang sinis oleh masyarakat. Pemerintah Aceh jangan merasa mengutangkan budi pada pengelolanya, sehingga budi itu harus dibalasnya dalam bentuk rente.

Aceh pernah jaya dengan minyak dan gasnya. Sampai-sampai kita merasa sombong dengan kekayaan alam yang ada di perut bumi. Seakan tidak pernah habisnya. Negara kita berfoya-foya dengan hasil migas yang dimiliki. Setelah tiga puluhan tahun gemerlapnya Aceh dengan gelar petro dolar, ternyata kita harus kembali ke masa yang hampir suram. Kondisi ini ditunjukkan oleh geliat ekonomi di Aceh, khususnya Aceh Utara dan Lhokseumawe sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam migas (yang tidak dapat diperbarui). Kegemerlapan di masa lalu, telah meninabobokan semua lapisan di bumi Aceh, rakyat hingga pejabat. Seakan kegemerlapan itu akan terus berlangsung hingga usia Aceh berakhir.

Harus bangkit

Hari ini, pengelolaan migas telah diserahkan kepada rakyat Aceh. Memang, blok yang lama telah usai. Mungkinkah kita dapat menemukan atau mengembangkan blok-blok yang baru? Mungkinkah ini awal kejayaan atau kegemerlapan Aceh yang baru? Akankah kondisi ini meninabobokan kembali pejabat dan rakyat Aceh? Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu yang relatif pahit. Jangan bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu. Kalaupun hal ini dapat membangkitkan kembali Aceh menjadi lebih baik dari sebelumnya, namun pemerintah Aceh harus bangkit dan sadar, hal itu akan berakhir suatu masa nanti.

Pemerintah Aceh harus berpikir untuk generasi yang akan datang di dalam jangka panjang. Jangan hanya berpikir untuk jangka lima tahunan. Oleh karenanya, pemerintah Aceh sudah selayaknya memikirkan konsep mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic). Ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang terbarukan. Bagian dari keuntungan pengelolaan migas sepatutnya digunakan untuk tujuan pengembangan ekonomi jangka panjang.

Masyarakat juga jangan lagi dibutakan mata hatinya atau terlena dengan janji-janji yang tak berujung. Masyarakat kita perlu dibangunkan dari buaian-buaian mimpi yang tak terbukti. Dengan adanya pengelolaan migas oleh Pemerintah Aceh, saatnya kita berpikir bersama-sama membangun Aceh yang tanpa terkota-kotak, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya maupun geografis. Pengalaman buruk masa lalu harus menjadi pelajaran berharga untuk masa depan yang lebih maju.

Isu adalah momen. Pilkada di Aceh tidak lama lagi. Para calon pasti sedang mempersiapkan materi untuk kampanye. Berbagai isu dikumpulkan untuk dijadikan bahan pada momen kampanye. Peluang-peluang sekecil apapun akan dimanfaatkan oleh para calon untuk menunjukkan keberhasilannya atau menawarkan sesuatu bila terpilih. Pengelolaan migas oleh pemerintah Aceh adalah isu yang selayaknya masyarakat Aceh tahu.

Akan tetapi, isu ini tidak sepatutnya dijadikan bahan kampanye. Sekali isu ini masuk ke ranah kampanye politik, maka saat berkuasa akan memiliki kecenderungan untuk mengutak-atik lembaga itu. Akhirnya, profesionalitas tidak dapat diwujudkan di sana. Politisasi dapat saja terjadi. Harus diingat, tujuan awal BPMA untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.

* Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si., Dosen/Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh. Email: abdjamal@unsyiah.ac.id

Sumber : Klik disini

Menyoal Harga Komoditas Pertanian

Assalamualaikum wr wb..

Repost Tulisan Bu Chenny di Serambi Indonesia..

HARGA merupakan bagian penting dalam ekonomi pertanian. Hal ini karena harga sangat menentukan tingkat kesejahteraan semua pihak, baik petani sebagai produsen maupun rumah tangga sebagai konsumen. Harga yang terlalu rendah akan merugikan petani, pada sisi yang lain harga yang terlalu tinggi akan memicu meningkatnya inflasi dan menurunkan kesejahteraan rumah tangga konsumen, terutama bagi si miskin.

Komoditas pertanian di Provinsi Aceh sendiri menjadi perhatian khusus bagi otoritas moneter karena beberapa di antaranya tergolong dalam inflasi volatile food yang sangat besar perannya dalam menyumbang inflasi di Aceh. Beberapa di antara komoditas volatile food yang menyumbang inflasi cukup besar, antara lain; beras, tembakau (rokok), cabe merah, bawang merah, tomat, kedelai, beberapa jenis sayur-mayur, dan buah-buahan. Beras bahkan selalu menjadi komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi di antara 7 kelompok komoditas yang dihitung dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Analisis harga pertanian sebagai bagian dalam ilmu ekonomi memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan stabilitas harga komoditas pertanian, peningkatan produksi pangan, dan ramalan tentang perkembangan harga komoditas pertanian ke depan. Beberapa metode dalam analisis pertanian di antaranya adalah analisis kuantitatif. Metode ini sering menggunakan model-model ekonomi yang mencoba melihat bagaimana pengaruh harga-harga komoditas terhadap kesejahteraan rumah tangga dan kesejahteraan petani.

Tentu saja analisis ini memerlukan beberapa hal dari penulis, misalnya wawasan teori yang melatarbelakangi penelitian cukup baik sehingga membantu penulis dalam membangun model-model yang tepat. Selain itu ketersediaan data yang mendukung penelitian sangat besar peranannya, di samping kemampuan analisis statistik penulis itu sendiri juga cukup baik (Tomeck dan Robinson, 1990).

Tak asing lagi

Model permintaan sudah tak asing lagi bagi masyarakat, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Ekonomi. Di antara model permintaan yang dapat menganalisis pengaruh harga komoditas pertanian terhadap permintaan adalah Model Permintaan Hampir Ideal (Almost Ideal Demand System atau model AIDS). Model ini diperkenalkan oleh Deaton dan Muellbauer pada 1980. Sebagai informasi Deaton sendiri konsisten melihat perilaku konsumen (consumer behavior) dan menjadi peraih nobel ekonomi pada tahun 2015 ini. Kelebihan model ini selain dapat memuat banyak vaiabel harga komoditas dalam satu model, juga dapat menguji berbagai batasan-batasan (restriksi) dalam fungsi permintaan. Restriksi yang dimaksud yaitu aditivitas, homogenitas, dan kendala simetris.

Model ini juga dapat melihat variabel lain di luar harga komoditas, misalnya; variabel pendapatan rumah tangga, variabel spatial, dan variabel sosial demografi. Sangat memungkinkan bagi banyak variabel dimuat dalam satu persamaan. Output dari model AIDS ini adalah elastisitas harga permintaan, elastisitas pendapatan, dan elastisitas variabel lainnya. Elastisitas harga akan melihat bagaimana tingkat sensitivitas harga terhadap permintaan rumah tangga, apakah bersifat elastis, inelastis, atau unity. Besaran elastisitas ini dapat melihat bagaimana perubahan kesejahteraan seseorang akibat perubahan harga komoditas pertanian tersebut.

Model ini pernah saya pakai dalam penelitian disertasi saya mengenai pergeseran kesejahteraan rumah tangga perdesaan dan rumah tangga perkotaan di Provinsi Aceh tahun 2009 hingga tahun 2013. Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Komoditas pertanian yang saya angkat adalah komoditas penyumbang inflasi, yaitu; beras, rokok, dan ikan. Komoditas ini tergolong komoditas yang rentan menyebabkan inflasi (inflasi volatile food).

Naiknya harga-harga komoditas pertanian cenderung disebabkan oleh faktor musim/cuaca. Pada sisi yang lain permintaan masyarakat Aceh semakin meningkat sedangkan supply bagi komoditas ini masih jauh dari mencukupi. Hal ini terlihat dari ketergantungan Aceh terhadap daerah lain masih sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan komoditas yang diteliti, terutama komoditas beras.

Berdasarkan hasil perhitungan elastisitas model AIDS, terlihat bahwa inflasi pada komoditas pertanian di Provinsi Aceh sangat besar pengaruhnya terhadap pergeseran kesejahteraan rumah tangga di perkotaan. Hal ini terlihat dari nilai elastisitas harga yang cenderung elastis. Nilai ini cenderung inelastis pada perdesaan. Daerah perkotaan merupakan rumah tangga konsumen murni dari produk pertanian. Hal ini sedikit berbeda bagi rumah tangga perdesaan, di mana selain mereka sebagai konsumen, pada sisi yang lain kebanyakan dari mereka juga menjadi produsen (petani).

Namun, hasil yang unik adalah nilai elastisitas harga bagi komoditas rokok yang cenderung inelastis di perdesaan. Nilai ini dapat diartikan bahwa walaupun harga rokok naik setiap tahun, tetapi konsumsi rokok di perdesaan tidak terlalu terpengaruh. Adakah kemungkinan budaya merokok di warung kopi yang sudah menjadi tradisi di provinsi ini turut andil dan memperkuat hasil penelitian ini.

Rekomendasi kebijakan

Sebagai rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini, untuk kebijakan stabilisasi inflasi pada komoditas volatile food, ketiga komoditas tadi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini pemberdayaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mutlak diperlukan. Pemerintah sudah harus memetakan komoditas unggulan yang menjadi prioritas pembangunan ke depan, terutama bagi komoditas beras dan sektor perikanan.

Upaya mencapai swasembada bagi kedua komoditas ini harus menjadi target prioritas, mengingat kedua komoditas ini sangat besar perannya terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Aceh sendiri memiliki peluang dan potensi yang besar dalam mengembangkan kedua komoditas ini. Komoditas rokok sebaiknya didekati dengan persuasif dari sisi konsumennya, misalnya dengan memperluas sosialisasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan, dan intervensi langsung dari pemerintah tentang anti rokok.

Model-model yang diperkenalkan dalam analisis harga pertanian diharapkan dapat membantu pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam upaya membuat kebijakan stabilitas harga, memprediksi perkembangan harga ke depan, dan lebih jauh menjadi arah kebijakan ekonomi terutama terkait komoditas-komoditas unggulan yang harus diprioritaskan

sektor pertanian telah menjadi satu sektor yang besar kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi Aceh, sehingga jika kemandirian pangan dapat dicapai maka hal tersebut menjadi prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Aceh ke depan. Permasalahan inflasi yang rentan berfluktuasi akibat komoditas volatile food juga dapat diminimumkan seiring meningkatnya produksi komoditas pertanian di Aceh. Saya yakin, kejayaan Aceh dapat kembali dimulai dengan mewujudkan kemandirian pangan dan menjadi produsen bagi beberapa komoditas unggulan, seperti beras dan ikan. Semoga!

* Dr. Chenny Seftarita, S.E., M.Si., Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Email: chennyseftarita@gmail.com

Sumber : klik disini

Edev Untuk Kita Para Calon Ekonom

Assalamualaikum wr wb

Berikut saya share Tulisan dari http://edev-unsyiah.blogspot.com/

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan individu maupun bermasyarakat di duinia ini, maka dari itu, perlunya ilmu ekonomi yang memadai untuk membuat suatu kebijakan ekonomi yang memberikan dampak  yang baik bagi perekonomian suatu negara ataupun dunia  demi mencapai kesejahteraan.

Fakultas Ilmu Ekonomi Unsyiah Aceh,  hadir demi melahirkan ekonom-ekonom yang handal guna memperbaiki perekonomian Aceh yang buntu setelah beberapa dekade terakhir Aceh dilanda masa konflik yang berkepanjangan. Para ekonom yang dilahirkan Fakultas Ekonomi nantinya diharapkan juga dapat memperbaiki perekonomian Aceh pasca bencana dahsyat tsunami tahun 2004. Dan para ekonom yang berasal dari Fakultas tertua di Unsyiah ini juga diharapkan mampu menyelasaikan permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan perekonomian Aceh maupun nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitarnya.

Demi melatih para calon ekonom, Fakultas Ekonomi khususnya jurusan Ekonomi Pembangunan (EKP) membekali mahasiswanya dengan teori-teori dan pengetahuan-pengetahua tentang kondisi, sejarah, serta cara mengambil kebijakan ekonomi , agar mahasiswanya terlahir menjadi ekonom yang handal yang bermanfaat bagi Indonesia kusunya Aceh.

Untuk menjadi para ekonom yang handal, tidak cukup bagi mahasiswa EKP hanya bermodal dengan teori-teori saja yang diberikan didalam kelas oleh para dosen tanpa mempraktekannya sendiri. Dengan berbicara atau membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kebijakan maupun fenomena-fenomena ekonomi yang sering terjadi saat ini, diharapkan para mahasiswa EKP dapat menjadi ekonom yang handal seperti yang diharapkan. Oleh karena itu perlunya wadah bagi mahasiswa EKP untuk menyalurkan idealismenya yang berkaitan tentang kondisi perekonomian yang sedang banyak diperbincangkan saat ini.

Edev komunitas pemikir ekonomi lewat portalnya ( edev-unsyiah.blogspot.com ) didirikan untuk kita para calon ekonom. Diharapkan Edev menjadi wadah bagi mahasiswa EKP untuk menyalurkan idealismenya dan melatih maupun mengasah kemampuannya untuk menjadi ekonom  yang handal dikemudian hari. maka dari itu diinformasikan bagi kawan-kawan agar dapat melihat isu-isu atau masalah yang berkaitan dengan perekonomian yang kemudian menulisnya dalam bentuk pemikiran pribadi.

Hal ini dilakukan agar kawan-kawan dapat terlatih dalam melihat suatu masalah lalu mengambil suatu kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dan diharapkan juga bagi kawan-kawan dalam jangan takut salah untuk menulis,  tulis apa saja yang ada dibenak kalian karena kita masih dalam proses belajar maka dari itu kita mesti banyak bertanya kepada dosen dalam proses penulisan yang kita lakukan.

Ini Dia Kolom-Kolom Tulisan yang Ada di Edev Untuk Kawan-Kawan Bisa Isi:

Economic News : Kolom ini meng up date setiap isu-isu terhangat yang berkaitan dengan ekonomi baik internasional. nasional, maupun daerah. Dalam penulisannya kita bida mencari berita ekonomi di portal berita nasional seperti kompas.com, antaranews.com, dan lain-lain dimana setelah kita melihat berita di web berita tersebut kita dapat menulisnya dalam bahasa kita sendiri di tambahkan statement atau tanggapan dari dosen kiat (EKP).

Kuliahku : Kolom ini berfungsi sebagai bahan-bahan kuliah kita ataupun catatan-catatan perkuliahan kita. dan bisa juga kawan-kawan tulis catatan perkuliahannya dalam bentuk berita disertai kutipan bicara dosen di kelas.

Karya tulis : Kolom ini berisi tentang Karya ilmiah, karya ilmiah populer, hasil penelitian milik pribadi kawan-kawan ataupun bisa juga punya mahasiswa lain tapi masih dalam ruang lingkup EKP.

Economic Photography : Kolom ini berisi tentang karya-karya foto milik kawan-kawan pribadi yang bertema tentang kegiatan ataupun kehidupan ekonomi masyarakat.

Financial Market : Kolom ini berisi tentang update kondisi pasar keuangan seperi kurs, ihsg, dan lain-lain yang berkaitan denganpasar keuangan.

Articel : Kolom ini berisi tulisan panjang, opini, atau bisa juga cerpen yang berkaitan dengan ekonomi.

Informasi : Kolom ini berisi tentang informasi-informasi lanjutan tentang Edev baik kegiatan edev maupun agenda-agenda edev. Bisa juga kawan-kawan mengirimkan informasi-informasi yang berkaitan dengan lomba apa saja, seminar, lowongan pekerjaan, informasi s2 dan lain-lain.
 
Untuk mengirimkan hasil karya-karya tulis kawan-kawan bisa dikirim melalui email keredaksian Edev dieconomicdevelopment1958@gmail.com

Informasi lanjutan dan Jika ada kritik dan saran bisa melalui Fuad Riski (08126991101) dan Tajul ULa ( 082161192023)

Ayo semangat buat kawan-kawan untuk menulis , gak ada alasan sibuk kuliah karena ini bagian dari praktek setelah kita mendapat teori-teori didalam kelas.

Sumber : http://edev-unsyiah.blogspot.com/2014/04/edev-untuk-kita-para-calon-ekonom.html#clients

Memulai Pembangunan dari Daerah Sendiri

Oleh : Jul Fahmi Salim

   Tulisan kali ini, terinspirasi dari sebuah berita (“Negeri Sentosa, Tak Tersorot Kamera”, klik disini link  ) yang menurut saya begitu mengagumkan, mulai dari jalan yang bagus, listrik mandiri, pengelolaan objek wisata yang maksimal serta masih banyak lagi prestasi lainnya,  yang sedikitnya banyaknya jika ada kemauan bisa diterapkan di daerah kita masing-masing.

   Dalam perkembangannya suatu daerah tidak boleh hanya berpaku pada metode pembangunan tradisional, hal ini dikarenakan konsep tradisional akan secara alami pasti tertinggal dengan konsep pembangunan modern. Hal ini dikarenakan konsep pembangunan tradisional hanya bertumpu pada kemampuan seadanya tanpa menitikberatkan pada teknologi. Sedangkan konsep pembangunan modern akan lebih menggunakan berbagai teknologi dalam pembangunan daerah tersebut. Karena dengan menggunakan tekhnologi, proses pembangunan bisa lebih efisien dan lebih efektif baik dari segi waktu maupun dari segi finansial.

   Untuk memulai suatu pembangunan modern, ada beberapa langkah yang perlu sekali dilakukan pemerintah yaitu : 

• Pemetaan daerah atau region- region tertentu berdasarkan potensi yang ada.

Pemetaan ini berguna untuk dapat menentukan potensi apa yang terdapat di masing-masing wilayah tersebut,

1. Daerah Pesisir : daerah mana yg cocok untuk di bangun pelabuhan ikan termasuk cold storage, daerah mana yang cocok dibangun tambak ikan baik darat maupun payau.
2. Daerah dataran rendah dan tinggi, wilayah mana yang cocok dijadiakan sebagai lumbung pangan. Wilayah mana yang cocok dijadikan sebagai sentra perikanan air tawar. Wilayah mana yang sesuai dijadikan sebagai sentra perkebunan, seperti kopi, karet, pala, jagung, dsb. 

• Pembangunan akses jalan

     Setelah mampu memetakan potensi daerah tersebut maka langkah selajutnya adalah membangun akses jalan, akses jalan merupaka salah satu nadi dalam kegiatan perekonomian. Karena seberapa besar pun potensi daerah tersebut maupun produksi di daerah tersebut melimpah, jika tidak terdapat akses jalan maka jangan harap hasil produksi tersebut mampu bermanfaat bayak, terlebih lagi jika itu merupakan produk pertanian. Kita semua tahu bahwa produk pertanian begitu mudah membusuk, sehingga mengakibatkan produk pertanian sensitif terhadap ada tidaknya akses jalan yang mengankut produk pertanian tersebut.

• Peningkatan sarana dan prasarana

    Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam suatu pembangunan, karena tanpa adanya sarana da prasaran maka bukan tidak mungkin pembangunan suatu daerah bisa saja jalan di tempat, terdapat sarana dan prasarana saja tidak cukup, tetapi yang sudah ada pun harus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

• Memetakan kembali potensi setiap daerah

Setelah melakukan pemetaan dan perencanaan yang matang, sebaiknya melakukan kembali pemetaan sederhana, maksudnya adalah kita harus membuat skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, agar tidak terjadi timpang tindah proses pembangunan..

   Dengan seringnya saya membaca  berita di berbagai media elektronik maupun cetak, bahwa perekonomian Aceh sangat bergantung pada daerah tetangganya yaitu Sumatera Utara. Apakah selamanya akan seperti itu? Bisa dibayangkan besarnya uang kita warga aceh mengalir keluar? ini dikuatkan dengan pemberitaan di serambi yang cukup fantastis, berita tersebut  menyatakan 75 persen uang Aceh mengalir keluar Aceh. Banyaknya aliran dana yg keluar dari konsumtif kita sebagai masyarakat Aceh malah berputar di daerah luar aceh.

Persawahan

Sumber : Dokumen Pribadi

Aceh Tenggara

Kutacane, Aceh Tenggara

Sumber : http://acehtenggarakab.bps.go.id/index.php?r=site/index

     Terlepas dari itu semua, untuk memperbaiki keadaan tersebut baiknya dilakukan dari Pemkab/ pemko masing- masing. Mari kita misalkan saja daerah Aceh Tenggara (Agara). Di Agara sektor ekonomi yang paling besar adalah dibidang pertanian, hal ini dikarena letak posisi geografisnya yg berada di daerah pegunungan dan memiliki dataran rendah yang cukup luas., sehingga sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Aceh Tenggara.

Persentase antar sektor PDRB Kab Aceh Tenggara tahun 2011

sumber : http://acehtenggarakab.bps.go.id/index.php?r=site/index

     Sektor terbesar penyumbag PDRB Kab. Aceh Tenggara dikuasai oleh sektor pertanian sebesar 40 persen. Ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Agara memiliki lahan pertanian, baik sub sektor tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan sebagainya. Selain pertanian, usaha perikanan juga sangat besar, tapi memang hitungan besar tersebut bukanlah miilik segelintir orang,melainkan berjamaah, hehhehe. Maksdnya adalah, banyaknya terdapat usaha budidaya ikan mas tersebut merupakan sebagian besar milik pribadi dan luas kolam yg cenderung kecil. Karena setiap kepala keluarga hanya memilik beberapa petak kolam, karena sebagian besar yang punya kolam ikan menjalankannya sebagai usaha sampingan, keçil-kecilan dan sering tidak konsisten  sehingga output yg dihasilkan pun kurang maksimal.

Budidaya Ikan Mas

Sumber : Dokumen Pribadi

   Ada baiknya Pemda Agara melakukan pemetaan dimana terdapat potensi budidaya perikanan, kemudian melakukan integrasi dengan pihak terkait misalnya dinas perikanan. Peran dinas perikanan disini sangat vital, karena mereka seharusnya yang mengontrol usaha perikanan tersebut, mulai dari memastikan distribusi pakan ikan berupa " pelet ", penyuluhan mengenai pembudidayaan ikan sampai masalah bibit ikan yang dirasa perlu. Untuk masalah yg terakhir tersebut, jika mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri, perlu dilakukan koordinasi dengan dinas perdagangan untuk memasarkan produk perikanan tersebut dengan daerah tetangga dan daerah lainnya yang dianggap potensial sebagai mitra perdagangan. Tentu saja kita sebagai produsen harus mampu memenuhi keinginan konsumen luar serta mampu bersaingan dengan produk perikanan dari daerah luar agar kuantitas penjualan ke luar daerah stabil..

     Bisa dibayangkan besarnya multiplier efek perekonomian dari penguatan dari sektor perikanan ini? Mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan penduduk, penurunan angka kemiskinan hingga peningkatan PAD kabupaten. Bukan tidak mungkin, jika kita mampu mempertahankan/ konsisten dalam hal output, baik kualitas dan kuantitasnya, bisa saja kedepannya akan terbentuk industri - industri kecil dan jika pemkab mau, dapat didirikan industri pengolahan ikan mas tersebut. Tujuan dari pembuatan industri ini adalah agar kita memperoleh nilai tambah (value added) dari penjualan ikan tersebut, kita tidak hanya menjualnya dalam bentuk ikan biasa, namun bisa saja diolah menjadi ikan  sale yang kemudian di kemas, bisa juga dijadikan abon mungkin, dengan hanya ditambah beberpa pengerjaan akan meningkatkan harga ikan tersebut. Sebagai perbandingan saja jika dijual dalam keadaan blum diolah harganya Rp 25.000/kg sedangkan ketika sudah menjadi ikan sale (ikan di asap) harga jualnya mencapai Rp. 40.000/kg. Untuk sale ikan sudah ada yang memproduksinya dan kelihatannya masih dalam skala kecil berupa usaha sampingan, karena masih cukup sulit menemukannya di pekan ( sebutan pasar tradisonal untuk daerah Agara ). Seharusnya disini lah peran dinas koperasi dan umkm sangat diperlukan untuk membentuk bibit pengusaha sale ikan ini. Mulai dari penyediaan bantuan peralatan, pengucuran pinjaman lunak, bimbingan dalam proses produksi dan jika perlu mengajak serta beberapa pelaku usaha untuk studi banding ke daerah lain yg sudah sukses dalam menjalankan usaha ini. Hal ini berfungsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku bisnis ini agar mampu berkembang ke depannya, memang untuk abon belum pernah saya lihat sendiri, mungkin karena belum ada yang memulainya..hehehe

     Cukup tinggikan harganya? Dan itu baru hanya dari sektor perikanan saja, bagaimana jika sektor perkebunan, peternakan, pariwisata  dan juga sektor lainnya di optimalkan, bayangkan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakt serta pelaku kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Pemkab Agara. Dengan menguatkan salah  satu sektor saja yaitu berupa sektor pertania dan sub sektor perikanan, maka akan mampu mendongkrak sektor perindustrian dan jika mampu berproduksi lebih besar akan turut meningkatkan peran sektor angkutan dan jasa. Bukan tidak mungkin Pemkab Aceh Tenggara dapat dijadikan  sebagai salah satu daerah yang diperhitungkan baik di lingkup Provinsi Aceh maupun diluar Aceh..

Peternakan Unggas

Sumber : Dokumen Pribadi

Perkebunan

Sumber : Dokumen Pribadi

Pertanian

Sumber : Dokumen Pribadi

Wisata Pemandian Alam

Sumber : Dokumen Pribadi

    Kembali menjadi pertanyaan di benak kita bersama adalah, kenapa daerah lain bisa sedangkan daerah kita sendiri tidak? apakah kita kekurangan dana? apakah kurangnya koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif? Apakah kita terlalu manja dan tidak mau berusaha? apakah kita tidak memiliki SDM yang memadai?  Atau memang KEMAUAN yang tidak ada?

   Terimakasih sudah berkunjung....

   Mohon berikan kritik dan saran untuk memperbaiki tulisan ini.... 

Terima Kasih banyak...  :-)

Cara Jepang Suburkan Tanah

OLEH M ILHAMSYAH SIREGAR,

Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, melaporkan dari Kyoto

    SAYA mendapat kesempatan ikut Diklat ToT Public Policy Planning Program Professional Human Resource Development Project (PHRDP) di Jepang selama dua minggu baru-baru ini. Program ini hasil kerja sama Bappenas RI dengan Ritsumeikan University, Jepang. Ini tahun keempat program PHRDP diselenggarakan, diikuti 25 orang dari Bappenas dan berbagai universitas di Indonesia, termasuk Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pelatihannya dipusatkan di tiga lokasi kampus Ritsumeikan University: Kyoto, Kitakyusu, dan Tokyo.

      Ritsumeikan University memiliki sejarah panjang dan reputasi cemerlang di Jepang. Universitas ini didirikan tahun 1900 dan terus berpacu  menjadi pusat riset perencanaan, teknologi, dan kebudayaan. Saat ini, Ritsumeikan University memiliki lebih dari 42.000 mahasiswa.

Di Kyoto, saya dan peserta diklat lainnya mendapatkan kesempatan mengunjungi Kameoka, kota kecil di sebelah barat daya Kyoto, kira-kira 48 menit perjalanan darat.

      Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan kisah sukses inovasi Cool Vege TM yang digagas Ritsumeikan University dan Pemko Kameoka. Ide Cool Vege bermula dari kerisauan Profesor Akira Shibata, Guru Besar Ritsumeikan University dan Sekretaris Jenderal Japan Biochar Association, akan dampak perubahan iklim dan melihat ada peluang untuk mengimplementasikan teknologi arang biochar yang sederhana dan murah untuk mengikat gas karbon dengan spirit mulia mengurangi dampak perubahan iklim. Teknologi biochar yang dipakai adalah biochar yang dikembangkan oleh sahabatnya, Profesor Makoto Ogawa dari Osaka Institute of Technology tahun 1980.

      Ide inovasinya adalah dengan cara mengikat gas karbon di udara dan disimpan di tanah. Gas yang diikat dari proses fotosintesis tumbuhan yang mendapatkan tambahan biochar itu, tidak hanya mengurangi gas karbon pada udara bebas, tetapi juga dapat menyuburkan tanah.

Arang biochar dibuat dengan cara yang sangat sederhana, yaitu pembakaran biomas dengan teknik miskin oksigen untuk menghasilkan arang biochar yang berkualitas, namun tak menghasilkan banyak asap.

      Profesor Shibata yang menemani kami di Kameoka, menjelaskan bagaimana ia secara sistematis mengembangkan Carbon Minus Scheme Model dengan memanfaatkan teknologi biochar.

      Pertama, kelompok petani diberikan penjelasan yang lengkap tentang skema Carbon Minus serta berbagai manfaat yang akan mereka terima, termasuk manfaat penyelamatan lingkungan. Sebanyak 21 kelompok petani memanfaatkan teknologi biochar dalam proses cocok tanam yang mereka lakukan. Produksi yang mereka hasilkan diberi merek dagang Cool Vege TM dan tercatat secara resmi di Kementerian Perdagangan. Proses ini merupakan kunci keberhasilan seluruh skema yang dijalankan. Profesor Shibata dengan cerdik mengantisipasi potensi kegagalan skemanya dengan cara mempersiapkan kelembagaan kelompok petani dan memperkuat kapasitas mereka, serta memberikan merek dagang sebagai identitas yang berkarakter.

      Kedua, untuk memastikan ketersediaan kompos, Pemko Kameoka dibantu Kementerian Pertanian Jepang membangun pabrik pembuatan kompos di pinggiran Kota Kameoka. Produksi pabrik tersebut 5.000 ton per hari di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektare. Kompos yang dihasilkan dijual kepada kelompok petani yang sukarela mengikuti skema Carbon Minus, dengan harga 5.000 yen per 500 kilogram, atau kira-kira Rp 1.000 rupiah per kilogram. Harga yang sedemikian murah tidak lepas dari efisiensi produksi kompos di pabrik tersebut.

      Ketiga, agar produksi 21 kelompok petani yang terlibat dalam skema ini lebih cepat dikenali, lebih mudah dipasarkan dan memiliki reputasi yang lebih baik, Profesor Shibata mengembangkan aspek pemasaran yang memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Kyoto dan di prefektur lainnya. Tak main-main, perusahaan properti raksasa Jepang Daiwa House dan Bridgestone mengeluarkan uang banyak untuk mendukung Cool Vege TM.

Cool Vege TM dijual di berbagai supermarket di Kyoto dengan harga kompetitif, meskipun diproduksi serbaorganik. Kemampuan bersaing menjadi kata kunci kebersinambungan produksi mereka.

      Selama tahun 20013, total penjualan produk Cool Vege TM telah menyentuh angka hampir 10 juta yen.  Hingga April 2014, angka tersebut meningkat hingga lebih dari 30 juta yen. Meskipun statistik di atas bukan statistik yang fantastis, tetapi carbon minus scheme dan Cool Vege TM merupakan ide yang hebat. Idenya sederhana, tapi dibangun dengan pilar pembangunan yang utuh: membangun social capital petani, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan menyelamatkan lingkungan. Kerja keras Profesor Shibata diganjar Gold Prize Achievement dari Kementerian Lingkungan Jepang pada 17 Februari 2013. Sesaat sebelum Profesor Shibata turun dari bus yang membawa kami ke Kameoka, sambil tersenyum Profesor Shibata berujar, “Use your brain.” Domo sensei, arigatogozaimash. 

[email penulis: ilhamatwork@yahoo.com]

Sumber : klik disini

Panduan Penulisan Skripsi EKP FE Unsyiah

Skripsi merupakan karya ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa/i tingkat akhir jenjang S1. emang menulis skripsi tanpa panduan yg jelas itu akan membuat mahasiswa/i kelabakan, dan bahkan diserang habis-habisanan ama dosen pembimbing maupun dosen pembahas saat Seminar proposal, dan yg lebih parah lagi, ya diserang habis2an waktu di sidang skripsi, bisa nangis darah keluar dari ruangan.hihihihihihhi...

untuk khusus mahasiswa/i jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pihak jurusan mempermudah mahasiswanya dengan menyediakan blog resmi jurusan EKP yg beralamat di http://ekpfeunsyiah.blogspot.com/. di sini tersedia berbagai info bagi mahasiswa/i, mulai dari info mengenai jurusan, pengumuman, data dosen, hingga artikel dosen serta berbagai info lainnya., 

 Beranda Blog Resmi EKP FE UNSYIAH

untuk mendownload panduan skripsi, berikut merupakan langkah-langkahnya :

• masuk ke halaman http://ekpfeunsyiah.blogspot.com/
• klik tab menu "Panduan Skripsi", maka akan tampil halaman seperti dibawah ini

• klik kanan => open new tab pada link yang disediakan, maka kita akan diarahkan ke halaman scrib, seperti dibawah ini

• klik "download or print"
• anda akan dminta mendaftar terlebih dahulu, untuk lebih mudahnya, login dengan akun facebook anda

• isi dengan email dan password akun facebook anda
• Tunggu beberapa saat, maka kemudian akan muncul jendela seperti dibawah ini

• silahkan pilih outputnya, berupa pdf maupun txt, kali ini saya memilih dalam bentuk pdf, kemudian klik download pdf,
• jika menggunakan idm, maka akan muncul jendela konfirmasi download dari idm, klik start download

• kemudian cek di tab idm anda,

tereng...tereeeng,,, tereeeeeeeeeng,,,, panduan skripsi pun sukses di download dan  siap untuk di digunakan..hihihihih

semoga dapat membantu, terima kasih,...

Swasembada Cabai, Tomat dan Bawang, kenapa tidak?

Oleh : Jul Fahmi Salim

            Kita merasakan sendiri bagaimana kebutuhan pokok dan bumbu dapur begitu mencekik akhir – akhir ini, karena kita terlalu bergantung dengand aerah lain. Apa yang salah dengan daerah kita? Dengan masih luasnya lahan tidur dan banyaknya petani yang memiliki skill dalam bertani yang tak perlu diragukan lagi , lantas mengapa bahan kebutuhan pokok seperti cabai, tomat dan bawang masih dipasok sebagian besar dari daerah tetangga kita yaitu sumatera utara????

            Mengapa dengan dana APBA yang begitu besar mencapai angka Triliunan setiap tahunnya, kebutuhan sendiri saja belum dapat kita penuhi sendiri? Jika ditanya solusi, mungkin sebuah pemikiran sederhana ini mampu membuka pintu pemikiran pembaca kedepannya. Menurut hemat saya, kita dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki daerah kita ini. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan ini kita harus melibatkan semua pihak, mulai dari unsur yang paling kecil yaitu petani, tokoh masyarakat, pengusaha, LSM, para akademisi hingga pemerintah daerah maupun provinsi.

            Dalam mencapai tujuan itu menurut saya ada beberapa tahap yang perlu dilakukan :

•  Melakukan rapat terkoordinasi seluruh elemen dalam membuat perencanaan jangka menengah, mulai dari petani hingga pemerintah provinsi.
•  Melaksanakan hasil dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya
•  Pemerintah provinsi memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten/kota
•  Perlunya koordinasi yang kuat antara pemprov dan pemkab/pemko dalam pelaksanaannya

            Setiap elemen dalam mencapai tujuan ini memiliki peran dan fungsi yang sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat peran tersebut satu – persatu :

•  Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi merupakan elemn yang memiliki preran yang paling vital dalam mencapai tujuan ini, hal ini dikarenakan pemprov lah sebagai pintu gerbang dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan dukungan pemprov suatu tujuan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di provinsi tersebut akan semakin jelas. Dukungan yang diberikan pemprov berupa membuat regulasi yang mampu menunjang percepatan dalam mencapai tujuan tersebut.

• Anggota Dewan

Anggota dewan memiliki peran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam penyusunan rencana program kerja, misalnya tanah atau lahan warga yang digunakan untuk program tersebut akan diberi kompensasi yang sesuai yang tidak merugikan salah satu pihak.

•  Pemerintah Kabupaten / Kota

Pemerintah kab/kota merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi, sehingga perannya tidak kalah penting dalam pengawasan terhadap kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, untuk program provinsi yang dilaksanakan di daerah tertentu menjadi tanggungjawab daerah tersebut.

•  Akademisi

Akademisi sangat membantu dalam hal ini, mulai dari menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperlancar kegitan ini, seperti dalam melakukan perancanaan melibatkan peran dosen fakultas ekonomi terutama konsentrasi ekonomi pembangunan yang memilki kapasitas untuk membuat perencanaan. Selain itu, menggunakan kemampuan para dosen fakultas pertanian dan pertanahan untuk memantu dalam hal mengatasi masalah pertanian dan pertanahan.

•  Pengusaha

Peran pengusaha juga tidak kalah pentingnya, misalnya pengusaha jasa angkutan. Peran mereka sangat penting nantinya untuk mengangkut pupuk, bibit, dan hasil pertanian dari suatu daerah ke daerah lainnya.

•   Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Peran LSM adalah ikut memantau dan mengawasi pelakasanaan program yang telah direncanakan dan disepakati bersama ketika melakukan rapat koordinasi dan perencanaan sebelumnya.

• Tokoh Masyarakat

Fungsi dari tokoh masyarakat disini selain sebagai perwakilan masyarakat adalah untuk memberikan arahan maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang akan dijalankan sehingga masyarakat dapat menerima dengan tangan terbuka program tersebut tanpa menimbulkan masalah dikemudian harinya.

•  Petani

Petani merupakan faktor yang sangat sangat penting dari pelaksanaan program ini hal ini dikarenakan sukses atau tidaknya program ini sanagt besar peran petani dalam hal ini. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait misalnya dinas pertanian maupun badan penyuluh pertanian untuk terus mengawasi dan memberikan masukan mulai dari pengolahan tanah hingga waktu panen.

Program tersebut memiliki multiplier effect terhadap pembangunan ekonomi daerah baik kabupaten /kota maupun provinsi. Dengan tahapan sederhana saya di atas saya optimis kita bisa menjadi provinsi yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah, jika produksi berlebih kita dapat menjual kedaerah tetangga sehingga  dapat meningkatkan pendapatan daerah, menurunkan tingkat inflasi, hingga mengurangi angka pengangguran serta perputaran uang di provinsi juga akan semakin bagus dan pada akhirnya akan meningkat kesejahteraan masyarakatnya secara umum. Walau bagaimana pun ini hanyalah sebuah pemikiran seorang mahasiswa yang masih memiliki banyak kekurangan. Terimakasih.. 

Ada Apa Dengan Aceh Tercinta???

             Begitulah pertanyaan yang sering muncul dipikiran saya sendiri, dan saya yakin bukan hanya saya sendiri bahkan beribu-ribu orang memiliki pertanyaan yang sama di dalam kepala mereka. Mulai dari tingkat kemiskinan yang begitu tinggi, banyaknya pengemis yang kita temui setiap hari di persimpangan lampu merah, kampung-kampung, bahkan mereka sampai melakukan aksinya diwilayah kampus. Sebenarnya ada apa? Apakah masyarakat kita memiliki etos kerja yang rendah? Pemalas? Atau malah fenomena ini merupakan hasil dari gagalnya pemerintah dalam mengelola daerahnya sendiri? Terkadang kita melihat begitu miris kehidupan yang ada di Aceh ini, dimana rata-rata pejabat memiliki kemewahan yang bisa dibilang lebih dari cukup, bahkan beberapa dari mereka memiliki kekayaan yang besar, di sisi lain marilah kita lihat keadaan kita sendiri sebagai rakyatnya.

            Tindakan yang perlu kita lakukan bukanlah yang terlalu muluk-muluk, hal yang paling utama adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa harus bergantung terlalu besar dari daerah tetangga seperti wilayah Sumatera Utara. Hampir dapat dikatakan bahwa semua faktor penunjang untuk mewujudkan hal tersebut ada di daerah kita, tidak percaya? Mari kita lihat satu per satu.

• Sumber daya alam

            Kita jangan menutup mata seperti orang bodoh bila kita mengatakan bahwa kita kekurangan sumber daya alam. Lihat sekeliling kita, berapa banyak lahan yang terlantar yang hanya menjadi tempat tumbuhnya rumput liar, coba bayangkan sepertiga saja dari lahan yang kosong ini dapat dimanfaatkan dengan optimal  oleh pemerintah, saya yakin bukan hanya kebutuhan kita saja yang terpenuhi malah kita dapat menjaga kestabilan harga bahan – bahan pokok tanpa terpengaruh oleh harga barang yang sama di luar daerah kita. Hal ini disebabkan karena barang tersebut kita hasilkan sendiri bukannya mengimpor dari daerah tetangga.

• Sumber daya manusia

            Jika kita berbicara soal sumber daya manusia, tak perlu kita ragukan lagi seberapa banyak ahli – ahli kita yang tersebar di berbagai universitas di wilayah Aceh ini baik Negeri maupun swasta. Jika saja pemerintah kita mau memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh para dosen – dosen kita, misalnya mulai dari masalah perencanaan dengan menggunakan keahlian dari dosen Fak.Ekonomi tepatnya Ekonomi Pembangunan, mengatasi masalah pertanian dengan menggunaka keahlian dari dosen fak. Pertanian, memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada dengan menggunakan keahlian dosen ilmu kelautan dan perikanaan, maka proses pembangunan di Aceh dapat dipercepat.

• Sarana dan prasarana

            Untuk transportasi daerah Aceh terkenal dengan jalan raya yang mulus, selain itu sebagian besar wilah Aceh sudah memiliki akses jalan. Tidak hanya jalur darat trnasportasi di aceh juga didukung oleh transportasi laut maupun udara sehingga seharusnya pengangkutan hasil produk pertanian dsb dapat berjalan lancar.

            Seharusnya dengan begitu besar potensi yang kita miliki kita bisa menjadi daerah yang mandiri, bahkan dapat menjadi daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap daerah tetangganya, hal ini tergantung kepada pemerintah sebagai pusat penggerak roda pemerintahan yang ada di Aceh ini. Jika memang potensi yang ada ini tidak mampu bermanfaat banyak bagi kita masyarakat Aceh ini, maka kita dapat mempertanyakan mengenai keseriusan pemerintah dalam mengelola daerah ini. Selain itu kita juga patut menyoroti para pemegang jabatan yang ada di instansi terkait, apakah sudah sesuai dengan bidangnya dan melalui tahapan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) atau pengangkatannya berbau politis. Salah satu contoh Hal yang sangat memalukan yang terjadi baru-baru ini adalah dikembalikannya R-APBA oleh pihak Kemendagri karena isi yang di buat tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak kemendagri. (Serambinews, senin 25 Februari 2013)

            Bukan rahasia lagi, mari kita perhatikan para pemegang jabatan sekarang baik di daerah maupun provinsi, ketika kita membaca koran dan menemukan kalimat “ Kepala Dinas Pertanian Kab. Aceh xxxx  si fulan .SPd ............”. Terkadang kita sebagai orang awam pun tertawa geli melihat fenomena ini, Apa ada hubungannya antara keahlian yang diperlukan dengan latarbelakang pendidikan sang kepala dinas?? jika hanya untuk menjalankan amanah saya kira masih banyak yang lebih kompeten dari “si fulan .SPd”, Walaupun tidak begitu pintar dan bagus, minimal memiliki latarbelakang pendidikan yang sesuai lah seperti sarjana Pertanian, sarjana teknik pertanian dsb. Karena dengan begitu sedikit banyaknya maka ia akan mampu memberikan masukan kepada bawahannya dan instansi yang dipimpinnya dan bahkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada daerah secara keseluruhan.

          Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa sekarang, begitu rusaknya sistem pemerintahan kita.Jika terus seperti ini kedepannya, maka dapat dipastikan menjadi daerah yang mandiri hanyalah mimpi disiang bolong. Kita berdoa saja semoga pemerintah yang baru ini mampu meberikan yang terbaik dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan solongan semata seperti yang dinyatakan Gubernur Aceh  bahwa pada 2013 akan mampu menurunkan angka kemiskinan secara drastis. (The Globe Journal Desember 2012). 

1.      Gejala yang terjadi dari ketidakjelasan pembangunan

a.       Kemiskinan

b.      Pertumbuhan Ekonomi yang bias

c.       Kesejahteraan yang hanya di atas kertas

2.      Penyebab

a.       Kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota

b.      Sitem perekrutan pejabat yang sangat buruk

c.       Kurang memberdayakan sumber daya yang ada

d.      Kepetingan politik yang lebih besar dari kepentingan rakyat

3.      Tindakan yang Perlu Dilakukan

a.       Merubah paradigma pembangunan yang ada

b.      Menjalin komunikasi yang baik antara pusat dan daerah

c.       Setiap kepala pemerintahan dari yang terkecil (Kades) hingga Gubernur harus mampu bersinergi dalam memanfaatkan potensi yang ada

            Ini hanyalah buah pikiran/pendapat seorang mahasiswa yang mencoba menuangkannya dalam tulisan yang masih dipenuhi dengan kekurangan disana-sini. Terimakasih..