Dahlan Iskan ke Aceh Mau Borong Pisang Abaca..

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan tertarik dengan Pisang Abaca yang berada di kawasan Simeulue Aceh.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Aceh, Dahlan Iskan punya rencana membeli pisang-pisang itu untuk keperluan bahan baku pabrik untuk keperluan pencetakan kertas uang.

"Saya sangat berminat untuk melihatnya kesana, PT Kertas Leces asal Jawa Tengah siap menampung serat pisang ini," ujar Dahlan Iskan kepada wartawan di gedung Bank Mandiri Jalan Balai Kota Medan, Sabtu (4/5/2013).

Menurutnya, pertumbuhan pohon pisang yang cepat itu sempat mengganggu masyarakat Simeulue Aceh. Selama ini pohon pisang itu belum ada yang memanfaatkannya.

Karena itu, tambahnya lagi, BUMN tertarik untuk mengelolanya yakni, petani di Simeulue mengumpulkan 20 pohon lalu yang jika pohon itu sudah mencapai akan berbuah, para petani itu menjualnya kepada pengepul. Para pengepul itu nantinya, akan mengolahnya menjadi serat dan serat itu yang akan di beli oleh BUMN.

"Ada berkisar 30 ribu petani di sana dan kami akan memberdayakan mereka, kan lumayan ini investasi. taraf hidup mereka jadi meningkat dari hasil pohon pisang ini," katanya.

Diketahui, warga di Simeulue Aceh menyebut pisang hutan Abaca dengan "kaol afalon". Mereka menganggap tumbuhan ini sebagai tanaman liar yang sulit dibasmi.

Hutan Abaca tersebut tumbuh di kawasan pegunungan Gampong Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur. Gampong tersebut terletak sekitar 15 kilometer dari Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue, Aceh.

Status pisang Abaca bakal berubah dari status tanaman liar menjadi tanaman bermanfaat dan bernilai ekonomis.

Read more: http://www.atjehcyber.net/2013/05/dahlan-iskan-ke-aceh-mau-borong-pisang.html#ixzz2SYtqotmH

Swasembada Cabai, Tomat dan Bawang, kenapa tidak?

Oleh : Jul Fahmi Salim

            Kita merasakan sendiri bagaimana kebutuhan pokok dan bumbu dapur begitu mencekik akhir – akhir ini, karena kita terlalu bergantung dengand aerah lain. Apa yang salah dengan daerah kita? Dengan masih luasnya lahan tidur dan banyaknya petani yang memiliki skill dalam bertani yang tak perlu diragukan lagi , lantas mengapa bahan kebutuhan pokok seperti cabai, tomat dan bawang masih dipasok sebagian besar dari daerah tetangga kita yaitu sumatera utara????

            Mengapa dengan dana APBA yang begitu besar mencapai angka Triliunan setiap tahunnya, kebutuhan sendiri saja belum dapat kita penuhi sendiri? Jika ditanya solusi, mungkin sebuah pemikiran sederhana ini mampu membuka pintu pemikiran pembaca kedepannya. Menurut hemat saya, kita dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki daerah kita ini. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan ini kita harus melibatkan semua pihak, mulai dari unsur yang paling kecil yaitu petani, tokoh masyarakat, pengusaha, LSM, para akademisi hingga pemerintah daerah maupun provinsi.

            Dalam mencapai tujuan itu menurut saya ada beberapa tahap yang perlu dilakukan :

•  Melakukan rapat terkoordinasi seluruh elemen dalam membuat perencanaan jangka menengah, mulai dari petani hingga pemerintah provinsi.
•  Melaksanakan hasil dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya
•  Pemerintah provinsi memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten/kota
•  Perlunya koordinasi yang kuat antara pemprov dan pemkab/pemko dalam pelaksanaannya

            Setiap elemen dalam mencapai tujuan ini memiliki peran dan fungsi yang sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat peran tersebut satu – persatu :

•  Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi merupakan elemn yang memiliki preran yang paling vital dalam mencapai tujuan ini, hal ini dikarenakan pemprov lah sebagai pintu gerbang dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan dukungan pemprov suatu tujuan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di provinsi tersebut akan semakin jelas. Dukungan yang diberikan pemprov berupa membuat regulasi yang mampu menunjang percepatan dalam mencapai tujuan tersebut.

• Anggota Dewan

Anggota dewan memiliki peran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam penyusunan rencana program kerja, misalnya tanah atau lahan warga yang digunakan untuk program tersebut akan diberi kompensasi yang sesuai yang tidak merugikan salah satu pihak.

•  Pemerintah Kabupaten / Kota

Pemerintah kab/kota merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi, sehingga perannya tidak kalah penting dalam pengawasan terhadap kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, untuk program provinsi yang dilaksanakan di daerah tertentu menjadi tanggungjawab daerah tersebut.

•  Akademisi

Akademisi sangat membantu dalam hal ini, mulai dari menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperlancar kegitan ini, seperti dalam melakukan perancanaan melibatkan peran dosen fakultas ekonomi terutama konsentrasi ekonomi pembangunan yang memilki kapasitas untuk membuat perencanaan. Selain itu, menggunakan kemampuan para dosen fakultas pertanian dan pertanahan untuk memantu dalam hal mengatasi masalah pertanian dan pertanahan.

•  Pengusaha

Peran pengusaha juga tidak kalah pentingnya, misalnya pengusaha jasa angkutan. Peran mereka sangat penting nantinya untuk mengangkut pupuk, bibit, dan hasil pertanian dari suatu daerah ke daerah lainnya.

•   Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Peran LSM adalah ikut memantau dan mengawasi pelakasanaan program yang telah direncanakan dan disepakati bersama ketika melakukan rapat koordinasi dan perencanaan sebelumnya.

• Tokoh Masyarakat

Fungsi dari tokoh masyarakat disini selain sebagai perwakilan masyarakat adalah untuk memberikan arahan maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang akan dijalankan sehingga masyarakat dapat menerima dengan tangan terbuka program tersebut tanpa menimbulkan masalah dikemudian harinya.

•  Petani

Petani merupakan faktor yang sangat sangat penting dari pelaksanaan program ini hal ini dikarenakan sukses atau tidaknya program ini sanagt besar peran petani dalam hal ini. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait misalnya dinas pertanian maupun badan penyuluh pertanian untuk terus mengawasi dan memberikan masukan mulai dari pengolahan tanah hingga waktu panen.

Program tersebut memiliki multiplier effect terhadap pembangunan ekonomi daerah baik kabupaten /kota maupun provinsi. Dengan tahapan sederhana saya di atas saya optimis kita bisa menjadi provinsi yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah, jika produksi berlebih kita dapat menjual kedaerah tetangga sehingga  dapat meningkatkan pendapatan daerah, menurunkan tingkat inflasi, hingga mengurangi angka pengangguran serta perputaran uang di provinsi juga akan semakin bagus dan pada akhirnya akan meningkat kesejahteraan masyarakatnya secara umum. Walau bagaimana pun ini hanyalah sebuah pemikiran seorang mahasiswa yang masih memiliki banyak kekurangan. Terimakasih.. 

Ada Apa Dengan Aceh Tercinta???

             Begitulah pertanyaan yang sering muncul dipikiran saya sendiri, dan saya yakin bukan hanya saya sendiri bahkan beribu-ribu orang memiliki pertanyaan yang sama di dalam kepala mereka. Mulai dari tingkat kemiskinan yang begitu tinggi, banyaknya pengemis yang kita temui setiap hari di persimpangan lampu merah, kampung-kampung, bahkan mereka sampai melakukan aksinya diwilayah kampus. Sebenarnya ada apa? Apakah masyarakat kita memiliki etos kerja yang rendah? Pemalas? Atau malah fenomena ini merupakan hasil dari gagalnya pemerintah dalam mengelola daerahnya sendiri? Terkadang kita melihat begitu miris kehidupan yang ada di Aceh ini, dimana rata-rata pejabat memiliki kemewahan yang bisa dibilang lebih dari cukup, bahkan beberapa dari mereka memiliki kekayaan yang besar, di sisi lain marilah kita lihat keadaan kita sendiri sebagai rakyatnya.

            Tindakan yang perlu kita lakukan bukanlah yang terlalu muluk-muluk, hal yang paling utama adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa harus bergantung terlalu besar dari daerah tetangga seperti wilayah Sumatera Utara. Hampir dapat dikatakan bahwa semua faktor penunjang untuk mewujudkan hal tersebut ada di daerah kita, tidak percaya? Mari kita lihat satu per satu.

• Sumber daya alam

            Kita jangan menutup mata seperti orang bodoh bila kita mengatakan bahwa kita kekurangan sumber daya alam. Lihat sekeliling kita, berapa banyak lahan yang terlantar yang hanya menjadi tempat tumbuhnya rumput liar, coba bayangkan sepertiga saja dari lahan yang kosong ini dapat dimanfaatkan dengan optimal  oleh pemerintah, saya yakin bukan hanya kebutuhan kita saja yang terpenuhi malah kita dapat menjaga kestabilan harga bahan – bahan pokok tanpa terpengaruh oleh harga barang yang sama di luar daerah kita. Hal ini disebabkan karena barang tersebut kita hasilkan sendiri bukannya mengimpor dari daerah tetangga.

• Sumber daya manusia

            Jika kita berbicara soal sumber daya manusia, tak perlu kita ragukan lagi seberapa banyak ahli – ahli kita yang tersebar di berbagai universitas di wilayah Aceh ini baik Negeri maupun swasta. Jika saja pemerintah kita mau memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh para dosen – dosen kita, misalnya mulai dari masalah perencanaan dengan menggunakan keahlian dari dosen Fak.Ekonomi tepatnya Ekonomi Pembangunan, mengatasi masalah pertanian dengan menggunaka keahlian dari dosen fak. Pertanian, memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada dengan menggunakan keahlian dosen ilmu kelautan dan perikanaan, maka proses pembangunan di Aceh dapat dipercepat.

• Sarana dan prasarana

            Untuk transportasi daerah Aceh terkenal dengan jalan raya yang mulus, selain itu sebagian besar wilah Aceh sudah memiliki akses jalan. Tidak hanya jalur darat trnasportasi di aceh juga didukung oleh transportasi laut maupun udara sehingga seharusnya pengangkutan hasil produk pertanian dsb dapat berjalan lancar.

            Seharusnya dengan begitu besar potensi yang kita miliki kita bisa menjadi daerah yang mandiri, bahkan dapat menjadi daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap daerah tetangganya, hal ini tergantung kepada pemerintah sebagai pusat penggerak roda pemerintahan yang ada di Aceh ini. Jika memang potensi yang ada ini tidak mampu bermanfaat banyak bagi kita masyarakat Aceh ini, maka kita dapat mempertanyakan mengenai keseriusan pemerintah dalam mengelola daerah ini. Selain itu kita juga patut menyoroti para pemegang jabatan yang ada di instansi terkait, apakah sudah sesuai dengan bidangnya dan melalui tahapan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) atau pengangkatannya berbau politis. Salah satu contoh Hal yang sangat memalukan yang terjadi baru-baru ini adalah dikembalikannya R-APBA oleh pihak Kemendagri karena isi yang di buat tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak kemendagri. (Serambinews, senin 25 Februari 2013)

            Bukan rahasia lagi, mari kita perhatikan para pemegang jabatan sekarang baik di daerah maupun provinsi, ketika kita membaca koran dan menemukan kalimat “ Kepala Dinas Pertanian Kab. Aceh xxxx  si fulan .SPd ............”. Terkadang kita sebagai orang awam pun tertawa geli melihat fenomena ini, Apa ada hubungannya antara keahlian yang diperlukan dengan latarbelakang pendidikan sang kepala dinas?? jika hanya untuk menjalankan amanah saya kira masih banyak yang lebih kompeten dari “si fulan .SPd”, Walaupun tidak begitu pintar dan bagus, minimal memiliki latarbelakang pendidikan yang sesuai lah seperti sarjana Pertanian, sarjana teknik pertanian dsb. Karena dengan begitu sedikit banyaknya maka ia akan mampu memberikan masukan kepada bawahannya dan instansi yang dipimpinnya dan bahkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada daerah secara keseluruhan.

          Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa sekarang, begitu rusaknya sistem pemerintahan kita.Jika terus seperti ini kedepannya, maka dapat dipastikan menjadi daerah yang mandiri hanyalah mimpi disiang bolong. Kita berdoa saja semoga pemerintah yang baru ini mampu meberikan yang terbaik dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan solongan semata seperti yang dinyatakan Gubernur Aceh  bahwa pada 2013 akan mampu menurunkan angka kemiskinan secara drastis. (The Globe Journal Desember 2012). 

1.      Gejala yang terjadi dari ketidakjelasan pembangunan

a.       Kemiskinan

b.      Pertumbuhan Ekonomi yang bias

c.       Kesejahteraan yang hanya di atas kertas

2.      Penyebab

a.       Kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota

b.      Sitem perekrutan pejabat yang sangat buruk

c.       Kurang memberdayakan sumber daya yang ada

d.      Kepetingan politik yang lebih besar dari kepentingan rakyat

3.      Tindakan yang Perlu Dilakukan

a.       Merubah paradigma pembangunan yang ada

b.      Menjalin komunikasi yang baik antara pusat dan daerah

c.       Setiap kepala pemerintahan dari yang terkecil (Kades) hingga Gubernur harus mampu bersinergi dalam memanfaatkan potensi yang ada

            Ini hanyalah buah pikiran/pendapat seorang mahasiswa yang mencoba menuangkannya dalam tulisan yang masih dipenuhi dengan kekurangan disana-sini. Terimakasih..

Sejarah Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara berada di Lembah Alas, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebuah hikayat menyebutkan bahwa Tanah Alas dulunya adalah sebuah danau besar, yang terbentuk pada masa Kwartnaire. Secara faktual hal ini dapat dilihat dari banyaknya nama desa atau daerah yang masih menggunakan kata pulo (pulau), ujung, dan tanjung, seperti Pulo Piku, Pulonas, Pulo Kemiri, Pulo Gadung, Pulo Latong, Tanjung, Kuta Gerat, Kuta Ujung, dan Ujung Barat.

Selain itu, ditemukan banyak kuburan yang berada di atas gunung, seperti kuburan Raja Dewa di atas gunung Lawe Sikap, kuburan Panglima Seridane di atas Gunung Batu Bergoh, dan kuburan Panglima Panjang di atas Gunung Panjang.  Nama alas sendiri diyakini berasal dari kata alas yang bermakna tikar atau landasan karena berbentuk lapangan yang sangat luas.

Sejarah perjuangan rakyat Indonesia membebaskan diri dari penjajahan khususnya di Aceh tidak dapat dilepaskan dari perang yang terjadi di Lembah Alas dan dataran tinggi Gayo Lues, dua wilayah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Aceh Tenggara (AGARA). Beberapa pertempuran besar terjadi di Tanah Alas dan Gayo Lues, seperti perang Likat dan perang Kuta Rih. untuk Susunan pemerintahan di seluruh Aceh mulai dibenahi pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah” Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon (sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki) atau kalau menggunakan kenderaan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara. Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas.

Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status provinsi kepada Aceh. Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah.

Awal berdirinya Kabupaten Aceh Tenggara adalah ketika pada tanggl 6 Desember 1957 terbentuk suatu panitia tuntutan Kabupaten Aceh Tenggara melalui sebuah rapat di sekolah MIN Prapat Hulu dengan dihadiri sekitar 60 orang pemuka masyarakat Tanah Alas dan Gayo Lues. Hasil rapat menunjuk T. Syamsuddin menjadi ketua formatur untuk membantu panitia tuntutan rakyat  Tanah Alas dan Gayo Lues, dengan dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat. Rekomendasi dari rapat tersebut adalah (1) Ibukota Kabupaten Aceh Tengah dipindahkan dari Takengon ke Kutacane, dan (2) jika tidak memungkinkan memindahkan ibukota ke Kutacane, kewedanan Tanah Alas dan Kewedanan Gayo Lues dijadikan satu Kabupaten tersendiri yang tidak terlepas dari Provinsi Aceh. Pada tanggal 18 Desember terbentuk panitia Aksi Tuntutan Rakyat Tanah Alas dan Gayo Lues dengan ketua terpilih T. Syamsuddin. Pada tahun 1957 diadakan rapat raksasa di Kutacane dengan dihadiri sekitar 200.000 orang untuk menyatakan sikap mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kehadiran Lettu Syahadat  pada tahun 1957 sebagai kepala Staf Sektor VII KDMA membawa angin segar bagi upaya pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Gubernur Aceh kemudian menunjuk Syahadat sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah untuk Tanah Alas dan Gayo Lues di Kutacane, yang kemudian menyusun Catur Program Pembangunan Aceh Tenggara.

Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Lues menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 1967. Pada 22 Desember 1972 Pemerintah Pusat mengirim Tim yang dipimpin Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Mayjen. Sunandar Priyosudharmo (belakangan menjadi Gubernur Jawa Timur) untuk mengecek persiapan terakhir di Kutacane. Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur/ KDH Istimewa Aceh. A. Muzakkir Walad melantik Syahadat menjadi Bupati/ KDH Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH (periode 1981-1986), Drs. H. Iskandar (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbudin BP (periode 1991-2001), dan H. Armen Desky (sejak 2001-2006), Ir. H. Hasanuddin, B (sejak 2007 sampai sekarang). Sejak dulu Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Awalnya wilayah AGARA sangat luas, tepat berada di Tengah-tengah pegunungan Bukit Barisan, yang membentang dari utara ke tenggara. Pada tahun 1904, oleh Overste Van Daalen, dalam perjalanan menyerang kubu-kubu pertahanan perjuangan Tanah Alas dan Gayo Lues, telah dibuat batas-batas Tanah Alas dan Gayo Lues yakni:

-     Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Intem-inten dan Gayo Lues;

-     Sebelah Selatan berbatasan dengan batas Bahbala Barat (Toba) dan Lau Baleng (Karo);

-    Sebelah Timur berbatasan dengan Lokop dan Peureulak;

-  Sebelah Barat berbatasan dengan Kluet (Singkil) dan Barus, dengan catatan bahwa Bahbala Barat, Lau Baleng, Lokop dan Bahorok masuk wilayak Tanah Alas dan Gayo Lues.

Luas wilayah Tanah Alas dan Gayo Lues pada waktu itu adalah 10.487Km² atau sama dengan 1.048.700 HA dengan jumlah penduduk sebanyak 12.400 jiwa. Sebelum pemekaran pada tahun 2002, luas wilayah AGARA adalah 9.635 Km². Setelah terjadi pemekaran wilayah dengan lahirnya Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 10 April 2002, berdasarkan UU No. 4/2002, wilayah AGARA tinggal 4.165,63 Km² dengan sebagian besar wilayah berada di Lembah Alas

Sumber : http://acehtenggarakab.go.id/masa-lalu/

Potensi Sumber Daya Alam Aceh tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki banyak kekayaan alam. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan yang bersifat dapat di perbaharui (renewable)seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian, serta kekayaan yang bersifat tidak dapat diperbaharui (non-renewable) seperti bahan tambang dan mineral. Tanah yang memiliki kesuburan yang sangat tinggi sangat mendukung pertanian tanaman pangan, baik tanaman keras maupun tanaman palawija.

Keberadaaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan daya tarik sendiri bagi ilmuan dan peneliti dari dalam dan luar negeri. Taman Nasional ini ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 1980. TNGL merupakan hutan tropis tercantik dan terbesar di Asia Tenggara. TNGL mempunyai keistimewaan berupa keanekaragaman flora dan fauna. Diperkirakan ada sekitar 3.500 jenis flora termasuk tanaman langkaRaflesia atjehensisi dan Johannesteinimania altifrons (pohon payung raksasa) serta Rizanthes zippelnii yang merupakan bunga terbesar, langka dan dilindungi dengan diameter 1,5 meter. Ada juga sekitar 130 jenis mamalia dengan hampir tiga perempatnya termasuk jenis langka. Hewan liar dilindungi yang hidup di TNGL antara lain Harimau Sumatera (Phanteratigris sumateraenis), Orang utan (Pongo pygmaeus), Siamang (Hylobates syndactilus), Kera (Macaca fascicularis), Beruk (Macaca nemestriana), Gajah (Elephas maximus), dan Sarudung (Hylobates lar).

Kedatangan para ilmuan dan peneliti ini dapat memberikan sumbangan sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang biologi, kehutanan, aliran sungai, dan pertanian. Luas wilayah Taman Nasional Gunung Leuser adalah 1.094.692 hektar yang sebagian besar berada di wilayah Aceh Tenggara dan sisanya masuk Kabupaten Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Langkat (Provinsi Sumatera Utara). Ditengah-tengah wilayah Aceh Tenggara mengalir sungai Alas yang memiliki arus yang cukup deras dan menantang bagi penggemar olah raga arung jeram (rafting). dari Kutacane, Ibukota Kabupaten aceh Tenggara, TNGL dapat dicapai dengan kendaraaan umum dengan waktu tempuh sekitar setengah jam.

Kabupaten Aceh Tenggara termasuk zona pertanian di Provinsi Aceh, bersana Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Tengah karena sumberdaya alam dan penduduknya mayoritas hidup di sektor pertanian. Namun, dari luas keseluruhan wilayahnya hanya 9,74% yang dimanfaatkan sebagai lahan budidaya. Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara selama ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan pada beberapa tahun yang lalu dapat melakukan pengiriman ke luar daerah.

Jenis tanah di Aceh Tenggara terdiri dari inseptisol, entisol, dan ultisol dengan tingkat kesuburan tanah agak subur sehingga kurang subur. Menurut studi yang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara pada 2003, areal pertanian di wilayah kabupaten Aceh Tenggara cocok untuk tanaman pangan seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman perkebunan yang di kelola secara tradisional sangat dominan berupa tanaman karet, kakao, kopi, nilam, kemiri, dan tembakau, yang sangat menonjol dari aspek luas areal dan jumlah produksi.

Budidaya ikan air tawar dan peternakan juga memiliki prospek bagus pada masa yang akan datang. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan daerah yang cocok untuk budidaya ikan mas karena memiliki struktur tanah yang baik dan air yang melimpah, yang bersumber dari pegunungan Bukit Barisan. Budidaya ikan air tawar dapat dilaksanakan hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara

sumber: http://acehtenggarakab.go.id/sumber-daya-alam/

ACEH TENGGARA

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut, yakni bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olah raga Arung Sungai yang sangat menantang. Setelah mengalami gejolak yang cukuppanas dan lama, akhirnya Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara (Hasanuddin Beruh dan Syamsul Bahri) pada tanggal 1 September 2007 dilantik oleh Gubernur Aceh.

Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

Batas wilayah

Utara	Kabupaten Gayo Lues
Selatan	Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam
Barat	Kabupaten Aceh Selatan
Timur	Provinsi Sumatera Utara

PARU-paru dunia ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Pernyataan ini tidak berlebihan, karena Aceh Tenggara menjadi salah satu pemilik kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan seluas 1.094.692 hektar ini masuk dalam wilayah beberapa kabupaten, yaitu Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Langkat (Provinsi Sumatera Utara).

Taman nasional memiliki keistimewaan keanekaragaman flora dan fauna. Diperkirakan ada sekitar 3.500 jenis flora termasuk tanaman langka Raflesia atjehensis dan Johanesteinimania altifrons (pohon payung raksasa) serta Rizanthes zippelnii yang merupakan bunga terbesar, langka, dan dilindungi, dengan diameter 1,5 meter. Ada sekitar 130 jenis mamalia dengan hampir tiga perempatnya termasuk jenis langka.

Untuk menjaga kelestarian flora dan fauna kawasan taman nasional ini, Masyarakat Uni Eropa ikut mendukung pelestariannya. Mereka berkepentingan. Ibarat paru-paru yang sehat, demikian pula kawasan taman nasional dapat menyehatkan dunia.

Sejak tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Peluang menggali potensi pariwisata dari taman nasional lalu mesti dibagi di antara keduanya. Aceh Tenggara sebagai kabupaten induk tidak terlalu kehilangan peluang untuk menggali potensi taman nasional ini.

Kutacane yang menjadi ibu kota kabupaten menjadi salah satu pintu masuk kawasan taman nasional. Dengan hanya menempuh perjalanan setengah jam, akan dapat ditemui Ketambe, stasiun penelitian flora dan fauna, di pinggir Sungai Alas. Taman Wisata Lawe Gurah memiliki panorama alam, sumber air panas, danau, air terjun, pengamatan satwa dan tumbuhan seperti orang utan, kupu-kupu, dan bunga rafflesia.

Selain itu, penggemar olahraga arung jeram dapat menjajal keganasan Sungai Alas yang mengalir menuju Kabupaten Aceh Selatan. Sambil mengarungi Sungai Alas ini, penggemar rafting akan disuguhi kesegaran air sungai, panorama keindahan alam hutan tropis Aceh, dan perkampungan rakyat tradisional.

Namun, bukan hanya pariwisata yang bisa dijadikan andalan Kabupaten Aceh Teng-gara. Lapangan usaha pertanian pun masih menjadi andalan. Tahun 2000, sebelum pemekaran terjadi, Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai total kegiatan ekonomi sekitar setengah trilyun rupiah. Sepertiga lebih disumbang oleh pertanian tanaman pangan.

Kondisi geografis Kabupaten Aceh Tenggara landai. Karena itu, pertanian tanaman pangan cocok dikembangkan. Kenya-taannya setelah pemekaran, 60 persen lahan padi sawah tetap berada di Aceh Tenggara.

Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Tenggara dikenal sebagai penghasil tembakau. Sampaisampai dalam logo kabupaten dicantumkan gambar daun tembakau. Namun, sa-yang, kebanggaan sebagai penghasil tembakau kini mesti direlakan untuk disandang Ka-bupaten Gayo Lues. Kecamat-an penghasil tembakau seperti Terangon, Rikit Gaib, Blang-kejeren kini masuk wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Masih ada produk perkebunan lain yang dapat diandalkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2000, daerah ini memiliki produk unggulan seperti kopi, kelapa sawit, gambir, cengkeh, pala, cokelat, dan lada. Walaupun masih kalah jauh oleh produksi kopi Aceh Tengah, daerah ini menyimpan potensi untuk pengembangan kopi. Pada tahun 2000 produksi kopi, setelah dikurangi wilayah pemekaran, tercatat 2.600 ton, dengan luas areal 3.011 hektar. Tanaman kopi sebagian besar berada di Kecamatan Badar, Lawe Sigala-Gala, dan Lawe Alas. Tujuh puluh persen lahan kopi ada di kabupaten induk.

Sebelum pemekaran, produksi kemiri Aceh Tenggara yang terbesar di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah 13.328 ton dengan luas areal 15.322 hektar. Setelah pemekaran, kekayaan ini harus dibagi dengan Kabupaten Gayo Lues. Hampir 50 persen lebih luas areal perkebunan kemiri kini menjadi milik Kabupaten Gayo Lues. Produksi karet rakyat masih terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebaran kawasan perkebunan karet ini sebagian besar di Kecamatan Badar dan Darul Hasanah.

Kondisi topografi Aceh Tenggara yang bergunung-gunung menjadi salah satu penghalang kelancaran transportasi dan komunikasi. Lokasi yang tidak terjangkau oleh kendaraan umum bisa ditempuh dengan berkuda. Biasanya bila ingin pergi dari Banda Aceh ke Kutacane, orang lebih suka lewat Kota Medan-daripada lewat Aceh Tengah atau Gayo Lues yang kondisi medannya bergunung dan penuh hutan. Sarana komunikasi seperti telepon pun masih sering terganggu sehingga komunikasi ke daerah ini mengalami kesulitan.

Sumber: http://aweaceh.blogspot.com/2010/05/aceh-tenggara.html